Disdik Lampura Sebut Usul 3.300 Formasi Guru ke BKPSDM

KOTABUMI-  Pada tahun 2024 ini, pemerintah akan membuka rekrutmen bagi CPNS dan PPPK.  Merespon hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Utara (Lampura) menyebutkan, telah mengusul formasi guru dalam rekrutmen tersebut. 

Bahkan, Disdik Lampura menyebutkan, jumlah yang diusulkan sebanyak 3.300 orang. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Lampura, Sukatno saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin 18 Maret 2024. 

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan hal ini ke BKPSDM Kabupaten Lampung Utara.  “Usulan sudah kita lakukan pada bulan Maret tahun 2023 lalu, kita sampaikan ke BKPSDM jumlahnya 3.300 orang,” ujar Sukatno. Ia menjelaskan, jumlah tersebut hanya usulan kebutuhan guru se-Lampung Utara. 

BACA JUGA:Program GPM di Kecamatan BNS, Ini Jumlah yang Disediakan!

“Itu untuk usulan guru di semua jenjang (SD dan SMP),” lanjutnya.  Namun, saat ditanyai terkait berapa pengusulan Pemkab Lampung Utara ke Kementerian PANRB, ia menyebutkan, hal tersebut merupakan kewenangan BKPSDM Lampura. 

“Terkait pengusulan dan pengadaan, termasuk kebutuhan formasi pegawai dan PPPK, itu ada di BKPSDM,” timpalnya. Bahkan, pihaknya juga hingga saat ini, masih belum mengetahui, berapa kuota untuk kabupaten Lampung Utara. Terkait ini, ke BKPSDM. Karena terkait pengadaan pegawai, itu ada di BKPSDM.

BACA JUGA:TNI-Polri Amankan 16 Remaja Diduga Terlibat Perang Sarung

Sementara, Kepala Dinas BKPSDM Lampura, Martahan menyebutkan pihaknya sudah mengajukan formasi PPPK kepada Kementerian PAN-RB. Namun, karena terkendala kemampuan keuangan daerah, kuota PPPK Kabupaten Lampura hanya ada beberapa yang diterima. “Namun berapa kuota yang dapat di terima tahun 2024. Di lihat kemampuan anggaran tersedia,” jelasnya. 

Sementara, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampura, Lekok mengaku, Pemkab Lampura hanya mengusulkan sebanyak 130 kuota CPNS tahun 2024 ini.  Hal ini menurutnya, lantaran kendala kemampuan keuangan daerah. 

“Untuk CPNS 2024 ini, ada sebanyak 130 orang. Jumlah itu dibagi secara proporsional dan itu baru usul,” ungkapnya. Ia menyebutkan, pihaknya masih menunggu jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia juga menyebutkan, jika Lampung Utara dalam kondisi yang dilematis. 

Menurutnya, dilematis tersebut, lantaran kemampuan keuangan daerah untuk membayar ASN.  Sementara, lanjutnya, pemerintah pusat tidak memberikan ketegasan terkait sumber pembiayaan tersebut.  Ia mengaku, jika tidak dibantu oleh pemerintah pusat, Lampura akan terengah-engah membiayai hal tersebut.  Ia berharap, formasi yang diberikan pemerintah pusat nantinya, akan diiringi dengan sumber pembiayaannya. (ozy/nca)