Polda Lampung Tunggu Proses Bawaslu

polda lampung tunggu proses bawaslu bandarlampung - badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung tetap memproses laporan caleg dprd bandarlampung dari pdip m. erwin nasution yang merasa dirugikan setelah memberikan uang senilai rp530 juta kepada oknum komisioner kpu bandarlampung untuk kepentingan perolehan suaranya. meskipun, erwin sendiri kemudian mencabut kembali laporannya tersebut.  hal itu disampaikan kordiv penanganan pelanggaran bawaslu lampung tamri suhaimi, rabu (28/2). apalagi, menurut dia, ada pihak lain yang juga telah melaporkan perkara tersebut. ’’laporannya sama. kami sudah terima tadi (kemarin) laporannya. dan, kami akan melakukan kajian awal. walaupun terlapornya sama, tentu kajian tetap dilakukan sampai dua hari ke depan," katanya.  baca juga:penyaluran kredit umkm di lampung capai angka tertinggi pascapandemi demikian ditegaskan kordiv hukum bawaslu lampung suheri. menurutnya meski pelapor mencabut laporannya, pihaknya tetap melakukan proses sesuai prosedur. ’’tetap bisa berlanjut dengan dijadikan informasi awal," ujarnya. pihaknya juga telah mendapatkan informasi ada pihak lain yang ingin melapor langsung ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). ’’tentu akan kami telusuri juga. jika memenuhi unsur hasil konfrontasi, maka jika pidana pemilunya masuk, akan kita serahkan ke gakkumdu. kalau etik, ya berangkat ke dkpp,” tandasnya. sementara, polda lampung melalui subdit ii bidang politik ditreskrimum belum menerima laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oknum komisioner kpu bandarlampung terhadap salah satu caleg tersebut.  ’’belum ada mas," kata kabid humas kombes umi fadillah, rabu (28/2). baca juga:empat tenaga kerja asing asal malaysia bekerja di mesuji dikatakan umi, biasanya untuk sengketa mengenai pemilu terlebih dahulu ditangani bawaslu. tetapi apabila ada unsur pidananya, menurut dia, barulah dimajukan ke polda lampung. ’’sejauh ini belum ada (laporan)," ujarnya. tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, bila ada unsur pidananya, pihak polda lampung akan melakukan tindakan. menurutnya masih menunggu proses di bawaslu. ’’saat ini memang terkait sengketa masih ditangani terlebih dahulu oleh bawaslu," ungkapnya lagi. sebelumnya, bawaslu lampung menerima aduan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu. pengadunya, kata ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar, calon anggota dprd bandarlampung m. erwin asal pdip. terkait laporan tersebut, pihaknya pun masih melakukan kajian. jika sudah masuk syarat materil dan formil, menurut dia, akan dilakukan tahapan sesuai aturan yang berlaku. ’’kita lagi kaji syarat materil dan formilnya,” ungkap iskardo, senin (26/2). dijelaskannya berdasarkan laporan yang disampaikan caleg tersebut, yang bersangkutan merasa ditipu lantaran sudah menyerahkan uang, kemudian dijanjikan lolos menjadi angota legislatif. ’’di narasinya ya caleg tersebut merasa ditipu. menyerahkan uang, kemudian dijanjikan jadi caleg terpilih. pada pokoknya seperti itu,” tandasnya. baca juga:bongkar jendela, pria ini curi handphone lantas bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut? iskardo mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah laporannya memenuhi syarat materil dan formil. ’’ya, prosedurnya dijalankan saja. makanya kita kaji dahulu dan tahapannya sesuai dengan aturan,” katanya. sementara informasi yang didapatkan dari pelapor, m. erwin asal pdip, bahwa ada oknum komisioner kpu bandarlampung yang menerima uang rp530 juta diduga untuk pengondisian sebanyak 3.700 suara di pileg kota bandarlampung 2024. erwin pun menyampaikan jika pihaknya sudah melaporkan kejadian itu ke bawaslu lampung dan meminta proses ditindaklanjuti. ini lantaran dirinya mengaku punya bukti-bukti kuat. ’’tadi (kemarin) saya sudah laporkan ke bawaslu dan saya minta tindak lanjut sesuai aturan. ada video, ada chat wa,” akunya, senin (26/2). dijelaskannya juga ada beberapa pihak, termasuk panwascam, yang diberikan uang. yakni panwascam wayhalim dan kedaton masing-masing rp50 juta. ’’totalnya (untuk oknum komisioner kpu dan dua panwascam) kira-kira rp700-an juta,” ungkapnya. terkait hal tersebut, akademisi universitas lampung (unila) dr. deddy hermawan mengatensi bawaslu lampung seyogianya memproses pihak baik pelapor maupun terlapor. menurutnya jika praktik sebagaimana diungkap pihak pelapor yang merasa dirugikan tersebut benar, maka ini semakin menambah daftar hitam berbagai fakta dan data serta informasi terkait kecurangan, pelanggaran etik, dan hukum dalam pemilu.  ’’semakin menguatkan prediksi bahwa demokrasi indonesia benar-benar mengalami degradasi luar biasa," ujarnya, selasa (27/2). deddy mengatakan pelaporan setiap pelanggaran etik, prosedur, dan lainnya sudah diatur mekanismenya. jadi, menurut dia, apa yang dilakukan pelapor sudah tepat. ’’selanjutnya silakan bawaslu untuk dapat memverifikasi laporan tersebut sesuai ketentuan dan memproses lebih lanjut," sarannya. ditegaskannya juga bahwa baik pelapor maupun terlapor dapat dikenakan sanksi. yaitu sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak rp36 juta. ’’oleh karenanya, bawaslu harus bergerak cepat menindaklanjuti laporan ini agar didapatkan kepastian hukum, baik bagi pelapor maupun terlapornya," ujar deddy.  lebih penting, sambungnya, respons cepat bawaslu juga untuk menyikapi krisis kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu 2024. ’’menjaga kepercayaan publik semakin berat dengan adanya laporan-laporan kecurangan dalam pemilu," jelasnya. akademisi unila lainnya, dr. budiono, juga sangat menyayangkan adanya peristiwa tersebut, di mana penyelenggara dan pengawas pemilu seyogianya menjunjung tinggi marwah pesta demokrasi. terkait hal ini, menurut dia, tidak hanya penyelenggara yang menerima uang yang mesti jadi sorotan. secara hukum, keduanya (penerima dan pemberi uang) bisa mendapat proses hukum. karenanya, ia menyarankan agar bawaslu memproses baik pelapor maupun terlapornya. ’’ini agar memberikan efek jera. keduanya harus ditindak," tegasnya. (ang/abd/c1/rim)  

Tag

• # polda
• # caleg
• # bawaslu
• # kpu

Share

• 
• 
• 
• 
•