Ombudsman Minta Laporkan, DPRD Nilai Program PTSL Gagal

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 11 Nov 2025 - 20:42

Radar Lampung Baca Koran--

Namun, menurut Budiman, pelaksanaannya di daerah justru jauh dari semangat awal tersebut.

Terpisah, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menanggapi keluhan masyarakat terkait belum terbitnya sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan sejak 2018 serta adanya dugaan praktik percaloan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan pelayanan publik yang tidak berjalan maksimal, termasuk dalam program PTSL.

“Kami berharap proses pelayanan bisa berjalan maksimal. Tentu masyarakat juga harus tertib dan memenuhi persyaratan. Tapi ketika itu sudah dilakukan dan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal, maka kami berharap masyarakat melaporkannya ke Ombudsman,” ujar Nur Rakhman saat dihubungi Radarlampung.co.id, Selasa 11 November 2025.

Ia menegaskan, setiap keluhan terkait pelayanan publik, termasuk di BPN, dapat langsung dilaporkan ke Ombudsman melalui nomor 08119803737.

Terkait apakah keterlambatan penerbitan sertifikat PTSL di BPN Lampung Selatan termasuk pelanggaran, Nur Rakhman menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari sisi pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Ada 14 komponen standar pelayanan dalam UU Pelayanan Publik, salah satunya adalah kejelasan jangka waktu pelayanan, selain persyaratan dan biaya,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan Ombudsman belum dapat menyimpulkan apakah program PTSL di Lampung Selatan gagal atau tidak.

“Kalau kami tidak bisa langsung bilang begitu. Kesimpulan baru bisa diambil kalau ada data yang mendalam atau pemeriksaan. Kan banyak-sedikit itu relatif,” kata dia.

Nur Rakhman juga menambahkan, penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di BPN Lampung Selatan masih dalam proses dan akan diumumkan setelah seluruh data serta hasil pemeriksaan diverifikasi. (pip/c1/yud)

ombudsman minta laporkan, dprd nilai program ptsl gagal                            bandarlampung – program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di kabupaten lampung selatan tahun 2018 dinilai gagal mencapai tujuan awalnya. 
anggota komisi i dprd lampung budiman a.s. menilai kegagalan ini dapat terlihat dengan masih banyak bidang tanah warga yang belum mendapat sertifikat, bahkan muncul dugaan praktik percaloan di lapangan.
menurut budiman, esensi utama dari program ptsl adalah membantu masyarakat memiliki alas hak tanah yang sah berupa sertifikat tanpa dibebani biaya tambahan. 
baca juga: tim jasmine gallery iib darmajaya lolos pimnas 2025
namun kenyataannya, di lapangan masih ditemukan oknum honorer yang meminta pungutan hingga rp600 ribu kepada warga dengan dalih pengurusan sertifikat.
“kalau masih ada bidang tanah yang tidak diselesaikan, apalagi ada kutipan dana dari masyarakat, berarti ada kegagalan dalam menerjemahkan kebijakan pusat. ptsl itu semestinya memberi keringanan, bukan beban,” tegas budiman kepada radarlampung.co.id, selasa 11 november 2025.
budiman menilai, kegagalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal di badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan. 
ia menyoroti bahwa banyak tugas krusial justru diberikan kepada pegawai honorer, padahal mereka tidak memiliki tanggung jawab struktural sebagaimana asn.
“honor itu sifatnya hanya membantu kelancaran asn, bukan diberi tanggung jawab besar. kalau sampai honor bisa minta kutipan, berarti ada yang salah dalam sistem. yang bertanggung jawab harusnya asn yang punya nip,” ujarnya.
politisi partai demokrat itu juga mempertanyakan apakah praktik kutipan oleh honorer tersebut dilakukan atas sepengetahuan asn di lingkungan bpn lampung selatan.
“yang jadi pertanyaan, honor berani minta uang itu apakah ada permintaan dari asn? karena secara logika, honor tidak akan berani melakukan itu sendiri,” tambahnya.
budiman mengungkapkan, dirinya pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor bpn lampung selatan.
“kalau program ini berhasil, seharusnya tidak ada bidang tanah yang pending atau belum terselesaikan. kalau masih banyak yang belum jadi, apalagi ada pungutan, berarti ptsl di lampung selatan tidak sukses,” tandasnya.
program ptsl yang diluncurkan pemerintah pusat sejatinya bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat sebagai jaminan legal dan akses modal usaha.
namun, menurut budiman, pelaksanaannya di daerah justru jauh dari semangat awal tersebut.
terpisah, ombudsman republik indonesia perwakilan provinsi lampung menanggapi keluhan masyarakat terkait belum terbitnya sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan sejak 2018 serta adanya dugaan praktik percaloan.
kepala ombudsman ri perwakilan provinsi lampung, nur rakhman yusuf, meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila menemukan pelayanan publik yang tidak berjalan maksimal, termasuk dalam program ptsl.
“kami berharap proses pelayanan bisa berjalan maksimal. tentu masyarakat juga harus tertib dan memenuhi persyaratan. tapi ketika itu sudah dilakukan dan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal, maka kami berharap masyarakat melaporkannya ke ombudsman,” ujar nur rakhman saat dihubungi radarlampung.co.id, selasa 11 november 2025.
ia menegaskan, setiap keluhan terkait pelayanan publik, termasuk di bpn, dapat langsung dilaporkan ke ombudsman melalui nomor 08119803737.
terkait apakah keterlambatan penerbitan sertifikat ptsl di bpn lampung selatan termasuk pelanggaran, nur rakhman menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari sisi pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“ada 14 komponen standar pelayanan dalam uu pelayanan publik, salah satunya adalah kejelasan jangka waktu pelayanan, selain persyaratan dan biaya,” jelasnya.
namun, ia menegaskan ombudsman belum dapat menyimpulkan apakah program ptsl di lampung selatan gagal atau tidak.
“kalau kami tidak bisa langsung bilang begitu. kesimpulan baru bisa diambil kalau ada data yang mendalam atau pemeriksaan. kan banyak-sedikit itu relatif,” kata dia.
nur rakhman juga menambahkan, penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di bpn lampung selatan masih dalam proses dan akan diumumkan setelah seluruh data serta hasil pemeriksaan diverifikasi. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 12 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan