Pemkot Bandar Lampung Mediasi Sengketa Parkir Berbayar di Tirtayasa Center

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 14 Oct 2025 - 21:01

Pemkot Bandarlampung memfasilitasi pertemuan antara pemilik ruko dan pengelola Tirtayasa Center untuk mencari solusi atas polemik parkir berbayar. - FOTO IST -

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim) memfasilitasi mediasi antara pemilik ruko dan pihak pengelola kompleks Tirtayasa Center. Ini menyusul polemik penerapan sistem parkir berbayar di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Disperkim Bandarlampung Dekrison membenarkan pihaknya telah menggelar pertemuan yang dihadiri pemilik ruko, lurah setempat, serta perwakilan manajemen kompleks.

“Memang benar sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak, termasuk warga ruko, lurah, dan perwakilan owner, Ibu Yanti. Namun beliau berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota,” ujarnya di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (13/10/2025).

Dekrison menjelaskan, hasil pertemuan tersebut akan segera disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung untuk ditindaklanjuti. “Kalau sudah ada keputusan, nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada Pak Kadis,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan manajemen kompleks, Nuri, menyebut hasil mediasi kali ini masih sebatas mendengar aspirasi para pemilik dan penyewa ruko.

“Secara umum, hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Kami belum bisa memberikan keputusan karena masukan dari pemilik ruko masih dibahas bersama manajemen Trisula dan Easy Park,” jelasnya.

Terkait ancaman sebagian pemilik ruko yang akan membongkar portal parkir jika tidak ada solusi, Nuri menegaskan tindakan tersebut tidak dibenarkan.

“Kalau sampai ada pembongkaran paksa, itu tidak etis. Palang parkir sudah memiliki izin resmi dan ada mekanisme yang harus ditempuh. Jika memang perlu dibongkar, harus melalui prosedur sesuai aturan,” tegasnya.

Ia juga membantah kabar bahwa pemilik ruko dikenakan tarif parkir saat masuk ke area rukonya sendiri. “Setahu saya, pemilik ruko tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun untuk detail teknis, pihak Easy Park yang lebih memahami,” ujarnya.

Menurut Nuri, protes sebagian pemilik ruko muncul karena kurangnya sosialisasi dan miskomunikasi antar pihak. “Tidak semua pemilik ruko tinggal di lokasi, jadi mungkin informasi belum tersampaikan dengan baik. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama,” imbuhnya.

Polemik parkir berbayar di Kompleks Showroom Tirtayasa Center, Sukabumi, Bandar Lampung, telah bergulir sejak awal 2024. Sejumlah pemilik dan penyewa ruko menolak keberadaan portal parkir berbayar karena dianggap menghambat aktivitas usaha dan menurunkan kenyamanan pelanggan.

Pada 27 Februari 2024, sepuluh pemilik ruko menandatangani surat penolakan terhadap sistem parkir tersebut. Namun hingga kini, persoalan belum terselesaikan karena pihak pengelola tetap mempertahankan sistem berbayar itu. Bahkan, pada 27 September 2025, para pemilik ruko kembali melayangkan class action dengan surat penolakan kedua.

Salah satu pemilik ruko, Suhardi, menilai penerapan parkir berbayar mengganggu operasional bisnis.

“Portal parkir jelas menghambat aktivitas, terutama pelanggan yang harus membayar untuk masuk. Ini tidak nyaman bagi kami,” ujarnya.

