IPC Soroti Kenaikan Tunjangan Reses DPR, Pertanyakan Transparansi dan Dasar Hukumnya

ipc soroti kenaikan tunjangan reses dpr, pertanyakan transparansi dan dasar hukumnya jakarta – lembaga pemerhati kinerja parlemen, indonesian parliamentary center (ipc), menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait peningkatan tunjangan reses anggota dpr ri yang melonjak dari rp400 juta menjadi rp702 juta. sebagai informasi, reses merupakan kegiatan anggota dpr ri untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. peneliti ipc, ahmad hanafi, menilai selama ini pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan reses tidak dilakukan secara transparan. ia menyoroti bahwa publik tidak dapat mengakses laporan penggunaan dana reses maupun tindak lanjut hasil kegiatan tersebut. “kita tidak bisa mengakses laporan penggunaan dana reses, termasuk tindak lanjutnya,” ujar hanafi kepada media, rabu (15/10). hanafi juga mempertanyakan dasar hukum kenaikan tunjangan reses yang dinilainya tidak jelas. “apa dasar kenaikan reses, sementara pelaksanaan yang sekarang saja tidak bisa diakses dan diukur keberhasilan representasinya,” tegasnya. menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan dana karena tidak ada mekanisme pengawasan yang transparan. “selama dpr tidak memperbaiki sistem pertanggungjawaban, berapa pun besar dana resesnya akan tetap menimbulkan kecurigaan publik,” tambah hanafi. ia menekankan bahwa perhitungan kenaikan tunjangan seharusnya memiliki dasar yang jelas, bukan hanya berdasarkan asumsi. “setiap kenaikan satu rupiah dari pajak rakyat semestinya berdampak sepuluh kali lipat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. sementara itu, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyatakan parlemen tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk melaporkan kegiatan reses anggota dpr di dapil masing-masing. “setiap anggota dpr nantinya wajib melaporkan kegiatan resesnya melalui aplikasi tersebut. masyarakat bisa langsung mengakses dengan mengetik nama anggota dpr yang ingin dilihat,” jelas dasco, senin (13/10). dasco menambahkan, mahkamah kehormatan dewan (mkd) akan dilibatkan untuk mengawasi laporan kegiatan reses para legislator. “itu juga nanti akan dimonitor oleh mkd,” katanya. ia memastikan dpr terus melakukan pembahasan agar sistem pelaporan digital tersebut dapat segera diterapkan. “besok saya akan rapat lagi supaya sistem itu bisa segera digunakan dan laporan-laporan mulai diunggah,” pungkas dasco.  sebelumnya wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyampaikan bahwa anggota dewan terkadang harus menggunakan uang pribadi saat menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil). menurut dasco, reses merupakan bagian dari tugas legislator untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut sangat beragam dan tidak memiliki standar atau parameter yang baku. “tidak ada parameter resmi mengenai bentuk kegiatan reses, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada situasi, kondisi, dan karakteristik daerah,” ujar dasco kepada wartawan, senin (13/10). ia menambahkan, kegiatan reses dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membagikan sembako, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, atau bertemu langsung dengan warga sambil memberikan uang saku. “bisa saja ada yang bagi sembako, pemeriksaan kesehatan, atau sekadar berbincang sambil memberikan bantuan kecil kepada warga,” kata politikus gerindra itu. meski demikian, dasco mengakui bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan reses kerap menjadi tantangan. sebab, anggota dpr tidak mungkin meminta masyarakat menandatangani bukti penerimaan setiap bantuan yang diberikan. “termasuk juga soal tim sukses yang membantu kegiatan di daerah, mereka tidak digaji, tapi tetap perlu diberi uang saku,” tambahnya. selain itu, lanjut dasco, dalam beberapa situasi, anggota dpr diminta langsung oleh masyarakat untuk membantu perbaikan fasilitas umum seperti jalan desa atau tenda untuk kegiatan sosial. kondisi ini membuat legislator kadang harus mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. “kadang-kadang anggota dpr juga nombok pakai uang sendiri,” ungkapnya. menanggapi sorotan publik terkait tunjangan reses anggota dpr yang mencapai rp702 juta—naik dari sebelumnya sekitar rp400 juta—dasco mengatakan dpr akan mengembangkan aplikasi pelaporan reses.  aplikasi ini nantinya akan memudahkan anggota dewan melaporkan kegiatan mereka dan dapat diakses publik. “yang penting, kegiatan yang dilakukan harus bisa menunjukkan komponen biaya yang sesuai dengan dana yang diberikan,” jelasnya. sebelumnya, peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia (formappi) lucius karus menilai keputusan menaikkan tunjangan reses bagi anggota dpr ri menjadi hal yang mengejutkan banyak pihak. menurut lucius, peningkatan nilai tunjangan yang mencapai hampir 100 persen dibandingkan periode sebelumnya muncul secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang terbuka. “peningkatan tunjangan reses hingga hampir dua kali lipat dari sebelumnya seperti petir di siang bolong, benar-benar mengejutkan,” ujarnya, senin (13/10). lucius mengungkapkan, sebelumnya anggota dpr menerima tunjangan sekitar rp400 juta per masa reses, sedangkan kini nilainya naik menjadi rp702 juta. ia menilai kenaikan besar itu wajar memicu reaksi publik karena tidak pernah ada penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungannya. “mengejutkan karena angka tunjangan sebesar itu baru diketahui sekarang. wajar publik kaget, sebab kegiatan reses selama ini juga jarang dilaporkan secara transparan,” kata lucius. ia menambahkan, meski agenda reses memang rutin dilaksanakan, masyarakat tidak pernah mengetahui secara rinci apa saja kegiatan yang dilakukan anggota dpr dan hasil nyata dari kunjungan mereka ke daerah pemilihan (dapil). “selama tidak ada laporan yang jelas, kenaikan tunjangan sebesar itu akan selalu memicu pertanyaan,” ujarnya. sebagai informasi, reses merupakan masa di mana anggota dpr melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. menanggapi sorotan publik, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menjelaskan bahwa dana reses senilai rp702 juta bukan merupakan tambahan pendapatan bagi anggota dewan. menurutnya, angka tersebut merupakan penyesuaian kebijakan bagi anggota dpr periode 2024–2029. “setiap periode memiliki indeks dan jumlah titik kunjungan yang berbeda. untuk periode 2024–2029, jumlah titik reses bertambah, sehingga terjadi penyesuaian nilai tunjangan,” jelas dasco, sabtu (11/10). ia juga menegaskan bahwa usulan penyesuaian dana reses berasal dari sekretariat jenderal dpr, sementara anggota dewan hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. “uang reses bukan untuk pribadi anggota dpr, melainkan digunakan untuk kegiatan penyerapan aspirasi di dapil masing-masing,” tegasnya. dasco menambahkan, kegiatan reses tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya empat hingga lima kali dalam setahun, tergantung agenda dewan.  sebelumnya, pakar kebijakan publik upn veteran jakarta achmad nur hidayat mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) bisa mencapai rp1,73 triliun dalam periode 5 tahun masa kerja. achmad menjelaskan, besaran tersebut berdasarkan perhitungan tambahan tunjangan rumah anggota dpr senilai rp50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari rp100 juta per bulan. "rp100 juta rupiah itu untuk satu anggota dewan. kalau kita kali dengan 575 (jumlah anggota dpr), itu kira-kira dikalikan 5 tahun, kita ketemu angkanya rp1,73 triliun," tutur achmad. menurut achmad, besaran gaji dan tunjangan dpr tersebut merupakan nilai yang fantastis. ia menilai, dana negara tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk menambah bantuan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya kini sedang terpukul. (ast/jpnn/c1/abd)    

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•