Pengacara Sebut Inspektur Erwinsyah Tak Layak Jadi Tersangka, Sebut Hanya Kesalahan Administrasi

Reporter: Sastra Sudadi |

Editor: Rizky Panchanov |

Sabtu , 04 May 2024 - 12:06

Pengacara menggelar konferensi pers -Foto Sastra/Radar Lampung Media Group -

KOTABUMI- Pengacara Kepala Inspektorat kabupaten Lampung Utara (Lampura) Muhammad Erwinsyah menyebut kliennya tidak layak menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi tahun 2021-2022.

Pengacara akan melakukan perlawanan pasca penetapan Erwinsyah menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampura atas kasus dugaan korupsi Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Lampura pada Jumat 3 Mei 2024.

Menurut Slamet Haryadi, didampingi Karzuli dan Ali tim pengacara mengatakan pihaknya akan melakukan penelaahan. Selain itu pihaknya juga akan mempertimbangkan langkah apa yang harus ditempuh guna menentukan sikap ke depan.

“Kita akan menghitung manfaat dan mudaratnya, apakah akan kita lakukan praperadilan atau tidak. Karena, baik atau buruknya itu harus kita pertimbangkan untuk klien kita,” kata Slamet Haryadi saat menggelar konferensi pers.

Karzuli Ali tim kuasa hukum Erwinsyah lainnya menambagkan selama timnya melakukan pendampingan perkara yang dihadapi kliennya dalam proses pemeriksaan oleh Kejari Lampura sejak 20 Juli 2023, hingga ditetapkannya sebagai tersangka, pihaknya tidak mengira kliennya yang justru menjadi tersangka.

“Menurut pandangan saya, selama proses penyidikan berjalan ME (Muhammad Erwinsyah) tidak melakukan tindak pidana, hanya kesalahan administrasi yang terjadi,” ujar Karzuli.

Karzuli juga menambahkan, imbas dari kasus Inspektorat ini bakal mempengaruhi kinerja ASN Lampung Utara, bahkan se-Indonesia.

“Karena hanya kesalahan administrasi yang sesungguhnya tidak murni kesalahan klien kami, namun atas saran pemberi rekomendasi terkait metode pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 1. Sementara menurut penyidk tipe 3," tegasnya.

"Hal ini yang menjadi akar masalah persoalan dugaan korupsi ini. Kami tegaskan menurut kami ini hanya kesalahan administrasi pemerintahan, yang seharusnya penyelesaiaannya melalui APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terlebih dahulu,” sambung Karzuli.

Karzuli menambahkan, Kemendagri harus ambil sikap terkait masalah Inspektorat tersebut.

Sebab, nota kesepahaman 3 lembaga terkait pelaksanaan Undang Undang (UU) Pemda dan UU Administrasi Pemerintahan tidak berlaku di Lampura.

pengacara sebut inspektur erwinsyah tak layak jadi tersangka, sebut hanya kesalahan administrasi                             kotabumi- pengacara kepala inspektorat kabupaten lampung utara (lampura) muhammad erwinsyah menyebut kliennya tidak layak menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi tahun 2021-2022. 
pengacara akan melakukan perlawanan pasca penetapan erwinsyah menjadi tersangka oleh kejaksaan negeri lampura atas kasus dugaan korupsi jasa konsultansi konstruksi pada inspektorat lampura pada jumat 3 mei 2024. 
menurut slamet haryadi, didampingi karzuli dan ali tim pengacara mengatakan pihaknya akan melakukan penelaahan. selain itu pihaknya juga akan mempertimbangkan langkah apa yang harus ditempuh guna menentukan sikap ke depan. 
baca juga:dua kali mangkir, kejari tahan inspektur lampung utara 
“kita akan menghitung manfaat dan mudaratnya, apakah akan kita lakukan praperadilan atau tidak. karena, baik atau buruknya itu harus kita pertimbangkan untuk klien kita,” kata slamet haryadi saat menggelar konferensi pers. 
karzuli ali tim kuasa hukum erwinsyah lainnya menambagkan selama timnya melakukan pendampingan perkara yang dihadapi kliennya dalam proses pemeriksaan oleh kejari lampura sejak 20 juli 2023, hingga ditetapkannya sebagai tersangka, pihaknya tidak mengira kliennya yang justru menjadi tersangka. 
“menurut pandangan saya, selama proses penyidikan berjalan me (muhammad erwinsyah) tidak melakukan tindak pidana, hanya kesalahan administrasi yang terjadi,” ujar karzuli. 
baca juga:kejari kotabumi tahan kepala lpts ubl, ini kasusnya!
karzuli juga menambahkan, imbas dari kasus inspektorat ini bakal mempengaruhi kinerja asn lampung utara, bahkan se-indonesia.
“karena hanya kesalahan administrasi yang sesungguhnya tidak murni kesalahan klien kami, namun atas saran pemberi rekomendasi terkait metode pelaksanaan kegiatan swakelola tipe 1.  sementara menurut penyidk tipe 3," tegasnya.
"hal ini yang menjadi akar masalah persoalan dugaan korupsi ini. kami tegaskan menurut kami ini hanya kesalahan administrasi pemerintahan, yang seharusnya penyelesaiaannya melalui apip (aparat pengawas internal pemerintah) terlebih dahulu,” sambung karzuli. 
baca juga:inspektur lampura mangkir dari paggilan kejari
karzuli menambahkan, kemendagri harus ambil sikap terkait masalah inspektorat tersebut.
sebab, nota kesepahaman 3 lembaga terkait pelaksanaan undang undang (uu) pemda dan uu administrasi pemerintahan tidak berlaku di lampura. 
“kalau kementerian diam dan tidak ambil sikap berarti nota kesepahaman antara kemendagri, kepolisian dan kejaksaan agung tersebut tidak berguna dan berlaku di lampung utara,” ujar karzuli menegaskan.
baca juga:ribut saat tagih angsuran, oknum debt collector keroyok tukang parkir di metro
diketahui sebelumnya, kejari lampura menetapkan kepala inspektorat lampura  menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultansi konstruksi pada inspektorat lampura tahun 2021 – 2022. jumat 3 mei 2024. 
“hari ini (jumat) kami melakukan pemeriksaan saksi atas nama me, dalam hal ini me menjabat sebagai inspektur inspektorat lampung utara,” kata kepala kejakasaan negeri (kajari) lampung utara, m. farid rumdana. 
farid menjelaskan, dalam kegiatan jasa konsultansi konstruksi muhammad erwinsyah menjabat sebagai kuasa penggunaan anggaran (kpa) sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen (ppk). 
baca juga:kasus kekerasan seksual, polda lampung juga diminta kedepankan pencegahan
“hasil penyidikan, tim sudah melakukan ekspose dan menaikkan status saksi sebagai tersangka. dan kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di rutan kotabumi, “jelas farid kepada wartawan. 
lebih lanjut farid menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari perkara ini pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka.
sebelumnya kejari lampura telah melakukan hal yang sama terhadap roni hasudungan purba kepala laboratorium pengujian teknik sipil (lpts) universitas bandar lampung (ubl). 
baca juga:polres lamteng amankan 27 bungkus sabu dari penangkapan pengedar
“dan mohon kepada semua pihak bahwa proses penyidikan dan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan mari kita bersama-sama mendukung penegakan hukum di kabupaten lampung utara,” tegasnya. 
dalam perkara ini lanjut dia, berdasarkan hasil audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan perwakilan (bpkp) provinsi lampung negara dirugikan sebesar rp 202 juta lebih. 
“secara garis besar, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan hasil penyidikan bahwa ada item kegiatan yang tidak dilaksanakan namun oleh me tetap dibayarkan sehingga  keduanya kami tetapkan sebagai tersangka,” tukasnya.(*)