Wagub Buka Muswil LDII, Dorong Kolaborasi untuk Lampung Maju

 

Aditya juga menegaskan bahwa muswil bukan akhir, melainkan awal dari kerja nyata kepengurusan baru. ’’Kami akan memperkuat delapan klaster pengabdian LDII untuk bangsa, mulai dari bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi syariah, ketahanan pangan, digitalisasi pertanian, dan energi terbarukan,” ungkapnya.

 

Sedangkan Jihan Nurlela menyampaikan penghargaan tinggi kepada LDII atas kontribusinya dalam pembangunan SDM di Lampung. ’’Saya menilai LDII sebagai organisasi yang sistematis, terukur, dan rapi dalam bekerja. Kami berharap LDII terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam menghadapi isu-isu strategis seperti radikalisme dan sektor pertanian,” katanya.

 

Jihan Nurlela menilai program ketahanan pangan LDII, khususnya budi daya sorgum, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. ’’Sorgum bisa menjadi solusi pengganti sebagian tanaman singkong. Kami harap sinergi ini terus berlanjut,” ungkapnya.

 

Dalam Muswil VIII LDII Lampung juga menghadirkan sejumlah pejabat tinggi sebagai pemateri pembekalan. Kajati Lampung Imam Yudha Nugraha menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. ’’Kami pastikan tidak ada lagi permainan proyek, jatah kejati, atau jual-beli perkara. Kalau ada, laporkan! Kami ingin wujudkan Lampung zero corruption,” tegasnya.

 

Imam juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan pencegahan korupsi sejak dini melalui program Jaksa Masuk Pesantren.

 

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Senen Mustakim menilai LDII telah menjadi contoh nyata toleransi di masyarakat. ’’Ternyata LDII yang di luar dikenal ekstrem justru sangat toleran. Mereka tidak membeda-bedakan suku, ras, atau agama,” ujarnya.

 

Dari sisi keagamaan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Ridhwan Hawari, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara toleransi dan identitas keyakinan. ’’Toleransi harus digalakkan, tapi jangan sampai tasyabbuh atau meniru secara berlebihan. Kita harus tetap berpegang pada prinsip moderasi beragama,” katanya. (*)