pemkot bandar lampung mediasi sengketa parkir berbayar di tirtayasa center                            bandarlampung – pemerintah kota (pemkot) bandarlampung melalui dinas perumahan dan permukiman rakyat (disperkim) memfasilitasi mediasi antara pemilik ruko dan pihak pengelola kompleks tirtayasa center. ini menyusul polemik penerapan sistem parkir berbayar di kawasan tersebut.
kepala bidang disperkim bandarlampung dekrison membenarkan pihaknya telah menggelar pertemuan yang dihadiri pemilik ruko, lurah setempat, serta perwakilan manajemen kompleks.
“memang benar sudah dilakukan pertemuan dengan semua pihak, termasuk warga ruko, lurah, dan perwakilan owner, ibu yanti. namun beliau berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota,” ujarnya di lingkungan pemkot bandar lampung, senin (13/10/2025).
dekrison menjelaskan, hasil pertemuan tersebut akan segera disampaikan kepada sekretaris daerah (sekda) kota bandar lampung untuk ditindaklanjuti. “kalau sudah ada keputusan, nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada pak kadis,” tambahnya.
sementara itu, perwakilan manajemen kompleks, nuri, menyebut hasil mediasi kali ini masih sebatas mendengar aspirasi para pemilik dan penyewa ruko. 
“secara umum, hasilnya masih sama seperti sebelumnya. kami belum bisa memberikan keputusan karena masukan dari pemilik ruko masih dibahas bersama manajemen trisula dan easy park,” jelasnya.
terkait ancaman sebagian pemilik ruko yang akan membongkar portal parkir jika tidak ada solusi, nuri menegaskan tindakan tersebut tidak dibenarkan.
“kalau sampai ada pembongkaran paksa, itu tidak etis. palang parkir sudah memiliki izin resmi dan ada mekanisme yang harus ditempuh. jika memang perlu dibongkar, harus melalui prosedur sesuai aturan,” tegasnya.
ia juga membantah kabar bahwa pemilik ruko dikenakan tarif parkir saat masuk ke area rukonya sendiri. “setahu saya, pemilik ruko tidak dikenakan biaya alias gratis. namun untuk detail teknis, pihak easy park yang lebih memahami,” ujarnya.
menurut nuri, protes sebagian pemilik ruko muncul karena kurangnya sosialisasi dan miskomunikasi antar pihak. “tidak semua pemilik ruko tinggal di lokasi, jadi mungkin informasi belum tersampaikan dengan baik. kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama,” imbuhnya.
polemik parkir berbayar di kompleks showroom tirtayasa center, sukabumi, bandar lampung, telah bergulir sejak awal 2024. sejumlah pemilik dan penyewa ruko menolak keberadaan portal parkir berbayar karena dianggap menghambat aktivitas usaha dan menurunkan kenyamanan pelanggan.
pada 27 februari 2024, sepuluh pemilik ruko menandatangani surat penolakan terhadap sistem parkir tersebut. namun hingga kini, persoalan belum terselesaikan karena pihak pengelola tetap mempertahankan sistem berbayar itu. bahkan, pada 27 september 2025, para pemilik ruko kembali melayangkan class action dengan surat penolakan kedua.
salah satu pemilik ruko, suhardi, menilai penerapan parkir berbayar mengganggu operasional bisnis.
“portal parkir jelas menghambat aktivitas, terutama pelanggan yang harus membayar untuk masuk. ini tidak nyaman bagi kami,” ujarnya.
dalam surat keberatan tersebut, para pemilik ruko menegaskan dua poin utama:
menolak sistem parkir berbayar bagi karyawan maupun pengunjung.
menolak pembatasan kendaraan roda enam di kawasan tirtayasa center yang juga difungsikan sebagai area pergudangan dan komersial.
sementara itu, pihak yang disebut sebagai pemilik kompleks, yanti sutanto, mengaku tidak mengetahui detail persoalan tersebut.
“rasanya itu salah informasi. saya tidak ikut campur soal itu. coba langsung tanyakan ke pihak kelurahan saja,” katanya singkat.
hingga kini, persoalan portal parkir berbayar di kompleks tirtayasa center masih menjadi perhatian pelaku usaha. mereka berharap pemkot bandar lampung segera memberikan solusi agar kegiatan bisnis di kawasan itu kembali berjalan lancar tanpa hambatan. 
sebelumnya, suasana di kompleks showroom tirtayasa center, sukabumi, bandarlampung, kembali memanas. penyebabnya, para pemilik dan penyewa ruko menolak keberadaan pintu parkir berbayar yang dipasang oleh pihak pengelola kompleks.
penolakan ini bukan hal baru. sejak awal 2024, sejumlah pemilik ruko sudah menyampaikan keberatan mereka karena menilai sistem parkir berbayar tersebut mengganggu aktivitas usaha dan menurunkan kenyamanan pelanggan.
pada 27 februari 2024, sepuluh pemilik ruko telah menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap portal parkir berbayar di kawasan tersebut. namun, hingga kini persoalan belum juga terselesaikan, lantaran pihak pengelola tetap bersikeras mempertahankan fasilitas parkir berbayar itu.
merasa aspirasinya diabaikan, para pemilik ruko kembali mengajukan class action dengan menerbitkan surat pernyataan kedua pada 27 september 2025. dalam surat tersebut, mereka kembali menegaskan penolakan terhadap portal parkir.
para penandatangan pernyataan itu antara lain sodri, tresna w, wahyudi, wahana, andri, serta perwakilan dari d jazz, j&t, anteraja, rahmat, dan suhardi. dokumen tersebut juga diketahui oleh ketua rt 09 lk ii kelurahan sukabumi indah, darul.
salah satu pemilik ruko, suhardi, menyebut sistem parkir berbayar justru menghambat kegiatan usaha di kawasan itu.
“portal parkir jelas mengganggu aktivitas, terutama pelanggan yang harus membayar dulu untuk masuk. ini tentu tidak nyaman bagi kami,” ujarnya, rabu (8/10/2025).
dalam surat keberatan itu, para pemilik ruko menyampaikan dua poin utama. pertama, menolak keberadaan portal parkir berbayar bagi karyawan maupun pengunjung. kedua, menolak pembatasan kendaraan roda enam di kawasan tersebut, dengan alasan area tirtayasa center berfungsi sebagai wilayah pergudangan sekaligus komersial.
sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, yanti sutanto, yang disebut-sebut sebagai pemilik komplek, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
“rasanya salah informasi, saya tidak ikut campur soal itu. coba tanya langsung ke pihak kelurahan saja,” katanya singkat.
persoalan pintu parkir berbayar ini pun masih terus menjadi perbincangan di antara para pelaku usaha di komplek showroom tirtayasa center, yang berharap segera ada solusi agar aktivitas bisnis dapat kembali berjalan lancar. (mel/gar/c1/abd)