Lima OPD Tak Capai Target 50 Persen

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 15 Oct 2025 - 20:50

Asisten Administrasi Umum Setprov Lampung Sulpakar saat ditemui di lobi kantor gubernur, Rabu (15/10).-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

lima opd tak capai target 50 persen                            dinas sosial paling rendah
bandarlampung – pendapatan asli daerah (pad) lampung kembali disorot. hingga 30 september 2025, capaian retribusi baru menyentuh rp362,98 miliar atau 78,90 persen dari target apbd murni sebesar rp450,12 miliar. 
padahal dalam apbd perubahan, targetnya naik menjadi rp460,06 miliar. artinya dalam tiga bulan tersisa, pemprov harus menambal kekurangan hampir rp100 miliar. 
baca juga: ketua tp pkk provinsi lampung canangkan desa tapis di waykanan
ya, kinerja pad lampung memasuki zona kuning. namun di balik angka itu, lima organisasi perangkat daerah (opd) belum mampu merealisasikan setengah dari target pad-nya.
evaluasi terbaru pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatat, hingga triwulan iii 2025, ada ketimpangan ekstrem antar-opd dalam kinerja pendapatan.
sementara sebagian lembaga berhasil menembus 100 persen lebih, sejumlah opd lain justru terseok dengan realisasi di bawah 50 persen.
laporan resmi dalam rapat evaluasi pendapatan retribusi daerah, rabu (15/10), mengungkap bahwa blud dinas pendidikan mencapai 48,11%, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi (45,07%), biro umum (45,07%), dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura (34,93%), serta dinas sosial (10,42%)
dinas sosial menjadi yang paling rendah. realisasi hanya 10,42 persen, dari target rp9,6 juta, baru terealisasi rp1 juta.
data rapat evaluasi retribusi triwulan i–iii 2025 menunjukkan ketimpangan mencolok antar-opd. di satu sisi, blud rs bandar negara husada (rsbnh) mencatat kinerja fantastis membukukan 190,53 persen dari target.
namun di sisi lain, dinas sosial hanya menyentuh 10,42 persen, bahkan belum menembus rp2 juta dari target rp9,6 juta.
“kita sudah di bulan oktober, waktu tinggal tiga bulan. semua opd harus bergerak cepat untuk menarik pad, karena ini tulang punggung fiskal daerah,” tegas asisten administrasi umum setprov lampung, sulpakar, usai memimpin rapat evaluasi, rabu (15/10/2025).
sulpakar menegaskan, penarikan pad bukan sekadar formalitas laporan keuangan, melainkan indikator sejauh mana daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri.
ia meminta semua kepala opd turun langsung mengejar potensi, bukan hanya menunggu realisasi dari unit teknis di bawahnya.
“penarikan pad harus optimal tapi tetap taat regulasi. tidak boleh asal kejar target sampai menyalahi aturan,” ujarnya menegaskan.
menurutnya, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menelusuri hambatan, terutama pada dinas yang realisasinya masih jauh di bawah rata-rata.
sulpakar bahkan mewanti-wanti agar perencanaan pendapatan tahun depan disusun realistis dan proporsional.
“jangan target terlalu tinggi tapi realisasi rendah. jangan pula terlalu rendah hanya karena tidak mau kerja keras,” tandasnya.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung, slamet riadi, mengakui masih banyak potensi pad yang belum tergarap maksimal. mulai dari retribusi pemakaian jalan untuk reklame, bando, hingga penanaman kabel fiber optik, hingga aset daerah yang selama ini tidak produktif.
“kami tengah menyiapkan sistem informasi retribusi terintegrasi agar tertib administrasi dan masyarakat lebih mudah bertransaksi,” ujarnya.
slamet juga mengungkap bahwa sejumlah opd sedang mengajukan penyesuaian tarif retribusi, antara lain di dinas ketahanan pangan, dinas perkebunan, dinas perhubungan, hingga badan penghubung. namun, proses birokrasi yang panjang membuat dampak finansialnya belum terasa tahun ini.
terpisah, pemerintah provinsi (pemprov) lampung mulai mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan alternatif sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat. 
sekretaris daerah (sekda) provinsi lampung, marindo kurniawan, menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (opd) kini didorong berinovasi menggali potensi aset yang mereka miliki.
menurut marindo, pemprov bersama badan pendapatan daerah (bapenda) telah melakukan analisis dan kajian terhadap potensi penerimaan di tiap opd. 
tidak hanya mengandalkan pola tradisional seperti penyewaan aset, pemprov mendorong pengelolaan yang lebih kreatif dan bernilai ekonomis tinggi.
“setiap opd punya potensi penerimaan, minimal dari aset yang ada. inovasinya adalah bagaimana aset itu tidak sekadar disewakan, tapi digerakkan menjadi model bisnis yang bisa memberi keuntungan lebih bagi daerah,” ujar marindo saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, rabu 15 oktober 2025.
salah satu bentuk inovasi tersebut adalah skema kerjasama pemanfaatan aset. dengan model ini, aset milik pemprov dapat menghasilkan nilai lebih dibanding hanya disewakan berdasarkan ketentuan tarif perda atau pergub.
marindo mencontohkan pemanfaatan lahan di bawah dan bahu jalan milik pemprov lampung yang digunakan operator fiber optik.
ia menyebutkan, aset tersebut tercatat dan dikelola oleh dinas bina marga dan bina konstruksi (bmbk), sehingga wajar jika dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan.
“itu bagian dari pemanfaatan aset pemerintah daerah. sama halnya dengan lahan yang dipakai untuk atm. fiber optik pun menggunakan aset kita, dan itu bisa menjadi sumber penerimaan,” jelasnya.
selain itu, pemprov juga kembali mengintensifkan penerimaan dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah (sp3d).
meski tidak dikategorikan sebagai inovasi baru karena telah diatur dalam perda sejak 2014, kebijakan ini digencarkan kembali untuk menutup keterbatasan fiskal.
“kalau sumbangan pihak ketiga itu bukan inovasi karena perdanya sudah ada sejak 2014. tapi karena kondisi fiskal terbatas, ya kita gali lagi potensi penerimaan dari situ,” katanya.
marindo menegaskan, langkah-langkah ini merupakan strategi adaptif pemprov lampung dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani masyarakat. 
optimalisasi aset daerah disebut menjadi ujung tombak upaya pemerintah dalam menghadapi penurunan kucuran dana pusat. (pip/c1/yud)