Bawaslu Seyogianya Proses Pelapor-Terlapor

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Abdul Karim |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:04

MASIH MENGKAJI: Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menyampaikan kedatangan pelapor oknum KPU Bandarlampung menerima uang untuk mencabut laporan, Selasa (27/2). -FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG-

’’Tadi (kemarin) saya sudah laporkan ke Bawaslu dan saya minta tindak lanjut sesuai aturan. Ada video, ada chat WA,” akunya, Senin (26/2).

Dijelaskannya juga ada beberapa pihak, termasuk panwascam, yang diberikan uang. Yakni Panwascam Wayhalim dan Kedaton masing-masing Rp50 juta. ’’Totalnya (untuk oknum KPU dan dua panwascam) kira-kira Rp700-an juta,” ungkapnya.

Sementara, Kordiv Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Bandarlampung Ferry Triatmojo enggan memberikan tanggapan terkait laporan ke Bawaslu tersebut. ’’Kalau sekarang saya fokus tahapan dulu ya Mas. Coba konfirmasi ketua saja ya,” singkatnya.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi menyampaikan, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan di Bawaslu. Kendati demikian, dia mengaku prihatin dengan hal ini.

Kendati demikian, ditegaskannnya, persoalan ini adalah persoalan personal dan tidak berkaitan dengan komisioner yang lain.

"Saya menghormati proses yang sedang berjalan di Bawaslu, saya juga prihatin dengan peristiwa ini. Ini semua tidak ada kaitan dengan komisioner lain dan lembaga," ucapnya. (abd/c1/rim)

