Elite PDIP Sebut Indikasi Jokowi Cawe-Cawe Pilkada Lewat Bansos

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan adanya indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam Pilkada 2024 melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2024.

Hal ini disampaikan Djarot dalam diskusi 'Petani Milenial: Inovasi dan Kreasi Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan' di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).

"Kami bukan hanya mencium adanya keterlibatan, tapi melihat dengan jelas, sangat gamblang. Dalam bahasa Jawa, disebut cetho welo-welo, artinya sangat jelas," kata Djarot di Jakarta Pusat.

Djarot menegaskan bahwa rencana distribusi bansos hingga akhir tahun 2024 dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

BACA JUGA:Partai Demokrat Blacklist Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Oleh karena itu, PDIP meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti indikasi tersebut.

"Kami berharap penyelenggara pemilu benar-benar mengawasi. Termasuk media dan generasi muda. Apalagi bansos akan diperpanjang sampai Desember," ucapnya.

Djarot menyatakan bahwa indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada 2024 akan menjadi topik pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 yang akan diadakan pada 24-26 Mei mendatang.

"Inilah yang akan dibahas dalam Rakernas nanti, bagaimana kita bisa mengawasi dan mengawal," tegas Djarot.

BACA JUGA:KPU di Lampung Warning PPK Ingatkan Netralitas saat Pilkada

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan distribusi bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga akan berlanjut hingga Juni 2024. Presiden juga berharap distribusi tersebut dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung pada ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berdoa bersama supaya bisa terus sampai Desember," kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5). (jpc/abd)