Solar Semakin Langka, Sopir Truk di Bandar Lampung Antre hingga Berjam-jam

solar semakin langka, sopir truk di bandar lampung antre hingga berjam-jam bandarlampung – kelangkaan solar kembali dikeluhkan sejumlah sopir truk di wilayah bandarlampung dan lampung selatan. mereka mengaku harus menunggu hingga berjam-jam di spbu untuk mendapatkan bahan bakar subsidi tersebut. situasi ini mencuat setelah viralnya video penggerebekan aksi pengecoran bbm ilegal di salah satu spbu di lampung timur beberapa waktu lalu. para sopir menduga kelangkaan solar yang mereka alami berkaitan dengan maraknya praktik pengecoran oleh oknum tertentu. pantauan di lapangan, antrean panjang terlihat di beberapa spbu, seperti spbu jalan insinyur sutami, kali asin, lampung selatan, serta spbu di jalan pangeran antasari, sukabumi, bandar lampung. para sopir truk mengaku kondisi tersebut sudah terjadi hampir setiap hari. selain menghambat pekerjaan, mereka juga merugi karena harus membuang waktu lama hanya untuk mendapatkan solar. “antre bisa berjam-jam. kita butuh untuk kerja, tapi sering nggak kebagian,” ujar setiawan, salah satu sopir truk. hal senada disampaikan hamdani. ia menilai kelangkaan solar semakin parah sejak maraknya aksi pengecor yang membeli solar dalam jumlah besar di spbu. “kami curiga banyak pengecor yang beli solar, jadi sopir seperti kami sulit dapat jatah,” ungkapnya. selain dugaan adanya praktik pengecoran ilegal, para sopir juga menyoroti minimnya tambahan kuota solar dari pemerintah pusat, sehingga membuat distribusi bbm subsidi semakin terbatas.  sebelumnya, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan bbm subsidi di spbu jalan ir. sutami, kecamatan bandarsribhawono, lampung timur, setelah warga menggerebek sebuah truk modifikasi yang tengah melakukan pengecoran solar. ketiga tersangka yakni p dan a, sopir truk bernomor polisi be 8542 adu, serta m, operator spbu yang diduga memberikan akses agar aksi ilegal itu berjalan mulus. kasus ini terungkap ketika warga desa srimenanti mencurigai aktivitas pengisian solar dalam jumlah besar. saat didatangi, ditemukan truk modifikasi berkapasitas 10 ribu liter sedang melakukan pengecoran bbm jenis solar. melihat hal tersebut, warga langsung mengamankan dua sopir tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada polisi yang datang tidak lama setelah kejadian. dari lokasi, polisi menyita satu unit truk enam roda warna kuning, stnk truk, satu tangki kapasitas 10 ribu liter berisi sekitar 2 ribu liter solar subsidi. p dan a mengaku hendak membawa solar subsidi tersebut ke bandar lampung untuk diperjualbelikan kembali. dirreskrimsus polda lampung, kombes pol dery agung wijaya, menjelaskan, setelah diamankan kedua tersangka, aparat juga mengamankan petugas spbu. “pengecoran dapat berlangsung karena adanya peran m, operator spbu yang memfasilitasi pengisian langsung dari dispenser ke tangki truk yang dimodifikasi,” ungkap dery. hasil interoogasi, sambung dery, para tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pengecoran. namun, penyidik masih mendalami. sebab, dirinya sudah mengantongi sejumlah data.  “kami sedang menghitung potensi kerugian, lama aktivitas, serta keuntungan yang diperoleh,” ujar dery. ia menambahkan, penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menerima solar subsidi tersebut. mantan kasatreskrim polresta bandar lampung ini menyebut, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen polda lampung dalam memberantas penyalahgunaan distribusi bbm subsidi. ia menjelaskan bahwa modus yang digunakan pelaku cukup rapi, yakni dengan menggunakan barcode konsumen diserahkan kepada operator spbu, dipindai, kemudian solar subsidi dialirkan ke kendaraan modifikasi dalam jumlah besar. “kami pastikan semua pihak yang terlibat akan ditindak. berikan kami waktu karena penyelidikan masih berjalan,” tegasnya. para tersangka dijerat pasal 40 paragraf 5 bab iii bagian keempat uu nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 uu migas, dengan ancaman pidana hingga belasan tahun penjara. terpisah, maraknya kasus penimbunan solar subsidi di lampung, termasuk yang terbaru di lampung timur, mendapat sorotan serius dari dprd provinsi lampung. komisi iv menegaskan perlunya pengawasan distribusi yang lebih ketat guna memastikan solar subsidi benar-benar tepat sasaran. sekretaris komisi iv dprd lampung, yusnadi menyatakan bahwa persoalan penimbunan solar bukan hal baru dan telah menjadi perhatian dalam beberapa rapat dengar pendapat (rdp) dengan pihak terkait. mereka menekankan bahwa kementerian esdm bersama pertamina harus meningkatkan koordinasi untuk memperkuat pengawasan distribusi. “distribusi solar ini harusnya pertamina yang punya kewenangan menjaga agar tepat sasaran. pengawasan tidak boleh hanya dilakukan satu pihak, tapi oleh beberapa lembaga sekaligus. kalau masyarakat yang bergerak sendiri, dikhawatirkan timbul gesekan,” ujarnya. yusnadi juga mengecam lemahnya pengawasan di lapangan, terutama di spbu yang diduga menjadi titik rawan praktik penyimpangan. ia menilai selama ini sanksi yang diberikan masih terlalu ringan. “kami mendorong agar pertamina tidak menutup mata. kalau kejadian seperti ini terulang lagi, jangan hanya diberi sanksi 30 hari tutup. harusnya langsung pencabutan izin operasional, supaya mereka jera,” tegasnya. terkait tambahan kuota solar subsidi sebesar 11 ribu kiloliter untuk lampung, dprd menilai perlu adanya perbaikan sistem agar benar-benar dinikmati masyarakat kecil. ia menyoroti masih banyak kendaraan mewah yang menggunakan solar subsidi akibat lemahnya kontrol di lapangan. “barcode harus diperketat. kendaraan mewah itu tidak layak pakai solar subsidi. spbu juga harus benar-benar diawasi karena modus penimbunan banyak dilakukan di luar jam operasional,” katanya. yusnadi juga mengungkapkan, komisi iv dprd lampung akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi solar di spbu, terutama di daerah yang rawan penimbunan. mereka berencana memanggil pertamina untuk meminta keterangan lebih lanjut. “nanti kami akan bicarakan dengan pimpinan. pertamina akan dipanggil untuk memberikan penjelasan, jangan sampai kasus ini muncul lagi di kecamatan lain,” ujarnya. dprd lampung menegaskan bahwa selama sistem dan pengawasan tidak diperketat, tambahan kuota sekalipun tidak akan menyelesaikan persoalan kelangkaan solar subsidi di daerah.(leo/c1/abd)     

Tag

• # pengecor ilegal
• # spbu lampung
• # solar langka
• # sopir truk
• # bbm subsidi

Share

• 
• 
• 
• 
•