Dasco Sebut Legislator Bisa Gunakan Uang Pribadi Saat Reses ke Daerah

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 14 Oct 2025 - 21:23

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan anggota DPR kadang harus mengeluarkan dana pribadi saat melaksanakan kegiatan reses di dapil. -FOTO JPNN -

Achmad juga berpendapat, kenaikan pendapatan DPR seharusnya diiringi oleh kinerja anggota dewan yang membaik. Ia berujar, kenaikan gaji tersebut justru berbanding terbalik dengan kinerja DPR saat ini.

"Survei terakhir menyebutkan, lembaga yang kehilangan kredibilitas atau paling buruk reputasinya, itu adalah DPR-MPR," ucapnya.

Achmad menyampaikan, pada periode 2024-2025 saja, anggota DPR dinilai belum menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mencerminkan rakyat.

"Pertanyaannya adalah apakah undang-undang yang dibuat itu sudah berkualitas, sudah mencerminkan masyarakat kita? Ada 14 undang-undang yang dihasilkan. 12 diantaranya dihasilkan dalam periode singkat oleh Komisi II. Sementara komisi lainnya menyumbang 1. Jadi artinya apa? Kinerja DPR belum merata," tutur Achmad.

Selain itu, anggota DPR juga dinilai belum maksimal menyuarakan dan merespons kondisi masyarakat saat ini. Achmad mengatakan, tidak ada transparansi apakah aduan dari masyarakat sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.

"Kita tahu banyak sekali kebijakan publik yang ada di masyarakat kita sekarang itu muncul dan kemudian menjadi diskursus publik, bukan karena pertanyaan atau pengawasan dari DPR kita, tidak. Tetapi karena kejelian dari para netizen," ujar Achmad.

DPR dinilai belum melakukan pengawasan terhadap kondisi masyarakat secara maksimal, yang mewakili publik, tanpa perlu dikritik dahulu oleh masyarakat. "Jadi kesannya DPR kita sekarang ini tidak proaktif, lambat, dan too late, too little untuk bertindak," ungkap Achmad. (jpnn/c1/abd)

