DKPP Sanksi Ketua KPU, FORMAPPI: Mestinya Dipecat

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 05 Feb 2024 - 21:01

SIDANG: Ketua DKPP Hedyy Lugito saat sidang pembacaan putusan empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Jakarta, Senin (5/2).-FOTO DKPP -

dkpp sanksi ketua kpu, formappi: mestinya dipecat                             formappi: mestinya dipecat 
jakarta - sidang dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri hasyim asy’ari dan enam anggotanya, senin (5/2). 
hasyim disanksi teguran keras lantaran menerima pendaftaran gibran rakabuming raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di pilpres 2024.
menanggapi hal ini, ketua sekaligus peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia (formappi) lucius karus menyebut putusan itu sangat tak ideal.
baca juga:ekonomi lampung tahun 2023 tumbuh 4,55 persen
’’idealnya sih kalau sudah dua kali pelanggaran etik dilakukan oleh ketua kpu, mestinya demi mengembalikan wibawa atau marwah kpu sebagai penyelenggara pemilu, sanksi yang dijatuhkan oleh dkpp jangan tanggung. teguran keras saya kira itu tidak akan mudah mengembalikan citra atau wibawa kpu,” kata lucius saat dihubungi disway.id. 
lucius menyebut, teguran keras yang berulang hingga dua kali harusnya berujung pemecatan ketua kpu. karena dengan putusan pemecatan akan menunjukkan keseriusan kpu sebagai penyelenggara pemilu. 
“karena kita tahu proses atau dua kali pelanggaran itu harusnya akumulasinya bisa lebih keliatan dalam keputusan yang dibuat minimal pemecatan dari ketua kpu. menjadikan ketua kpu yang sekarang itu sebagai anggota, karena dengan begitu orang percaya ada keseriusan dari dkpp untuk memastikan penyelenggara pemilu kita itu menjalankan tugasnya di atas prinsip-prinsip etis yang membuat orang kemudian percaya akan penyelenggaraan pemilu yang dikawal oleh kpu,” ungkapnya. 
baca juga:bumn tak jadi hibahkan rs jantung, bandarlampung akan bangun sendiri
lucius menambahkan, teguran keras dkpp terhadap hasyim asy’ari terkesan formalitas. sebab, lucius menyebut putusan dkpp harus memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dengan segala permasalahan di dalamnya. 
“kalau cuma teguran keras seperti ini rasanya terlihat formalitas begitu ya, tidak punya daya ikat atau daya paksa yang membuat ketua kpu untuk memastikan semua tindakan dan keputusannya harus dilandasi dengan etika,” pungkasnya. 
seperti diketahui, dkpp membacakan putusan dalam sidang pemberian sanksi yang dibacakan oleh ketua dkpp ri heddy lugito dalam sidang 135-pke-dkpp/xxi/2023, 136-pke-dkpp/xxi/2023, 137-pke-dkpp/xxi/2024, dan 141-pke-dkpp/xxi/2023. semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran gibran sebagai cawapres ke kpu di pemilu 2024.
baca juga:pasutri tunanetra keluhkan kis mati 
“menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada hasyim asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata heddy.
sanksi teguran lisan
dkpp menyatakan ketua kpu dan enam anggotanya yaitu yulianto sudrajat, august mellaz, betty epsilon idroos, idham holik, muhammad afifuddin, dan parsadaan harahap telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan dkpp nomor 2 tahun 2027 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.
masih dalam putusan itu, dkpp menjelaskan pengadu tidak terima karena kpu telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden.
para pengadu berpendapat kpu harus mengubah pkpu terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres usai keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 90 tahun 2023. putusan mk menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
namun, pada praktiknya, kpu malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan mk itu. namun, dalam prosesnya gibran yang masih berusia 36 tahun tetap melenggang lolos pendaftaran meskipun pkpu belum diubah.
“tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan pkpu nomor 1 tahun 2022, seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan pkpu terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis,” bunyi putusan dkpp.
“para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya. (disway/c1/abd) 
 
 
artikel ini sudah tayang di disway.id dengan judul: 
https://disway.id/read/760465/soal-sanksi-teguran-keras-dkpp-untuk-ketua-kpu-atas-pelanggaran-etik-formappi-tanggung-harusnya-dipecat/

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan