Pendapatan Lampung Naik, Belanja Turun

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 30 Oct 2025 - 21:10

Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Wahyudi Arianto; Kepala Kantor Wilayah DJPb Lampung Purwadhi Adhiputranto; Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Retno Sri Sulistyani; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lamp-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

“Defisit yang lebih terkendali menunjukkan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber terhadap dampak ketidakpastian ekonomi global, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat stabilitas ekonomi Lampung,” jelas Purwadhi.

Beberapa program prioritas nasional di Lampung juga mencatat progres signifikan hingga Oktober 2025, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 1,75 juta penerima (86%) dengan 560 SPPG aktif dan 897 supplier.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah memiliki 2.715 koperasi berbadan hukum dan 418 gerai aktif, memperkuat agregasi ekonomi desa.

Program FLPP menyalurkan 4.352 unit rumah senilai Rp520,43 miliar, menambah total 28.558 unit sejak 2010.

Revitalisasi sekolah menjangkau 648 sekolah dengan realisasi Rp22,3 miliar (30%) dari kontrak total Rp74,4 miliar.

Program ketahanan pangan mencapai realisasi Rp626,2 miliar (48%) dari alokasi Rp1,29 triliun, termasuk proyek SID cetak sawah 4.000 hektare di empat kabupaten.

Purwadhi menambahkan, fokus ke depan diarahkan pada percepatan konstruksi infrastruktur pangan dan energi, termasuk mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengatasi defisit daya Lampung sekitar 500 MW dari kebutuhan puncak 1.200 MW.

Selama periode 2020–2025, total belanja sosial pemerintah pusat di Lampung mencapai Rp22,96 triliun, mencakup program PKH, BPNT, BST, BPUM, Prakerja, dan Bantuan Kuota Internet.

Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Lampung dari 12,76% (2020) menjadi 10,00% (Maret 2025), serta menekan kemiskinan ekstrem dari 1,32% (2023) menjadi 0,90% (2024).

Kabupaten dengan realisasi bansos tertinggi yaitu Lampung Tengah (11,57%), Lampung Utara (10,76%), dan Lampung Timur (10,25%).

’’Sinergi APBN dengan pemerintah daerah terbukti efektif memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Lampung,” pungkas Purwadhi. (pip/c1/yud)

pendapatan lampung naik, belanja turun                            bandarlampung – di tengah tekanan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar dunia, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) regional lampung menunjukkan hasil yang solid hingga 30 september 2025. 
pendapatan negara tumbuh dua digit, belanja negara dikelola lebih efisien, dan defisit anggaran semakin terkendali.
hal ini disampaikan kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi lampung purwadhi adhiputranto dalam press conference apbn kita provinsi lampung, kamis (30/10), di aula raflesia kanwil djp bengkulu dan lampung lantai 5.
baca juga:pemutihan diperpanjang, mutasi kendaraan dapat dispensasi
“ketidakpastian global masih membayangi prospek ekonomi dunia, seiring perlambatan permintaan dari negara mitra utama seperti india dan tiongkok. namun, kinerja apbn regional lampung tetap solid dengan pendapatan negara yang tumbuh kuat, belanja negara yang efisien, dan defisit anggaran yang semakin terkendali,” ujar purwadhi.
lampung mencatat surplus neraca perdagangan sebesar us$462,11 juta pada agustus 2025, didorong oleh lonjakan ekspor hingga 244,44 persen (mtm). sektor industri pengolahan tumbuh 21,99 persen, pertanian 40 persen, dan pertambangan 3,42 persen.
kenaikan ekspor juga terjadi seiring penguatan harga komoditas utama: batubara acuan naik menjadi us$105,33/ton (+3,04%), cpo us$954,71/mt (+4,81%), dan kopi global 314,64 us cents/lbs (+1,28%).
menariknya, impor bahan baku dan penolong naik 198,78% (mtm)—indikasi meningkatnya aktivitas produksi industri di lampung, meski impor bahan modal turun setelah lonjakan di bulan sebelumnya.
hingga akhir september 2025, pendapatan negara lampung mencapai rp7,98 triliun atau 71,68 persen dari target, tumbuh 11,99 persen (yoy).
penerimaan perpajakan menjadi motor utama dengan kenaikan 12,97 persen (yoy), terutama dari pajak perdagangan internasional yang melonjak 174,6 persen (yoy), didorong kinerja bea keluar.
selain itu, pnbp juga tumbuh positif 7,13 persen (yoy), terutama dari pendapatan badan layanan umum (blu) dan sumber-sumber lainnya.
sementara itu, realisasi belanja negara mencapai rp23,09 triliun atau 71,93 persen dari pagu, terkontraksi 6,04 persen (yoy) akibat efisiensi belanja pemerintah pusat dan pergeseran prioritas.
belanja barang dan modal terkontraksi masing-masing -38,77 persen dan -35,69 persen, sedangkan transfer ke daerah turun tipis -1,29 persen (yoy).
defisit anggaran regional tercatat rp15,1 triliun, menyempit 13,41 persen dibanding tahun sebelumnya.
“defisit yang lebih terkendali menunjukkan bahwa apbn tetap berfungsi sebagai shock absorber terhadap dampak ketidakpastian ekonomi global, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat stabilitas ekonomi lampung,” jelas purwadhi.
beberapa program prioritas nasional di lampung juga mencatat progres signifikan hingga oktober 2025, antara lain program makan bergizi gratis (mbg) telah menjangkau 1,75 juta penerima (86%) dengan 560 sppg aktif dan 897 supplier.
koperasi desa merah putih (kdmp) telah memiliki 2.715 koperasi berbadan hukum dan 418 gerai aktif, memperkuat agregasi ekonomi desa.
program flpp menyalurkan 4.352 unit rumah senilai rp520,43 miliar, menambah total 28.558 unit sejak 2010.
revitalisasi sekolah menjangkau 648 sekolah dengan realisasi rp22,3 miliar (30%) dari kontrak total rp74,4 miliar.
program ketahanan pangan mencapai realisasi rp626,2 miliar (48%) dari alokasi rp1,29 triliun, termasuk proyek sid cetak sawah 4.000 hektare di empat kabupaten.
purwadhi menambahkan, fokus ke depan diarahkan pada percepatan konstruksi infrastruktur pangan dan energi, termasuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan (ebt) untuk mengatasi defisit daya lampung sekitar 500 mw dari kebutuhan puncak 1.200 mw.
selama periode 2020–2025, total belanja sosial pemerintah pusat di lampung mencapai rp22,96 triliun, mencakup program pkh, bpnt, bst, bpum, prakerja, dan bantuan kuota internet.
kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lampung dari 12,76% (2020) menjadi 10,00% (maret 2025), serta menekan kemiskinan ekstrem dari 1,32% (2023) menjadi 0,90% (2024).
kabupaten dengan realisasi bansos tertinggi yaitu lampung tengah (11,57%), lampung utara (10,76%), dan lampung timur (10,25%).
’’sinergi apbn dengan pemerintah daerah terbukti efektif memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di lampung,” pungkas purwadhi. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 31 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan