Hari Ini HUT Ke-60, Harmoni dalam Kolaborasi untuk Lampung Berjaya
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi--
Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut, sejak Juni 2019 hingga saat ini, kinerja Gubernur Arinal telah memperoleh apresiasi dan meraih 140 penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat. Gubernur Arinal juga menyampaikan bahwa Lampung sebagai Provinsi mandiri di antara 10 provinsi lain di Indonesia.
Selain capaian pembangunan yang telah dilakukan Gubernur Arinal, Pemprov Lampung pun tengah menyusun rencana awal rencana kerja pembangunan daerah (Ranwal RKPD) Lampung tahun 2025. Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihanni pada FGD Ranwal RKPD 2025 Lampung, 6 Februari 2024 lalu menyampaikan, berdasarkan dokumen RPD 2025-2026, ada beberapa arah kebijakan tahun 2025. Mulai peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas SDM yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan data dukung dan data tampung. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi.
“Tema pembangunan Lampung tahun 2025 adalah Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia,” ucapnya.
Lanjut Elvira, target yang sudah dimuat dalam RPD 2025-2026 di antaranya untuk pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditargetkan 5,2 hingga 5,7 persen; Tingkat inflasinya 2,5 plus minus 1 persen; PDRB perkapita ADHA 49 sampai 52 juta; Tingkat pengangguran terbuka ditarget 4,28 persen; Tingkat kemiskinan 10,40 persen; Indeks pembangunan manusia 72,97 persen; Indeks gini 0,282 sampai dengan 0,293 persen; Nilai tukar petani 106,3 sampai dengan 107,3; Kemantapan jalan di provinsi Lampung mencapai 80 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca 7,24.
Elvira Umihanni menyampaikan ada tujuh perioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2025. Prioritas pertama berupa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, meningkatnya penerapan tenaga kerja, meningkatnya iklim investasi dan usaha dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Prioritas dua untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatnya budaya gemar membaca di masyarakat, mendekati peran serta pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya pengarusutamaan gender.
Prioritas tiga untuk pengembangan sektor UMKM. Menurutnya wilayah kantong kemiskinan dan meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
Prioritas empat untuk meningkatnya kualitas jalan, meningkatnya konektivitas transportasi, mendekati ketahanan energi, meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan meningkatnya permukiman layak huni.
Prioritas kelima untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mendekati pelayanan publik prima, meningkatnya kualitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas pengeluaran arsip digital dan peningkatan penguatan implementasi sistem merit.
Prioritas enam untuk meningkatnya kerukunan umat beragama, meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah.
Prioritas tujuh untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.
Lebih lanjut, Elvira menyampaikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas. Mulai pembangunan kawasan industri di Tanggamus, Way Pisang, Tegineneng dan Katibung; Pengembangan Terminal Batan Subing di gerbang tol Terbanggi Besar; Pengaktifan Pelabuhan Tanah merah, sentra produksi udang eks Dipasena, sport center exhibition, Kota Baru, jalan tol Lematang-Pelabuhan panjang dan KAIL, sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Lampung, serta pembangunan masjid raya Provinsi Lampung hingga Bakauheni Harbour City (BHC). (pip/c1/rim)