DPRD Lampung Gelar Paripurna, Penarikan dan Usul Raperda Prakarsa Pemprov serta Inisiatif Dewan

Reporter: decky |

Editor: decky |

Rabu , 08 Oct 2025 - 19:31

Wakil Ketua DPRD Lampung Kostiana mewakili Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, didampingi wakil ketua lainnya, Ismet Roni, dan Naldi Rinara S Rizal. dihadiri Sekprov Lampung Marindo Kurniawan beserta jajaran, Rabu 8 Oktober 2025, di ruang sidang DPRD set-Foto ist-

dprd lampung gelar paripurna, penarikan dan usul raperda prakarsa pemprov serta inisiatif dewan                            bandar lampung - dprd lampung menggelar tiga rapat paripurna pada rabu 8 oktober 2025, di ruang sidang dprd setempat.
rapat paripurna terkait penarikan tiga raperda prakarsa pemprov lampung dan satu raperda usul inisiatif dprd; penyampaian enam raperda usul inisiatif dprd; dan  penyampaian terhadap tiga raperda prakarsa pemprov. 
paripurna dipimpin wakil ketua dprd lampung kostiana mewakili ketua dprd lampung ahmad giri akbar. pun didampingi wakil ketua lainnya, ismet roni, dan naldi rinara s rizal.
--
baca juga:ketua dprd provinsi lampung dorong mahasiswa teknokrat jadi leader di indonesia emas 2045
pun dihadiri sekprov lampung marindo kurniawan beserta jajaran. 
kostiana mengatakan, tiga agenda utama, yakni penarikan empat raperda prakarsa pemprov lampung serta satu raperda usul inisiatif dprd, penyampaian enam raperda inisiatif dprd, dan penyampaian tiga raperda prakarsa pemprov lampung.
--
baca juga:fifa resmi luncurkan teknologi football video support (fvs), alternatif baru pengganti var
pada agenda pertama, ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd lampung, hanifal, menjelaskan bahwa penarikan raperda merupakan langkah untuk menyempurnakan regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir serta menyesuaikan kebutuhan daerah maupun ketentuan hukum yang lebih tinggi.
“penarikan raperda merupakan pengembalian atau pembatalan rancangan yang belum disahkan menjadi perda. langkah ini dilakukan agar selaras dengan sistem hukum nasional, rpjmd, dan rtrw, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif,” ujar hanifal.
--
baca juga:pembahasan ruu pemilu dimulai 2026
bapemperda mengajukan penarikan empat raperda, yakni raperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (rp3kp), raperda pengelolaan barang milik daerah, raperda perubahan perda nomor 4 tahun 2019 tentang susunan perangkat daerah, serta raperda tentang pertumbuhan ekonomi biru.
hanifal menegaskan, penarikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan uu nomor 15 tahun 2019, serta pasal 17 peraturan dprd lampung nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib dprd.
agenda kedua membahas penyampaian enam raperda usul inisiatif dprd lampung. wakil ketua bapemperda, budhi condrowati, menyampaikan bahwa keenam raperda tersebut disusun berdasarkan kajian akademik yang melibatkan para ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.
baca juga:kasak-kusuk rolling besar di waykanan, hasil ukom masih rahasia
“kami berharap keberadaan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lampung,” kata budhi.
enam raperda inisiatif dprd tersebut meliputi raperda tentang perizinan pertambangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (blud), pengendalian kawasan keselamatan operasional penerbangan (kkop) bandara radin inten ii, pengelolaan dan penyelenggaraan mutu pendidikan, serta penyelenggaraan satu data provinsi lampung.
sementara itu, sekda provinsi lampung, marindo kurniawan, menyampaikan tiga raperda prakarsa pemprov lampung yang terdiri dari perubahan bentuk hukum pd bank pembangunan daerah lampung menjadi pt bank pembangunan daerah lampung, perubahan bentuk hukum pd wahana raharja menjadi pt wahana raharja, serta pencabutan perda nomor 18 tahun 2014 tentang wajib belajar 12 tahun.
baca juga: iphone 17 masuk indonesia 10 oktober
menurut marindo, perubahan status badan hukum dua badan usaha milik daerah (bumd) tersebut bertujuan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang bumd, sekaligus memperkuat daya saing dan kapasitas usaha bumd di provinsi lampung.
sedangkan pencabutan perda wajib belajar 12 tahun dilakukan karena kewenangan pengelolaan pendidikan dasar kini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan regulasi terbaru.
“pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. kami berharap dprd dapat memberikan dukungan agar pembahasan tiga raperda ini berjalan tepat waktu dan menghasilkan regulasi yang berkualitas,” ujar marindo.
rapat paripurna kemudian diskors dan akan dilanjutkan pada kamis (9/10/2025) untuk mendengarkan tanggapan gubernur lampung terhadap enam raperda inisiatif dprd, serta pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga raperda prakarsa pemprov lampung.
langkah sinergis antara pemerintah provinsi dan dprd lampung ini diharapkan mampu memperkuat regulasi daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah secara transparan. upaya tersebut juga diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lampung.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 9 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan