Pemangkasan TKD 2026, Pemprov Lampung Siapkan Strategi Antisipasi

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 07 Oct 2025 - 20:41

Sekprov Lampung Marindo Kurniawan memastikan pemprov melakukan evaluasi APBD 2026 menyusul rencana penurunan dana transfer pusat. -FOTO IST -

Ia menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tetap berlanjut.

“Pemprov terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah agar pembangunan tidak terhambat meskipun terjadi penyesuaian TKD,” ujarnya.

Diketahui, puluhan kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari yang sama. Mereka menyampaikan keberatan atas rencana pemangkasan TKD 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut langkah ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi bersama daerah.

“Banyak daerah yang sangat bergantung pada TKD, terutama dalam membiayai belanja pegawai dan PPPK. Pemotongan ini jelas berdampak besar terhadap APBD 2026,” katanya.

Ia juga menilai, meskipun pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp1.300 triliun untuk program di daerah, informasi mengenai pelaksanaannya belum sepenuhnya jelas di tingkat pemerintah daerah.

“Daerah dengan PAD kecil akan kesulitan mengembangkan wilayahnya jika TKD berkurang,” tambahnya.

Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa daerah semakin bersuara dalam kebijakan fiskal nasional. Para gubernur berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang pemangkasan TKD demi menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta keberlanjutan pembangunan di seluruh Indonesia. (pip/c1/abd)

pemangkasan tkd 2026, pemprov lampung siapkan strategi antisipasi                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung memastikan telah menyiapkan langkah antisipatif menyusul rencana penurunan anggaran transfer ke daerah (tkd) dalam apbn 2026. 
dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) ta 2026, tkd ditetapkan sebesar rp692,99 triliun, turun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai rp919,9 triliun.
penurunan sekitar rp226,9 triliun ini dinilai dapat memengaruhi kapasitas fiskal di berbagai daerah, termasuk lampung. 
kendati demikian, pemprov juga belum ada data pasti berapa tkd yang terpangkas di tahun anggaran 2026. 
di tahun 2025, lampung mendapatkan jatah tkd sebesar rp 3,394 trilun. di mana, berdasarkan data simtrada per tanggal 07 oktober 2025, realisasinya sudah rp2, 539 trilun atau 74.81 persen. 
menanggapi hal tersebut, tim anggaran pemprov saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
“kita sedang melakukan analisis menyeluruh, baik terhadap kebijakan belanja maupun potensi penerimaan, untuk memastikan dampak penurunan dana transfer dari pusat,” ujar sekretaris daerah provinsi lampung, marindo kurniawan, saat ditemui di ruang sakai sambayan, selasa (7/10/2025).
menurutnya, pemprov lampung telah menyusun apbd 2026 berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, termasuk dari transfer pusat.
“alhamdulillah apbd 2026 sudah dibahas bersama dprd dan kini tengah dievaluasi kementerian dalam negeri. jika nanti ada penyesuaian dana transfer, tentu akan kami sesuaikan sesuai rekomendasi kemendagri,” jelasnya.
marindo menegaskan, prinsip utama pemprov dalam menghadapi situasi ini adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar program prioritas tetap berjalan.
“ketika pendapatan berkurang, kita sudah memetakan pos belanja mana yang perlu disesuaikan,” tambahnya. 
terkait detail besaran tkd untuk lampung tahun depan, marindo menyebut masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. “perkiraannya sudah ada, tapi angka pastinya belum kita terima,” ujarnya.
selain menunggu keputusan pusat, pemprov juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“hari ini (kemarin, red) pak gubernur bersama menteri keuangan melakukan audiensi, salah satunya membahas potensi lampung agar dukungan fiskal tetap optimal,” ungkapnya.
ia menambahkan, gubernur dan wakil gubernur lampung berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tetap berlanjut.
“pemprov terus berupaya menggali potensi penerimaan daerah agar pembangunan tidak terhambat meskipun terjadi penyesuaian tkd,” ujarnya.
diketahui, puluhan kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi kementerian keuangan di jakarta pada hari yang sama. mereka menyampaikan keberatan atas rencana pemangkasan tkd 2026.
ketua umum asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi) sekaligus gubernur jambi, al haris, menyebut langkah ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi bersama daerah.
“banyak daerah yang sangat bergantung pada tkd, terutama dalam membiayai belanja pegawai dan pppk. pemotongan ini jelas berdampak besar terhadap apbd 2026,” katanya.
ia juga menilai, meskipun pemerintah pusat mengalokasikan sekitar rp1.300 triliun untuk program di daerah, informasi mengenai pelaksanaannya belum sepenuhnya jelas di tingkat pemerintah daerah.
“daerah dengan pad kecil akan kesulitan mengembangkan wilayahnya jika tkd berkurang,” tambahnya.
pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa daerah semakin bersuara dalam kebijakan fiskal nasional. para gubernur berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang pemangkasan tkd demi menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta keberlanjutan pembangunan di seluruh indonesia. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 8 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan