Pemerintah Finalisasi Aturan Baru UMP 2026, Penetapan Bakal Gunakan Formula Rentang

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 20 Nov 2025 - 19:46

Menaker Yassierli FOTO DISWAY --

pemerintah finalisasi aturan baru ump 2026, penetapan bakal gunakan formula rentang                            jakarta – menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli memastikan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru terkait penetapan upah minimum nasional. 
regulasi tersebut disusun sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 168/2023 yang mengamanatkan perhitungan upah lebih adil dan sesuai kondisi riil tiap daerah.
menurut menaker yassierli, seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini masih berupa draf. “draf ini masih dikaji melalui dialog sosial. senin akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan kepala dinas seluruh indonesia,” ujarnya di kantor kementerian ketenagakerjaan, jakarta, kamis (20/11/2025).
formula rentang tersebut dirancang untuk mengurangi disparitas upah antara kabupaten dan kota yang saling berdekatan. selama ini, perbedaan umk/umr antarwilayah dinilai terlalu jauh dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi lokal.
“bayangkan kabupaten dan kota bertetangga, tetapi gap upahnya sangat jauh. dengan rentang ini, dewan pengupahan bisa menetapkan besaran sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan hidup layak (khl) wilayahnya,” jelas yassierli.
pemerintah juga memastikan upah minimum 2026 belum akan diumumkan pada 21 november karena masih menunggu finalisasi pp serta koordinasi lintas kementerian. “insyaallah segera diumumkan setelah pp selesai. semangatnya adalah menjalankan amanat mk, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat peran dewan pengupahan,” tambahnya.
meski regulasi baru belum diterbitkan, pemerintah menjamin um 2026 akan tetap berlaku mulai 1 januari 2026. konsultasi publik pun telah dilakukan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan dewan pengupahan nasional.
“tahun lalu kami memakai satu angka karena putusan mk keluar mendekati jadwal penetapan. untuk jangka panjang, formula harus mempertimbangkan khl, daya beli, kemampuan perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi,” tegas yassierli.
dalam rancangan pp tersebut, pemerintah juga memperluas definisi variabel alfa. jika sebelumnya alfa berada pada rentang 0,1–0,3, kini rentangnya akan menyesuaikan amanat mk dan mempertimbangkan khl. “rumusnya sama, tetapi alfanya disesuaikan. ini yang membedakan dengan penetapan upah sebelumnya,” jelas pejabat terkait.
secara teknis, mekanisme tetap sama. dewan pengupahan provinsi serta kabupaten/kota tetap menyusun rekomendasi yang diajukan ke gubernur untuk penetapan final. namun, peran dewan pengupahan kini diperkuat.
pemerintah juga mengingatkan bahwa polemik upah minimum seharusnya tidak dibesar-besarkan. pasalnya, kebijakan um hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. “jumlahnya kecil dibanding pekerja berpengalaman yang seharusnya digaji berbasis kinerja dan kemampuan perusahaan,” pungkas yassierli. 
sebelumnya, beberapa serikat buruh di lampung mulai menyampaikan usulan kenaikan upah minimum provinsi (ump) 2026 kepada dinas tenaga kerja (disnaker) lampung. 
besaran kenaikan yang diajukan bervariasi, mulai 8,5 persen hingga 15 persen, tergantung hasil perhitungan masing-masing federasi.
usulan tersebut kini menjadi perhatian disnaker yang masih menunggu formula resmi penetapan ump dari pemerintah pusat sebagai dasar pembahasan di tingkat provinsi.
kepala disnaker lampung agus nompitu mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi dari federasi serikat buruh yang disampaikan secara tertib dan konstruktif.
menurutnya, pembahasan soal kenaikan ump 2026 tidak bisa diputuskan sepihak oleh daerah, melainkan harus mengacu pada aturan dan formula baru yang akan ditetapkan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).
“iya, tadi sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman dari federasi pergerakan serikat buruh beberapa tuntutan dan aspirasi mereka yang disampaikan secara baik. untuk masalah ump ini, kita sedang menunggu formula yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui permenaker, yang nantinya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun ump maupun umk,” ujar agus.
selain membahas ump, lanjut agus, pihaknya juga tengah menyiapkan pembahasan upah minimum sektoral agar terdapat pedoman teknis yang jelas dan memberikan manfaat lebih bagi pekerja.
“kami berharap nantinya ada satu pedoman teknis yang bisa dijadikan rujukan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi kepentingan buruh,” tambahnya.
agus juga mengimbau agar serikat buruh di daerah turut berkoordinasi dengan serikat buruh di tingkat pusat, mengingat usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam forum dewan pengupahan nasional.
“saya sudah sampaikan agar usulan juga disalurkan melalui serikat buruh di pusat, karena nanti mereka yang akan merapatkan di dewan pengupahan nasional,” katanya.
terkait besaran usulan kenaikan, agus menjelaskan bahwa usulan dari berbagai serikat memang bervariasi, mulai dari 8,3 persen hingga 15 persen. 
namun, pemerintah daerah tetap menunggu kejelasan formula perhitungan resmi dari pemerintah pusat sebelum melakukan pembahasan di tingkat provinsi.
