Respons Cepat, Warga KIS-nya Mati Langsung Dibawa ke Rumah Sakit

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Abdul Karim |

Selasa , 06 Feb 2024 - 19:28

RESPONS KIS TAK AKTIF: Plt. Kepala Diskes Bandarlampung Desti Mega Putri usai peresmian gedung instalasi farmasi Bandarlampung, Selasa (6/2).-FOTO MELIDA ROHLITA/RADAR LAMPUNG-

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Kesehatan (Diskes) merespons cepat warganya yang tidak bisa berobat karena Kartu Indonesia Sehat (KIS)-nya tidak aktif lagi.

’’Iya, nanti (kemarin) petugas dari puskesmas kita ke sana (rumah warga yang KIS-nya tidak aktif, Red)," ucap Plt. Kepala Diskes Bandarlampung Desti Mega Putri setelah mengetahui adanya pemberitaan terkait di SKH Radar Lampung, Selasa (6/2).

Sementara hasil penelusuran BPJS Kesehatan cabang Bandarlampung, data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atas nama warga dimaksud, Harmini, memang sudah tidak aktif. ’’Hasil pengecekan data, yang bersangkutan telah nonaktif sebagai peserta JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandarlampung sejak 31 Desember 2020," jelas Kabag SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan cabang Bandarlampung Dodi Sumardi.

Sementara hasil konfirmasi ke peserta, menurut dia, selama ini belum pernah digunakan untuk berobat khususnya talasemia. Hanya pernah berkunjung ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan 3 bulan yang lalu karena kondisi saat ini Ibu Harmini sedang masa kehamilan.

’’Adapun saat berobat kemungkinan menggunakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) Kota Bandarlampung sesuai surat rujukan yang diterima Harmini. Surat rujukan yang dimiliki Harmini adalah rujukan P2KM Kota Bandarlampung. Di mana diagnosis pasien terkait anemia. Sedangkan diagnosis tersebut belum dapat dikatakan sebagai sakit talasemia, melainkan kodisi hamil dengan anemia. Sampai saat ini, Harmini belum datang ke rumah sakit untuk pengobatan sakit anemianya," terang dia.

BPJS Kesehatan cabang Bandarlampung, imbuhnya, juga telah menginformasikan prosedur bagaimana jika masyarakat ingin menjadi peserta JKN PD pemda (peserta yang didaftarkan oleh pemda), dalam hal ini Pemkot Bandarlampung melalui Dissos dan Diskes setempat.

’’Masyarakat dapat datang ke Dinas Sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT atau kelurahan, mengajukan untuk menjadi peserta program JKN PD Pemda Kota Bandarlampung. Jika telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, maka kewenangan pihak pemerintah kota untuk mengusulkan dapat didaftarkan menjadi peserta program JKN," jelasnya.

Mengenai pengertian alokasi kuota kepesertaan JKN PD pemda, jelasnya, bahwa jumlah kuota peserta yang disediakan pemerintah kota/kabupaten untuk mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta program JKN dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

Terpisah, Indra, suami Harmini, mengabarkan jika petugas kesehatan telah datang ke kediamannya membantu penyelesaian permasalahan yang dialami istrinya. ’’Alhamdulillah Mbak. Terima kasih, keluhan kami langsung direspons. Petugas kesehatan sudah membawa istri saya ke puskemas hari ini (kemarin) menggunakan mobil dan dapat perawatan di Rumah Sakit Malahayati," pungkasnya.

Sebelumnya, pasangan suami-istri (pasutri) tunanetra mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat-nya tidak bisa digunakan saat akan melakukan transfusi darah atas penyakit talasemia yang diderita sang istri. Pasutri tersebut adalah Indra dan Harmini, warga Jalan Pramuka, Kelurahan Langkapura 1, Kecamatan Langkapura, Bandarlampung.

