Katanya, Utang Indonesia Masih Terkendali di Februari 2024

JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 tetap terkendali. 

Posisi ULN Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,4 persen secara year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen (yoy). 

"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk rupiah," kata Erwin di Jakarta, Jumat 19 April 2024.  

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

BACA JUGA:Indonesia Kejar Target Ekspor Udang, Nilainya 3 Milar USD

Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,5 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. 

Lebih lanjut Erwin menuturkan ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien, dan akuntabel. 

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. 

BACA JUGA: Pekerja Migran Diperbolehkan Bawa Banyak Barang, Ini Syaratnya

Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah. 

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. 

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen); jasa pendidikan (16,9 persen); konstruksi (13,7 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen).