OJK Diminta Tegas Awasi Bank Penyalur KUR yang Masih Minta Agunan Tambahan

ojk diminta tegas awasi bank penyalur kur yang masih minta agunan tambahan bandarlampung – akademisi universitas lampung (unila) prof. nairobi menyoroti sikap otoritas jasa keuangan (ojk) lampung. ini berkaitan dengan adanya praktik beberapa bank himbara juga bank pembangunan daerah (bpd) yang masih meminta agunan dalam pinjaman kredit usaha rakyat (kur).  dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung (feb unila) ini menilai hal tersebut menunjukkan adanya jurang antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan. karenanya, dia mendesak ojk turun langsung melakukan uji petik kepatuhan, bukan hanya menunggu laporan tertulis dari bank. prof. nairobi menjelaskan ada beberapa akar persoalan yang membuat praktik tersebut masih terjadi. pertama, bank sebagai lembaga komersial terikat pada prinsip kehati-hatian (prudential banking). meski kur dijamin oleh jamkrindo dan askrindo, proses klaim ketika terjadi kredit macet dinilai tidak selalu mudah. karena itu, agunan tambahan dianggap sebagai buffer untuk memitigasi risiko gagal bayar. kedua, sambungnya, bank menilai agunan pokok berupa usaha yang dibiayai kerap belum cukup untuk menjamin kualitas kredit.  “kekhawatiran terhadap manajemen usaha, fluktuasi pasar, hingga ketidakakuratan data debitur membuat bank mencari pengaman tambahan,” tuturnya, kamis 23 oktober 2025. ketiga, budaya perkreditan di indonesia masih kuat dengan pendekatan collateral-based lending. transformasi menuju penilaian berbasis karakter dan arus kas (character- dan cash flow-based lending) membutuhkan perubahan mindset dan pelatihan masif bagi petugas kredit di cabang. keempat, petugas kredit di lapangan menghadapi tekanan menjaga kualitas portofolio. meminta tambahan agunan menjadi langkah paling mudah untuk memastikan kredit dinilai aman. kelima, prof. nairobi menduga sosialisasi aturan pemerintah, seperti permenko no. 1/2023 tentang penyaluran kur, belum merata hingga level cabang dan petugas lapangan.  “sehingga pengawasan internal longgar dan memberi ruang bagi oknum untuk meminta jaminan tambahan,” kata dia. untuk menegakkan aturan, ia menilai ojk harus melakukan langkah preventif dan represif. “pertama, ojk perlu sosialisasi langsung ke pimpinan cabang dan account officer. kedua, ojk dapat membuat pedoman analisis kredit tanpa agunan yang kuat. ketiga, mendorong pemanfaatan data fintech sebagai pendukung analisis risiko,” jelasnya.  selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan langsung dengan memasukkan poin pemeriksaan larangan agunan tambahan kur kurang dari rp100 juta sebagai agenda wajib dalam pemeriksaan ojk ke bank.  dokumen debitur harus diperiksa secara acak, bahkan dapat dilakukan wawancara langsung. ia juga meminta ojk menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, serta menjamin kerahasiaan pelapor.  hal ini penting karena debitur sering takut melapor akibat khawatir permohonan kreditnya diblokir. terkait sanksi, prof. nairobi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, proporsional, dan transparan. “sanksi bisa berupa administratif, denda, hingga pembatasan kegiatan usaha. bahkan, ojk bisa mengumumkan pelanggaran di situs resmi sebagai efek jera karena menyangkut reputasi publik,” ujarnya. menurutnya, bukan hanya institusi yang disanksi, tetapi juga pimpinan cabang dan account officer yang terlibat, misalnya pencabutan sementara izin pelaksana kredit. ojk juga perlu berkoordinasi dengan kementerian koperasi dan ukm serta lembaga penjamin. jika bank tetap meminta agunan tambahan, lembaga penjamin dapat menolak klaim penjaminan atau memberi penalti agar bank benar-benar patuh. prof. nairobi menegaskan bahwa ojk memegang peran kunci sebagai wasit perbankan. “jangan hanya menunggu laporan. ojk harus turun melakukan uji petik,” tegasnya.  sebelumnya, otoritas jasa keuangan (ojk) yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan tampaknya kecolongan. ini berkaitan adanya dugaan bank yang meminta agunan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (kur) sampai dengan rp100 juta di lampung. bahkan, ojk lampung terkesan hanya menunggu laporan yang masuk ke mereka. hal tersebut disampaikan kepala ojk lampung otto fitriandy. ia meminta agar masyarakat yang merasa dirugikan melapor ke ojk agar ditindaklanjuti. ’’masyarakat yang merasa dirugikan silakan lapor ke ojk ya. jadi nanti kita follow up berdasarkan pengaduan,” ujar otto saat dihubungi radar lampung, rabu (22/10). otto beralasan pihaknya tidak langsung turun untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemantauan karena tidak mengetahui bank yang meminta agunan tambahan pada kur dibawah rp100 juta. “itu pertama bank nya saya nggak tau. makanya berdasarkan laporan. secara logika tidak mungkin kami cari satu-satu nasabahnya mana yang dirugikan,” dalihnya. “kalau tidak ada pengaduan, jika saya tanya bank mereka tidak agunan kan lama prosesnya. harus dilakukan pemeriksaan dan lainnya. tapi kalau ada pengaduan masyarakat, nah lebih cepat,” sambungnya. menurut otto, untuk pengawasan himpunan bank milik negara (himbara) pengawasannya ada di ojk kantor pusat. sedangkan ojk lampung mengawasi bank pembangunan daerah (bpd). kemudian, otto juga mengaku jika kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) merupakan owner dari peraturan kur tersebut. “pengenaan sanksi pun diketenuan dari pelanggaran permenko berasal dari mereka (djpb, red). dari ojk untuk aspek prudential ya,” tuturnya. saat dimintai ketegasan terkait adanya bank yang meminta nasabah kur dibawah rp100 juta memberikan agunan tambahan, otto terkesan berkelit sebelum akhirnya mengakui jika dibawah rp100 juta tidak perlu adanya agunan tambahan. otto sempat menjelaskan jika perbankan dalam penyaluran kur berpedoman pada permenko 1 tahun 2023 dan pedoman dari internal masing-masing perbankan. otto juga menyampaikan kutipan dari permenko pedoman pelaksanaan kur, jika pementasan sanksi bagi penyalur kur yang meminta agunan tambahan pada kur dibawah rp100 juta dibuktikan dengan hasil temuan dari anggota forum koordinasi pengawasan kur. kemudian, hasil monitoring komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai permintaan komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. pengenaan sanksi dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.  subsidi bunga/subsidi marjin kur yang telah dibayarkan dikembalikan ke kas negara. (pip/c1/abd)  

Tag

• # kebijakan kredit
• # kur
• # perbankan
• # umkm
• # ojk
• # lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•