Kepada Radar Lampung, Indra mengutarakan tidak dapat menggunakan kembali kartu BPJS Kesehatan yang memang digunakan setiap bulannya mengecek kehamilan sekaligus transfusi darah untuk penyakit talasemia yang diderita istrinya tersebut.

’’Terakhir pakai itu dua bulan lalu, waktu cek kandungan istri saya di puskesmas. Dan ternyata, sekarang mau dipakai untuk periksa lagi sudah enggak aktif. Enggak bisa digunakan untuk transfusi darah karena rumah sakit biasanya minta kartu BPJS itu," ungkapnya, Senin (5/2).

respons cepat, warga kis-nya mati langsung dibawa ke rumah sakit                            bandarlampung - pemerintah kota bandarlampung melalui dinas kesehatan (diskes) merespons cepat warganya yang tidak bisa berobat karena kartu indonesia sehat (kis)-nya tidak aktif lagi. 
’’iya, nanti (kemarin) petugas dari puskesmas kita ke sana (rumah warga yang kis-nya tidak aktif, red)," ucap plt. kepala diskes bandarlampung desti mega putri setelah mengetahui adanya pemberitaan terkait di skh radar lampung, selasa (6/2).
sementara hasil penelusuran bpjs kesehatan cabang bandarlampung, data kepesertaan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (jkn-kis) atas nama warga dimaksud, harmini, memang sudah tidak aktif.  ’’hasil pengecekan data, yang bersangkutan telah nonaktif sebagai peserta jkn yang ditanggung oleh pemerintah kota bandarlampung sejak 31 desember 2020," jelas kabag sdm, umum, dan komunikasi bpjs kesehatan cabang bandarlampung dodi sumardi.
baca juga:pembangunan jpo siger milenial dipercepat, ini targetnya! 
sementara hasil konfirmasi ke peserta, menurut dia, selama ini belum pernah digunakan untuk berobat khususnya talasemia. hanya pernah berkunjung ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan 3 bulan yang lalu karena kondisi saat ini ibu harmini sedang masa kehamilan.
’’adapun saat berobat kemungkinan  menggunakan program pelayanan kesehatan masyarakat (p2km) kota bandarlampung sesuai surat rujukan yang diterima harmini. surat rujukan yang dimiliki harmini adalah rujukan p2km kota bandarlampung. di mana diagnosis pasien terkait anemia. sedangkan diagnosis tersebut belum dapat dikatakan sebagai sakit talasemia, melainkan kodisi hamil dengan anemia. sampai saat ini, harmini belum datang ke rumah sakit untuk pengobatan sakit anemianya," terang dia.
bpjs kesehatan cabang bandarlampung, imbuhnya, juga telah menginformasikan prosedur bagaimana jika masyarakat ingin menjadi peserta jkn pd pemda (peserta yang didaftarkan oleh pemda), dalam hal ini pemkot bandarlampung melalui dissos dan diskes setempat.
baca juga:tabung gas bocor, rumah warga di mesuji hampir terbakar
’’masyarakat dapat datang ke dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari rt atau kelurahan, mengajukan untuk menjadi peserta program jkn pd pemda kota bandarlampung. jika telah mendapatkan surat rekomendasi dari dinas sosial dan dinas kesehatan, maka kewenangan pihak pemerintah kota untuk mengusulkan dapat didaftarkan menjadi peserta program jkn," jelasnya.
mengenai pengertian alokasi kuota kepesertaan jkn pd pemda, jelasnya, bahwa jumlah kuota peserta yang disediakan pemerintah kota/kabupaten untuk  mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta program jkn  dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.