bawaslu seyogianya proses pelapor-terlapor                            bandarlampung - oknum komisioner komisi pemilihan umum (kpu) bandarlampung diduga menerima uang hingga rp530 juta untuk memenangkan salah satu caleg hingga berujung laporan tengah menjadi perhatian publik. bahkan, akademisi universitas lampung (unila) dr. deddy hermawan mengatensi bawaslu lampung seyogianya memproses pihak baik pelapor maupun terlapor.
menurutnya jika praktik sebagaimana diungkap pihak pelapor yang merasa dirugikan tersebut benar, maka ini semakin menambah daftar hitam berbagai fakta dan data serta informasi terkait kecurangan, pelanggaran etik, dan hukum dalam pemilu. 
’’semakin menguatkan prediksi bahwa demokrasi indonesia benar-benar mengalami degradasi luar biasa," ujarnya, selasa (27/2).
baca juga:praperadilan, helmut lolos jeratan tersangka kpk
deddy mengatakan pelaporan setiap pelanggaran etik, prosedur, dan lainnya sudah diatur mekanismenya. jadi, menurut dia, apa yang dilakukan pelapor sudah tepat. ’’selanjutnya silakan bawaslu untuk dapat memverifikasi laporan tersebut sesuai ketentuan dan memproses lebih lanjut," sarannya.
ditegaskannya juga bahwa baik pelapor maupun terlapor dapat dikenakan sanksi. yaitu sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak rp36 juta.
’’oleh karenanya, bawaslu harus bergerak cepat menindaklanjuti laporan ini agar didapatkan kepastian hukum, baik bagi pelapor maupun terlapornya," ujar deddy. 
baca juga:rumah warga didatangi ratusan ulat bulu
lebih penting, sambungnya, respons cepat bawaslu juga untuk menyikapi krisis kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu 2024. ’’menjaga kepercayaan publik semakin berat dengan adanya laporan-laporan kecurangan dalam pemilu," jelasnya.
akademisi unila lainnya, dr. budiono, juga sangat menyayangkan adanya peristiwa tersebut, di mana penyelenggara dan pengawas pemilu seyogianya menjunjung tinggi marwah pesta demokrasi. terkait hal ini, menurut dia, tidak hanya penyelenggara yang menerima uang yang mesti jadi sorotan. secara hukum, keduanya (penerima dan pemberi uang) bisa mendapat proses hukum.
karenanya, ia menyarankan agar bawaslu memproses baik pelapor maupun terlapornya. ’’ini agar memberikan efek jera. keduanya harus ditindak," tegasnya. 
baca juga:lampu padam, evakuasi bayi 3 bulan dramatis
menanggapinya, ketua kpu provinsi lampung erwan bustami mengaku masih mempelajari adanya dugaan oknum anggota kpu bandarlampung merugikan salah satu calon anggota dprd bandarlampung dengan menerima sejumlah untuk menjadikan caleg terpilih. menurutnya jika memang itu fakta merupakan ulah oknum dan tidak bisa menggeneralisasi seluruh penyelenggara pemilu.
’’yang pasti jika memang ada, itu hanya oknum. itu pun jika ada dan tidak bisa juga menggeneralisasi seluruh penyelenggara pemilu. dan sudah bisa dipastikan, siapa pun oknumnya tidak akan bisa melakukan perubahan perolehan peserta pemilu dari proses penghitungan suara di tps," katanya, selasa (27/2). 
proses rekapitulasi pemungutan suara, lanjut dia, sudah dilakukan secara terbuka dihadiri saksi peserta. ’’panwas dan pihak rekapitulasi di tingkat ppk sudah mengeluarkan c hasil plano yang merupakan basis pencatatan data perolehan peserta pemilu," katanya.
erwan juga mengatakan, saat pleno, keberatan saksi juga panwascam sudah ditindaklanjuti. ’’bahkan ada yang sampai melaksanakan hitung ulang surat suara di tps," ujarnya.
karena itu, pihaknya tetap berkomitmen menjaga kemurnian suara pemilih. ’’jadi tidak akan bisa otak-atik perolehan suara peserta pemilu di semua tingkatan. jika ada oknum penyelenggara pemilu yang merupakan penyelenggara negara mendapatkan suap, maka pemberi dan penerima bisa mendapatkan jeratan hukum," pungkasnya.
sementara, ketua kpu bandarlampung dedy triyadi mengatakan pihaknya menghormati proses laporan yang sedang berjalan di bawaslu. ’’saya menghormati proses yang sedang berjalan di bawaslu. saya juga prihatin dengan peristiwa ini. tidak ada kaitan dengan komisioner lain dan lembaga," singkatnya.
terpisah, pihak pelapor oknum kpu bandarlampung berencana mencabut laporannya. hal ini diungkapkan ketua bawaslu provinsi lampung iskardo p. panggar kepada awak media. ’’pukul 13.00 wib tadi (kemarin) liaison officer (lo) pelapor ke sini (bawaslu provinsi, red). pada pokoknya mengonsultasikan terkait rencana pencabutan laporan," ujarnya, selasa (27/2). 
namun, dia tidak mau berandai-andai apakah pelapor benar mencabut laporan atau tidak.  yang jelas, pihaknya akan tetap memproses sesuai syarat materil dan formil.
’’bawaslu ini kan menerima laporan. masalah cabut atau tidak, itu kan hak prerogratifnya pelapor. kita tidak berandai-andai kalau cabut laporan. selama dua hari, kami lakukan kajian," katanya.
’’kami menerima laporan, ya kami tindak lanjuti. nanti dari hasil kajian bisa diketahui lanjut atau tidaknya," ujar dia. 
diketahui, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menerima aduan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu. pengadunya, kata ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar, calon anggota dprd bandarlampung m. erwin asal pdip.
terkait laporan tersebut, pihaknya pun masih melakukan kajian. jika sudah masuk syarat materil dan formil, menurut dia, akan dilakukan tahapan sesuai aturan yang berlaku. ’’kita lagi kaji syarat materil dan formilnya,” ungkap iskardo, senin (26/2).
dijelaskannya berdasarkan laporan yang disampaikan caleg tersebut, yang bersangkutan merasa ditipu lantaran sudah menyerahkan uang, kemudian dijanjikan lolos menjadi angota legislatif. ’’di narasinya ya caleg tersebut merasa ditipu. menyerahkan uang, kemudian dijanjikan jadi caleg terpilih. pada pokoknya seperti itu,” tandasnya.
lantas bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut? iskardo mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah laporannya memenuhi syarat materil dan formil.
’’ya, prosedurnya dijalankan saja. makanya kita kaji dahulu dan tahapannya sesuai dengan aturan,” katanya.
diketahui, informasi yang didapatkan dari pelapor, m. erwin asal pdip, bahwa ada oknum anggota komisi pemilihan umum (kpu) kota bandarlampung yang menerima uang rp530 juta diduga untuk pengondisian sebanyak 3.700 suara di pileg kota bandarlampung 2024.
erwin pun menyampaikan jika pihaknya sudah melaporkan kejadian itu ke bawaslu lampung dan meminta proses ditindaklanjuti. ini lantaran dirinya mengaku punya bukti-bukti kuat.
’’tadi (kemarin) saya sudah laporkan ke bawaslu dan saya minta tindak lanjut sesuai aturan. ada video, ada chat wa,” akunya, senin (26/2).
dijelaskannya juga ada beberapa pihak, termasuk panwascam, yang diberikan uang. yakni panwascam wayhalim dan kedaton masing-masing rp50 juta. ’’totalnya (untuk oknum kpu dan dua panwascam) kira-kira rp700-an juta,” ungkapnya.
sementara, kordiv teknis dan penyelenggaraan kpu kota bandarlampung ferry triatmojo enggan memberikan tanggapan terkait laporan ke bawaslu tersebut. ’’kalau sekarang saya fokus tahapan dulu ya mas. coba konfirmasi ketua saja ya,” singkatnya.
ketua kpu kota bandar lampung dedy triyadi menyampaikan, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan di bawaslu. kendati demikian, dia mengaku prihatin dengan hal ini. 
kendati demikian, ditegaskannnya, persoalan ini adalah persoalan personal dan tidak berkaitan dengan komisioner yang lain. 
"saya menghormati proses yang sedang berjalan di bawaslu, saya juga prihatin dengan peristiwa ini. ini semua tidak ada kaitan dengan komisioner lain dan lembaga," ucapnya. (abd/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan