Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Sudah Tunjuk Plh. Kadisnaker

gubernur lampung arinal djunaidi sudah tunjuk plh. kadisnaker bandarlampung – gubernur lampung arinal djunaidi telah menunjuk sifa aini sebagai pelaksana harian (plh.) kepala dinas tenaga kerja (kadisnaker) lampung. hal tersebut, kata sekretaris provinsi (sekprov) lampung fahrizal darminto, berlaku per selasa (2/1). penunjukan sifa aini sebagai plh. kadisnaker, jelas fahrizal, setelah kadisnaker agus nompitu mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum yang tengah dihadapinya. ’’maka, beliau (agus nopitu) bermohon diberhentikan sementara dari jabatannya,” ujar fahrizal saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (3/1). terkait permohonan pengunduran diri tersebut, lanjutnya, gubernur lampung pun telah menandatangani surat keputusan pemberhentian sementara. baca juga:transformasi kemenag untuk indonesia hebat (refleksi hab ke-78 kemenag dan dedikasi untuk negeri) lebih lanjut, fahrizal menyampaikan penunjukan plh. tersebut agar pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang cukup banyak ini bisa tetap berjalan. seperti harus memonitor upah, harus menyelesaikan perselisihan, dan harus memantau masalah keselamatan k3. ’’supaya tidak terbengkalai, maka pak gubernur menunjuk pejabat senior di dinas itu, yakni sekretaris jadi plh.,” ungkapnya. fahrizal juga memastikan bahwa pelayanan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tidak terganggu. ’’pak inspektur dan pak asisten i yang membidangi ketenagakerjaan akan memonitor agar semua bisa berjalan,” tuturnya. sebelumnya, terkait pengunduran diri agus nompitu sebagai kadisnaker lampung, sekretaris komisi v dprd lampung mikdar ilyas yang merupakan rekan kerja disnaker pun menyambut positif. menurutnya, pengunduran diri agus dari jabatan kadisnaker agar dapat fokus menghadapi permasalahan yang tengah dihadapinya. ’’kalau dia tidak mengundurkan diri, pertama dia tidak fokus. kedua, kurang bagus juga di mata masyarakat, khususnya di lingkungan pemprov. ini saya rasa jalan terbaik yang sangat positif agar beliau bisa fokus,” ucapnya. baca juga:perbaikan 17 ruas jalan gunakan dana inpres rampung dengan pengunduran diri agus dari jabatannya, lanjut dia, tentunya komisi v selaku mitra disnaker lampung berharap agar pemprov lampung dapat segera menunjuk kepala dinas baru yang definitif. ’’karena beban tugas kadisnaker sangat banyak, apalagi ini awal tahun tentu ada pengawas terkait penerapan ump maupun umk bagi tenaga kerja di lampung,” tuturnya. selain pemantauan penerapan upah minimum, lanjut mikdar, disnaker juga saat ini tengah melakukan pengawasan terkait kecelakaan kerja di salah satu perusahaan. ’’untuk itu, kita berharap pemprov terutama yang berwenang dapat secepatnya tunjuk kadis definitif. saya rasa banyak pegawai yang ada di pemprov lampung yang kita pandang mampu mengemban jabatan kadisnaker,” tuturnya. diberitakan sebelumnya, sekprov lampung fahrizal darminto mengatakan pengunduran diri agus nopitu tersebut disampaikannya langsung secara lisan, minggu (31/12/2023). ’’hari minggu, pak agus sudah melapor ke saya. kebetulan kita lagi kumpul bersama asisten, inspektur, dan lainnya,” ujar fahrizal, selasa (2/1). agus, katanya, melaporkan bahwa dirinya telah menerima surat dari kejaksaan tinggi lampung. ’’kalau kemarin saya bilang kita belum menerima. ternyata surat itu tidak ditembuskan kepada kita (pemprov). jadi kita enggak tahu. oleh karena pak agus sudah melapor, maka kita menjadi tahu,” ungkapnya. pengunduran agus sebagai kepala disnaker lampung, lanjut fahrizal, karena yang bersangkutan ingin fokus menghadapi persoalan yang menjeratnya. yaitu terkait dugaan kasus korupsi dana hibah koni lampung tahun 2022. ’’pak agus juga ingin fokus menghadapi persoalan itu. sehingga, dia bermohon kalau bisa agar dibebastugaskan sementara sambil menunggu perkembangan. secara regulasi itu dimungkinkan,” tuturnya. terkait bantuan hukum yang akan diberikan pemprov kepada agus, fahrizal mengaku akan dipelajari terlebih dahulu. ’’nanti kita pelajari. akan saya bahas dengan biro hukum,” ujarnya. sementara disinggung siapa yang akan menjabat pelaksana tugas kadisnaker lampung, dia juga menyebut nanti ditunjuk gubernur. diberitakan sebelumnya, sekprov lampung fahrizal darminto mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait adanya satu aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemprov berinisial an yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah koni lampung tahun 2020. itu karena secara formal, pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka asn tersebut. ’’saya belum bisa komentar karena secara formal belum terima suratnya. inisial kan itu masih teka-teki dan kita tidak tahu itu siapa. saya no comment,” kata fahrizal saat ditemui di area pemprov lampung, jumat (29/12). termasuk adanya pernyataan yang menyebut satu dari dua tersangkanya adalah asn pemprov lampung, dia juga belum mengetahui. ’’saya belum tahu. kita ini kan formal, jadi tidak bisa pernyataan orang yang kita tidak tahu itu siapa. kalian (awak media, red) tanya ke saya sebagai sekda, ya saya harus jawab sesuai dokumen resmi. kalau memang ada pegawai kita yang tersangkut kasus tersebut pasti ada pemberitahuan resmi ke kita,” tukasnya. demikian jika ada asn pemprov lampung yang tersangkut hukum dalam kasus tersebut, menurut dia, tentu langkah yang akan diambil pemprov sesuai regulasi yang ada. ’’kita tidak bisa berandai-andai. kita bicara regulasi. kita lihat regulasi seperti apa,” ucapnya. terpisah, kasipenkum kejati lampung ricky ramadhan menjelaskan awalnya koni lampung menerima anggaran dana hibah rp60 miliar untuk mendukung pelaksanaan pon xx tahun 2020 di papua yang pembayarannya dilakukan dalam dua tahap. ’’pada pelaksanaannya dari anggaran tersebut yang dicairkan kepada koni lampung tahap i rp29.121.946.200,” kata ricky, jumat (29/12).  kemudian  karena adanya refocussing anggaran akibat pandemi covid-19, lanjutnya, maka tahap ii tidak dapat dibayarkan. ’’dalam penggunaan anggaran tersebut ditemukan fakta telah terjadi penyimpangan pembentukan dan pemberian insentif satuan tugas (satgas) dan terhadap anggaran training center seperti jasa katering dan penginapan,” jelasnya. lalu berdasarkan perhitungan, beber ricky, ditemukan kerugian negara sebesar rp2.570.532.500. rinciannya dalam pembentukan dan penggunaan insentif tim satgas pelatprov pon ditemukan tidak sesuai peruntukan sebesar rp2.233.340.500 serta dalam penggunaan anggaran training center (katering dan penginapan) juga ditemukan tidak sesuai peruntukan sebesar rp337.192.000. penyidik kejati lampung pun akhirnya menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dalam perkara tersebut.  ’’yaitu fn dan an. mereka merupakan mantan pengurus koni lampung tahun 2019–2023,” pungkasnya. diketahui, kejati lampung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah koni lampung tahun 2020 hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai rp2,5 miliar. hal itu disampaikan langsung kepala kejati (kajati) lampung nanang sigit yulianto pada acara refleksi kinerja akhir tahun di kejati setempat, kamis (28/12). dengan penetapan dua tersangka tersebut, katanya, kini sudah masuk penyidikan khusus (diksus). ’’sudah masuk diksus. nanti setelah tahap dua, kita jelaskan siapa tersangkanya,” ujar nanang.  dia juga mengatakan tersangkanya bisa saja bertambah. ’’ini bisa berkembang ya,” ujarnya.  lebih lanjut, nanang menyebut nantinya para saksi yang pernah diperiksa akan kembali diperiksa untuk bersaksi atas dua tersangka tersebut. ’’ya, nanti kita lanjutkan (pemeriksaan),” tandasnya. (pip/c1/rim)

Tag

• # komisi v dprd
• # kadisnaker
• # gubernur

Share

• 
• 
• 
• 
•