terpisah, indra, suami harmini, mengabarkan jika petugas kesehatan telah datang ke kediamannya membantu penyelesaian permasalahan yang dialami istrinya. ’’alhamdulillah mbak. terima kasih, keluhan kami langsung direspons. petugas kesehatan sudah membawa istri saya ke puskemas hari ini (kemarin) menggunakan mobil dan dapat perawatan di rumah sakit malahayati," pungkasnya.
sebelumnya, pasangan suami-istri (pasutri) tunanetra mengeluhkan kartu  indonesia sehat-nya tidak bisa digunakan saat akan melakukan transfusi darah atas penyakit talasemia yang diderita sang istri. pasutri tersebut adalah indra dan harmini, warga jalan pramuka, kelurahan langkapura 1, kecamatan langkapura, bandarlampung.
kepada radar lampung, indra mengutarakan tidak dapat menggunakan kembali kartu bpjs kesehatan yang memang digunakan setiap bulannya  mengecek kehamilan sekaligus transfusi darah untuk penyakit talasemia yang diderita istrinya tersebut.
’’terakhir pakai itu dua bulan lalu, waktu cek kandungan istri saya di puskesmas. dan ternyata, sekarang mau dipakai untuk periksa lagi sudah enggak aktif. enggak bisa digunakan untuk transfusi darah karena rumah sakit biasanya minta kartu bpjs itu," ungkapnya, senin (5/2).
menurutnya, beberapa upaya telah dilakukan. seperti mendatangi bpjs hingga dinas sosial (dissos) bandarlampung untuk menanyakan mengapa kartunya tidak bisa digunakan lagi. ’’waktu itu, saya datang ke bpjs kesehatan bandarlampung. tetapi sampai di sana, saya disuruh mengeceknya ke dinas sosial kota untuk menanyakan apakah kuota untuk kis pengobatan saya masih ada atau tidak," katanya.
namun setelah mendatangi dissos, dirinya mengaku tidak mendapatkan kuota kis yang sangat dibutuhkannya mengingat urgensitas penyakit bagi istrinya yang sedang hamil. ’’sampai sana, saya tanya kartu saya enggak bisa digunakan. padahal saya sudah datang berkali-kali ke dinas sosial, tetapi mereka bilang kuotanya masih belum ada. saya bingung kuota apa yang dimaksud," ucapnya.
diakui hingga kini dirinya belum melapor ke rt maupun lurah setempat mengingat sejak awal dirinya sudah diminta untuk melapor ke dissos bandarlampung. mengingat usia kandungan istrinya yang sebentar lagi melahirkan, indra pun mengungkapkan kebingungannya. terlebih, penyakit talasemia yang membuat istrinya semakin lemah dengan hb di angka 7.
’’saya harap pemerintah bisa mengaktifkan lagi kis kami. soalnya hb istri saya sudah rendah banget karena harusnya sudah transfusi, ditambah bentar lagi lahiran anak kedua," ucapnya lirih.
sementara, lurah langkapura m. agus seakan kurang peduli. dia justru meminta warganya yang punya keterbatasan fisik tersebut melapor ke rt terlebih dahulu. ’’soal kis coba hubungi rt-nya ya bu," singkatnya. 
terpisah, kepala dissos bandarlampung aklim sahadi mengtakan jika pihaknya belum mengetahui adanya laporan itu. aklim menyebut jika kis adalah program pemerintah pusat yang sewaktu-waktu bisa terputus berdasarkan data saat ini.
’’tetapi, kita enggak bisa berbuat apa-apa karena ini program pusat, jadi menunggu kuota," ujarnya.
aklim menyarankan warga tersebut untuk datang kembali ke kantornya guna didaftarkan menjadi anggota kis daerah.
’’kita kan punya program kesehatan berobat gratis. tinggal bawa ktp saja untuk warga bandarlampung ke 15 rumah sakit di bandarlampung. jadi ajukan lagi, nanti kita aktifkan lagi. bawa saja ktp dan kk-nya ke dinas sosial. saya heran kenapa orang bandarlampung ini banyak yang tidak paham kalau pemkot punya pendidikan gratis dan kesehatan gratis," ungkapnya tanpa memahami kondisi pasutri tersebut keduanya sama-sama tunanetra. (mel/c1/rim)