Non Tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Fokus Awasi Data Pemilih dan Edukasi

BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung saat ini masih fokus pada kegiatan non tahapan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Bandarlampung Apriliwanda saat diwawancara, Selasa (28/10).
Apriliwanda mengatakan beberapa kegiatan non tahapan yang digelar saat ini fokus pada pengawasan data pemilih, edukasi politik, hingga penguatan kapasitas pengawas di tingkat masyarakat.
Dia bilang, masa non tahapan ini bukan waktu jeda, akan tetapi menjadi momen untuk memperkuat sistem kerja dan kesiapan lembaga.
“Walaupun belum masuk tahapan pemilu, kami tetap bekerja. Masa seperti ini penting untuk memastikan struktur internal, koordinasi, dan kesiapan lembaga berjalan baik sebelum tahapan dimulai,” ujarnya.
Ia menegaskan, periode dua tahun sebelum pemilu menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan yang kuat dan kredibel.
Dalam kesempatan itu, Apriliwanda juga menanggapi soal dugaan penyalahgunaan Anggaran yang di Bawaslu Mesuji.
Apriliwanda menegaskan komitmennya menjaga profesionalitas dan transparansi.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Di Bandar Lampung, kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat. Kejadian di daerah lain menjadi pelajaran agar kami tetap profesional dan berhati-hati,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi lembaga pengawas pemilu.
“Kami ingin publik tahu bahwa Bawaslu bekerja secara profesional, terbuka, dan berintegritas. Itu komitmen yang selalu kami pegang,” ujarnya.
Dengan serangkaian kegiatan dan penguatan yang dilakukan selama masa non-tahapan, Bawaslu Kota Bandar Lampung berharap seluruh jajaran pengawas siap menghadapi tahapan Pemilu mendatang dengan lebih solid, transparan, dan berintegritas tinggi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Muhammad Muhyi, mengatakan Bawaslu tetap aktif menjalankan sejumlah agenda rutin selama masa non tahapan.
“Setiap Senin kami apel pagi, seminggu sekali rapat pleno, dan sebulan sekali kami turun sosialisasi ke sekolah, kampus, atau organisasi masyarakat,” kata Muhyi.
Muhyi menjelaskan, program sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Bandar Lampung sejauh ini telah menyasar sejumlah sekolah, seperti SMA Persada, SMA Negeri 1 Bandar Lampung, SMA Gajah Mada, dan beberapa sekolah swasta lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, kata dia, para siswa diperkenalkan pada pentingnya partisipasi dalam menjaga demokrasi serta memahami peran pengawas pemilu di lingkungan masyarakat.
Selain menyasar sekolah, Bawaslu juga memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).
Program yang diikuti sekitar 40 peserta dari setiap kabupaten/kota ini dilaksanakan selama dua bulan hingga Desember. Peserta didominasi kalangan muda, seperti mahasiswa dan anggota Pramuka Saka Adhyasta Pemilu.
“Tujuannya agar generasi muda memahami fungsi pengawasan dan ikut menjadi bagian dari penggerak demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Meski belum melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas politik, Bawaslu terus memperkuat kapasitas staf dan jajaran pengawas di tingkat kecamatan.
“Saat ini belum ada pengawasan karena belum masuk masa tahapan. Pengawasan baru dilakukan nanti, misalnya pada masa kampanye atau pendaftaran calon. Sekarang lebih banyak pembenahan dan penguatan internal,” jelas Muhyi.
Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu juga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari KPU, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan KPU dan instansi lain sangat penting agar fungsi pengawasan berjalan maksimal,” katanya.  (bil/c1/abd)