Ray Rangkuti Kritik DPR: Tak Belajar dari Demo Akhir Agustus, Masih Main Anggaran

ray rangkuti kritik dpr: tak belajar dari demo akhir agustus, masih main anggaran jakarta – direktur lingkar madani (lima) indonesia ray rangkuti menilai dpr belum menunjukkan perubahan sikap terkait kebijakan anggaran setelah gelombang demonstrasi besar pada akhir agustus 2025. ’’sepertinya anggota dpr ini tidak juga insaf. mereka masih saja bermain dengan anggaran," ujar ray kepada wartawan, rabu (15/10). sebelumnya, publik sempat diguncang aksi protes besar-besaran menyusul pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dpr yang nilainya mencapai rp40–70 juta per bulan. setelah menuai kecaman luas, dpr akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. namun, keputusan itu ternyata diikuti dengan langkah lain yang tak kalah kontroversial — kenaikan dana reses anggota dpr dari sekitar rp400 juta menjadi rp702 juta. padahal, reses seharusnya menjadi momentum bagi para legislator untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. menurut ray, keputusan menaikkan dana reses menunjukkan dpr belum melakukan introspeksi pasca-gejolak sosial agustus lalu. "peristiwa 27–30 agustus seharusnya menjadi pelajaran penting. tapi nyatanya, mereka kembali mengulang kebiasaan lama," kata aktivis pro-demokrasi itu. ia juga mengkritik alasan dpr yang menyebut kenaikan tunjangan diperlukan karena banyaknya titik kegiatan di dapil. "itu alasan yang dipaksakan," tegasnya. ray mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut. "benarkah semua titik dikunjungi? apakah seluruh kegiatan reses benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan serapan aspirasi masyarakat? jika ya, tunjukkan laporannya secara terbuka," ujar ray menantang. menanggapi sorotan publik, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad mengatakan parlemen tengah menyiapkan aplikasi khusus agar setiap anggota dpr bisa melaporkan kegiatan reses mereka secara daring. “nantinya setiap anggota punya akun sendiri untuk melaporkan kegiatan reses. masyarakat pun bisa mengakses laporan tersebut,” jelas dasco, senin (13/10).  ia menambahkan, mahkamah kehormatan dewan (mkd) akan turut mengawasi laporan-laporan itu. “mkd akan memonitor setiap kegiatan yang dilaporkan anggota dpr. kami juga akan percepat rapat agar aplikasi ini bisa segera digunakan,” ujarnya. sebelumnya, lembaga pemerhati kinerja parlemen, indonesian parliamentary center (ipc), menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait peningkatan tunjangan reses anggota dpr ri yang melonjak dari rp400 juta menjadi rp702 juta. sebagai informasi, reses merupakan kegiatan anggota dpr ri untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. peneliti ipc, ahmad hanafi, menilai selama ini pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan reses tidak dilakukan secara transparan. ia menyoroti bahwa publik tidak dapat mengakses laporan penggunaan dana reses maupun tindak lanjut hasil kegiatan tersebut. “kita tidak bisa mengakses laporan penggunaan dana reses, termasuk tindak lanjutnya,” ujar hanafi kepada media, rabu (15/10). hanafi juga mempertanyakan dasar hukum kenaikan tunjangan reses yang dinilainya tidak jelas. “apa dasar kenaikan reses, sementara pelaksanaan yang sekarang saja tidak bisa diakses dan diukur keberhasilan representasinya,” tegasnya. menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan dana karena tidak ada mekanisme pengawasan yang transparan. “selama dpr tidak memperbaiki sistem pertanggungjawaban, berapa pun besar dana resesnya akan tetap menimbulkan kecurigaan publik,” tambah hanafi. ia menekankan bahwa perhitungan kenaikan tunjangan seharusnya memiliki dasar yang jelas, bukan hanya berdasarkan asumsi. “setiap kenaikan satu rupiah dari pajak rakyat semestinya berdampak sepuluh kali lipat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. sementara itu, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyatakan parlemen tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk melaporkan kegiatan reses anggota dpr di dapil masing-masing. “setiap anggota dpr nantinya wajib melaporkan kegiatan resesnya melalui aplikasi tersebut. masyarakat bisa langsung mengakses dengan mengetik nama anggota dpr yang ingin dilihat,” jelas dasco, senin (13/10). dasco menambahkan, mahkamah kehormatan dewan (mkd) akan dilibatkan untuk mengawasi laporan kegiatan reses para legislator. “itu juga nanti akan dimonitor oleh mkd,” katanya. ia memastikan dpr terus melakukan pembahasan agar sistem pelaporan digital tersebut dapat segera diterapkan. “besok saya akan rapat lagi supaya sistem itu bisa segera digunakan dan laporan-laporan mulai diunggah,” pungkas dasco. (jpnn/c1/abd)       

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•