“memang ada beberapa serikat buruh yang mengusulkan secara langsung dan tertulis. variasinya ada yang 8,3 persen, 8,5 persen, hingga yang tertinggi 15 persen. tapi sekali lagi, kita menunggu bagaimana formula yang nanti ditetapkan dewan pengupahan nasional, khususnya yang akan diterbitkan melalui permenaker,” tegasnya.
agus memastikan bahwa pemprov lampung bersama dewan pengupahan provinsi akan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha, agar keputusan yang diambil nantinya dapat diterima semua pihak.
dengan demikian, keputusan akhir mengenai besaran ump lampung 2026 baru akan dibahas setelah adanya aturan resmi dari kemenaker yang menjadi dasar hukum dalam penetapan upah minimum di seluruh daerah.
sebelumnya, federasi pergerakan serikat buruh indonesia-konfederasi serikat nasional (fpsbi-ksn) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (ump) tahun 2026 sebesar 15 persen. usulan tersebut didasari atas perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
ketua umum fpsbi-ksn, yohanes joko purwanto, menegaskan bahwa praktik politik upah murah yang terjadi di indonesia selama ini telah memiskinkan pekerja. 
ia menilai sistem kapitalisme yang melandasi kebijakan pengupahan membuat buruh terus terjebak pada upah minimum, tanpa peningkatan berarti meski memiliki masa kerja dan prestasi.
“kalau melihat politik upah murah dengan sistem kapitalisme yang terjadi di indonesia ini, praktiknya membuat kita semua miskin. yang terjadi kemudian adalah sistem kerja kontrak dan outsourcing, banyak hal yang tidak berpihak kepada buruh, termasuk soal upah,” kata joko saat ditemui di ruang abung balai keratun, selasa 11 november 2025.
menurutnya, ump seharusnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atau standar upah terendah, bukan menjadi patokan tunggal yang digunakan perusahaan untuk menggaji seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja dan kinerja.
“harusnya ada kontrol kuat dari pemerintah. kalau tidak, kawan-kawan buruh ini mau sampai mati kerja tetap saja digaji setara ump. itu yang terjadi sekarang, dan pengawasan juga sangat lemah,” ujarnya.
fpsbi-ksn mengusulkan kenaikan 15 persen karena berdasarkan perhitungan mereka, rata-rata inflasi dan pertumbuhan ekonomi lampung dari januari hingga november 2025 mencapai lebih dari 8,5 persen.
kenaikan tersebut juga memperhitungkan indeks tertentu dan kebutuhan keluarga dengan dua anak (k2). “kalau dihitung standar rata-rata menurut mahkamah konstitusi, ump itu harus memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. di lampung, angka itu sudah di atas 8,5 persen, jadi wajar kalau kami usulkan naik 15 persen,” terangnya.
joko juga menyoroti adanya daerah yang memasukkan variabel pemutusan hubungan kerja (phk) dalam penentuan indeks tertentu, seperti yang terjadi di bandar lampung. 
padahal, menurutnya, lampung tidak mengalami phk massal sebagaimana daerah industri besar seperti tangerang.
“lampung tidak ada phk massal kok malah memasukkan indikator phk dalam indeks tertentu. itu tidak masuk akal dan justru menekan angka kenaikan ump,” tegasnya.
fpsbi-ksn berharap pemerintah daerah dan dewan pengupahan dapat mempertimbangkan secara objektif usulan kenaikan 15 persen tersebut, demi menjamin upah layak dan kehidupan yang lebih manusiawi bagi para buruh di lampung.
diketahui, ump tahun 2025 sebesar rp2.893.069 atau naik 6,5% dari ump tahun sebelumnya, yaitu sebesar rp2.716.497. jika ump 2026 naik 15 persen maka ump tahun 2026 sebesar rp3.327.029. dari 15 kabupaten/kota di lampung tahun 2025 hanya lima kabupaten/kota yang menetapkan umk sisanya mengikuti ump.
terpisah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mesuji, masih menunggu surat edaran atau petunjuk dan teknis dari kementerian tenaga kerja (kemenaker) untuk membahas soal upah minimum kabupaten (umk) tahun 2026.
"terkait umk tahun 2026, kami masih menunggu surat edaran atau petunjuk teknis dari kementerian sebagai  dasar hukum penentuan besaran umk 2026," kata kepala bidang hubungan industrial dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mesuji noviria saputra pada rabu 12 november 2026.
dalam proses pembahasan umk, nantinya akan melibatkan berbagai pihak sesuai aturan yang berlaku. pihak-pihak yang akan duduk bersama dalam forum pembahasan meliputi perwakilan dari kalangan pengusaha serta serikat pekerja atau serikat buruh sebagai representasi dari pekerja.
selain itu, unsur pemerintah dan perwakilan akademisi juga turut dihadirkan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan instansi lainseperti  perwakilan dari badan pusat statistik (bps).
keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan bahwa penetapan umk dapat mempertimbangkan semua aspek ekonomi dan kesejahteraan pekerja. jelasnya.
sesuai data, upah minimum kabupaten (umk) tahun 2025 untuk kabupaten mesuji mencapai sebesar rp. 3.092.026,- tiga juta sembilan puluh dua ribu dua puluh enam rupiah perbulan.
umk tersebut tertuang dalam keputusan gubernur lampung nomor g/849/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimun kabupaten mesuji tahun 2025 yang ditandatangani  (17 desember 2024). (beritasatu/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 21 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan