DPRD Lampung Selatan Setujui Dua Raperda: Perlindungan Perempuan dan Ketenagakerjaan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 12 Nov 2025 - 20:24

Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan mengesahkan dua Raperda penting tentang Perlindungan Perempuan dan Ketenagakerjaan. -FOTO DISKOMINFO LAMSEL -

dprd lampung selatan setujui dua raperda: perlindungan perempuan dan ketenagakerjaan                            lampung selatan - delapan fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lampung selatan resmi menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) saat rapat paripurna, rabu (12/11).
delapan fraksi tersebut yakni gerindra, pdi perjuangan, golkar, pan, pkb, demokrat, nasdem, dan pks. 
kegiatan yang berlangsung di ruang sidang dprd itu dipimpin langsung oleh ketua dprd lamsel erma yusneli didampingi wakil ketua i merik havit dan wakil ketua ii benny raharjo.
dalam sambutannya, wakil bupati lampung selatan m. syaiful anwar menyampaikan rasa syukur kepada allah swt karena rapat paripurna dapat berlangsung dengan lancar. 
ia menyebut forum tersebut sebagai wadah demokrasi yang sarat makna dan tanggung jawab untuk kemajuan masyarakat lampung selatan.
wakil bupati juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dprd atas kerja keras, dedikasi, serta komitmen mereka dalam membahas dua raperda yang akhirnya disetujui bersama. 
ia menegaskan bahwa proses penyusunan regulasi bukanlah hal mudah karena membutuhkan ketelitian, kebijaksanaan, dan keberanian moral.
“di balik setiap pasal yang disusun, ada harapan masyarakat untuk hidup lebih baik, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
menurutnya, pengesahan dua raperda tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai dua pilar pemerintahan daerah yang harus terus bersinergi demi kemajuan lampung selatan.
rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan dua rancangan peraturan daerah, yakni: raperda tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dan raperda tentang ketenagakerjaan.
kedua raperda ini disusun tidak hanya untuk memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. 
perlindungan terhadap perempuan dan sistem ketenagakerjaan yang adil, menurutnya, adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah yang maju dan manusiawi.
raperda ini juga menjadi implementasi dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang telah diubah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, serta diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 35 dan 36 tahun 2021 tentang ketenagakerjaan, pengupahan, dan hubungan kerja.
dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak berjalan sendiri, tetapi sejalan dengan kebijakan nasional dan tetap berpijak pada kearifan lokal masyarakat lampung selatan.
wakil bupati menegaskan bahwa lampung selatan kini menghadapi tantangan besar di tengah arus perubahan global, mulai dari kemajuan teknologi hingga dinamika sosial yang cepat berubah.
“kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, maupun digital. di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga kian kompleks, mulai dari perlindungan buruh, kesenjangan upah, hingga dampak transformasi teknologi terhadap tenaga kerja,” ujarnya.
karena itu, kedua raperda ini hadir sebagai langkah moral dan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan hak-hak warga terpenuhi secara adil.
raperda perlindungan perempuan menegaskan kehadiran pemerintah daerah untuk melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban kekerasan, bukan sekadar sebagai upaya hukum, melainkan juga wujud kemanusiaan dan keberpihakan kepada yang lemah.
sementara raperda ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, agar dunia usaha tumbuh sehat dan tenaga kerja mendapatkan kepastian serta kesejahteraan.
dalam kesempatan itu, wakil bupati juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi otomatisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau. 
ia menegaskan, masyarakat lampung selatan harus menjadi pelaku aktif dalam perubahan, bukan hanya penonton.
kedua perda yang disahkan menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
“perlindungan perempuan memperkuat ketahanan keluarga dan moral bangsa, sementara regulasi ketenagakerjaan yang adaptif akan mendorong iklim investasi sehat dan menciptakan ruang kerja yang layak bagi seluruh masyarakat,” katanya.
ia menambahkan, inilah bukti bahwa pemerintahan yang berpihak pada rakyat tidak hanya berbicara, tetapi bekerja dengan arah dan dasar yang jelas.
menutup sambutannya, wakil bupati menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut bukan sekadar agenda formal pengambilan keputusan, tetapi tonggak komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun lampung selatan yang lebih adil, beradab, dan berdaya saing.
ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan komunikasi dalam melayani masyarakat.
“hanya dengan kebersamaan, kita bisa memastikan kebijakan yang kita lahirkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok lampung selatan,” pungkasnya.
wakil bupati menutup sambutannya dengan doa agar allah swt senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada seluruh pihak dalam mengemban amanah pembangunan daerah tercinta. (adv/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan