TKD Dipangkas, Mirza Terapkan Strategi Ganda

BANDARLAMPUNG – Memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerapkan strategi ganda untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sembari memperketat efisiensi belanja.

Menurutnya, kedua langkah ini berjalan bersamaan dan tidak saling meniadakan. ’’Yang mencari PAD kami genjot agar teman-teman bekerja lebih keras. Di satu sisi, teman-teman dari BPKAD dan perangkat daerah lainnya melakukan efisiensi. Kami melihat betul, jangan sampai hal-hal yang tidak berguna dikeluarkan,” kata Mirza –sapaan akrabnya.

BACA JUGA:Segel Ruko Sudirman Dibuka, Pemkot Kembalikan Fungsi Ruko

Ia menjelaskan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah diperketat untuk memastikan setiap  APBD memiliki dampak langsung pada pembangunan dan layanan publik.

Evaluasi program dan realokasi belanja juga dilakukan untuk menjawab tantangan fiskal di sisa tahun berjalan.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Lampung mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025, mencapai 50,18 persen atau sekitar Rp3,8 triliun dari total anggaran Rp7,6 triliun berdasarkan APBD Murni 2025.

Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, mengatakan capaian tersebut relatif seimbang dengan realisasi pendapatan daerah yang juga telah mencapai Rp3,8 triliun atau 51,2 persen dari total target pendapatan sebesar Rp7,5 triliun.

“Kalau kita lihat, antara 51 persen pendapatan dan 50 persen belanja, itu sudah berimbang. Selisih satu persen itu merupakan uang kas yang memang masuk harian ke RKUD (rekening kas umum daerah),” ujar Nurul.

Nurul menegaskan, Pemprov Lampung tetap disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Prinsipnya, belanja hanya dikeluarkan sesuai dengan pendapatan yang sudah terealisasi dalam RKUD.

“Pemerintah Provinsi Lampung mengatur cash flow agar belanja tidak melebihi pendapatan yang masuk. Jadi setiap pengeluaran harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah,” ujarnya.

Meski realisasi belanja baru di angka 50 persen, Nurul memastikan tidak ada belanja yang dikorbankan. Hanya saja, Pemprov Lampung tetap mengutamakan belanja wajib dan mengikat.

“Belanja wajib itu termasuk kebutuhan dasar seperti listrik, air, internet, dan operasional kendaraan dinas. Sementara belanja mengikat seperti gaji dan tunjangan harus tetap dibayarkan sesuai jadwal,” paparnya.

Selain itu, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur juga terus berjalan sesuai dengan jadwal penarikan kas oleh masing-masing SKPD.