dasco sebut legislator bisa gunakan uang pribadi saat reses ke daerah                            jakarta – wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyampaikan bahwa anggota dewan terkadang harus menggunakan uang pribadi saat menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil).
menurut dasco, reses merupakan bagian dari tugas legislator untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut sangat beragam dan tidak memiliki standar atau parameter yang baku.
“tidak ada parameter resmi mengenai bentuk kegiatan reses, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada situasi, kondisi, dan karakteristik daerah,” ujar dasco kepada wartawan, senin (13/10).
ia menambahkan, kegiatan reses dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membagikan sembako, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, atau bertemu langsung dengan warga sambil memberikan uang saku.
“bisa saja ada yang bagi sembako, pemeriksaan kesehatan, atau sekadar berbincang sambil memberikan bantuan kecil kepada warga,” kata politikus gerindra itu.
meski demikian, dasco mengakui bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan reses kerap menjadi tantangan. sebab, anggota dpr tidak mungkin meminta masyarakat menandatangani bukti penerimaan setiap bantuan yang diberikan.
“termasuk juga soal tim sukses yang membantu kegiatan di daerah, mereka tidak digaji, tapi tetap perlu diberi uang saku,” tambahnya.
selain itu, lanjut dasco, dalam beberapa situasi, anggota dpr diminta langsung oleh masyarakat untuk membantu perbaikan fasilitas umum seperti jalan desa atau tenda untuk kegiatan sosial. kondisi ini membuat legislator kadang harus mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut.
“kadang-kadang anggota dpr juga nombok pakai uang sendiri,” ungkapnya.
menanggapi sorotan publik terkait tunjangan reses anggota dpr yang mencapai rp702 juta—naik dari sebelumnya sekitar rp400 juta—dasco mengatakan dpr akan mengembangkan aplikasi pelaporan reses. 
aplikasi ini nantinya akan memudahkan anggota dewan melaporkan kegiatan mereka dan dapat diakses publik.
“yang penting, kegiatan yang dilakukan harus bisa menunjukkan komponen biaya yang sesuai dengan dana yang diberikan,” jelasnya.
sebelumnya, peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia (formappi) lucius karus menilai keputusan menaikkan tunjangan reses bagi anggota dpr ri menjadi hal yang mengejutkan banyak pihak.
menurut lucius, peningkatan nilai tunjangan yang mencapai hampir 100 persen dibandingkan periode sebelumnya muncul secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang terbuka.
“peningkatan tunjangan reses hingga hampir dua kali lipat dari sebelumnya seperti petir di siang bolong, benar-benar mengejutkan,” ujarnya, senin (13/10).
lucius mengungkapkan, sebelumnya anggota dpr menerima tunjangan sekitar rp400 juta per masa reses, sedangkan kini nilainya naik menjadi rp702 juta. ia menilai kenaikan besar itu wajar memicu reaksi publik karena tidak pernah ada penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungannya.
“mengejutkan karena angka tunjangan sebesar itu baru diketahui sekarang. wajar publik kaget, sebab kegiatan reses selama ini juga jarang dilaporkan secara transparan,” kata lucius.
ia menambahkan, meski agenda reses memang rutin dilaksanakan, masyarakat tidak pernah mengetahui secara rinci apa saja kegiatan yang dilakukan anggota dpr dan hasil nyata dari kunjungan mereka ke daerah pemilihan (dapil). “selama tidak ada laporan yang jelas, kenaikan tunjangan sebesar itu akan selalu memicu pertanyaan,” ujarnya.
sebagai informasi, reses merupakan masa di mana anggota dpr melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
menanggapi sorotan publik, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menjelaskan bahwa dana reses senilai rp702 juta bukan merupakan tambahan pendapatan bagi anggota dewan. menurutnya, angka tersebut merupakan penyesuaian kebijakan bagi anggota dpr periode 2024–2029.
“setiap periode memiliki indeks dan jumlah titik kunjungan yang berbeda. untuk periode 2024–2029, jumlah titik reses bertambah, sehingga terjadi penyesuaian nilai tunjangan,” jelas dasco, sabtu (11/10).
ia juga menegaskan bahwa usulan penyesuaian dana reses berasal dari sekretariat jenderal dpr, sementara anggota dewan hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.
“uang reses bukan untuk pribadi anggota dpr, melainkan digunakan untuk kegiatan penyerapan aspirasi di dapil masing-masing,” tegasnya.
dasco menambahkan, kegiatan reses tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya empat hingga lima kali dalam setahun, tergantung agenda dewan. 
sebelumnya, pakar kebijakan publik upn veteran jakarta achmad nur hidayat mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) bisa mencapai rp1,73 triliun dalam periode 5 tahun masa kerja.
achmad menjelaskan, besaran tersebut berdasarkan perhitungan tambahan tunjangan rumah anggota dpr senilai rp50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari rp100 juta per bulan.
"rp100 juta rupiah itu untuk satu anggota dewan. kalau kita kali dengan 575 (jumlah anggota dpr), itu kira-kira dikalikan 5 tahun, kita ketemu angkanya rp1,73 triliun," tutur achmad.
menurut achmad, besaran gaji dan tunjangan dpr tersebut merupakan nilai yang fantastis. ia menilai, dana negara tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk menambah bantuan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya kini sedang terpukul.
"kalau seandainya bisa lebih bijaksana dalam melakukan penganggaran, mungkin itu akan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka-mereka yang sudah kena phk ataupun sedang diancam phk," kata achmad.
achmad juga berpendapat, kenaikan pendapatan dpr seharusnya diiringi oleh kinerja anggota dewan yang membaik. ia berujar, kenaikan gaji tersebut justru berbanding terbalik dengan kinerja dpr saat ini.
"survei terakhir menyebutkan, lembaga yang kehilangan kredibilitas atau paling buruk reputasinya, itu adalah dpr-mpr," ucapnya.
achmad menyampaikan, pada periode 2024-2025 saja, anggota dpr dinilai belum menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mencerminkan rakyat.
"pertanyaannya adalah apakah undang-undang yang dibuat itu sudah berkualitas, sudah mencerminkan masyarakat kita? ada 14 undang-undang yang dihasilkan. 12 diantaranya dihasilkan dalam periode singkat oleh komisi ii. sementara komisi lainnya menyumbang 1. jadi artinya apa? kinerja dpr belum merata," tutur achmad.
selain itu, anggota dpr juga dinilai belum maksimal menyuarakan dan merespons kondisi masyarakat saat ini. achmad mengatakan, tidak ada transparansi apakah aduan dari masyarakat sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
"kita tahu banyak sekali kebijakan publik yang ada di masyarakat kita sekarang itu muncul dan kemudian menjadi diskursus publik, bukan karena pertanyaan atau pengawasan dari dpr kita, tidak. tetapi karena kejelian dari para netizen," ujar achmad.
dpr dinilai belum melakukan pengawasan terhadap kondisi masyarakat secara maksimal, yang mewakili publik, tanpa perlu dikritik dahulu oleh masyarakat. "jadi kesannya dpr kita sekarang ini tidak proaktif, lambat, dan too late, too little untuk bertindak," ungkap achmad.  (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 15 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan