Ada Kandungan Etanol, Vivo dan BP Batal Beli BBM Pertamina

Reporter: Mitra |

Editor: Rizky Panchanov |

Kamis , 02 Oct 2025 - 09:19

RDP: Komisi XII DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM dan Pertamina membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta. -Foto Dok DPR RI-

Dalam kesepakatan itu, pihak swasta meminta agar Pertamina menyediakan BBM murni (base fuel), yang kemudian akan mereka olah sendiri di tangki SPBU masing-masing. Namun hingga kini, belum ada satu pun SPBU swasta yang benar-benar menyerap base fuel dari Pertamina.

Sedangkan, Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Ramson menegaskan, masalah pasokan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan yang harus memastikan kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat.

“Kalau SPBU swasta sudah diberi izin oleh pemerintah, maka pasokannya juga harus dijamin. Jangan sampai terjadi kelangkaan, karena ini bisa memicu gejolak di masyarakat,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Ramson juga menyoroti potensi turunnya citra Pertamina apabila SPBU swasta dipaksa membeli stok BBM dari perusahaan pelat merah itu.

“Pertamina harus dijaga wibawanya. Jangan sampai seolah-olah Pertamina hanya mengandalkan penjualan ke SPBU swasta,” ujarnya.(*)

ada kandungan etanol, vivo dan bp batal beli bbm pertamina                             
jakarta – wakil direktur utama pt pertamina patra niaga, achmad muchtasyar, mengungkapkan bahwa spbu swasta vivo dan bp-akr membatalkan rencana pembelian base fuel bahan bakar minyak (bbm) dari pertamina setelah ditemukan kandungan etanol dalam produk tersebut.
“awalnya vivo sudah sepakat mengambil 40.000 barel base fuel dari pertamina, namun kemudian dibatalkan,” ujar achmad saat rapat dengar pendapat dengan komisi vii dpr ri di jakarta, rabu (1/10).
sebelumnya, pt vivo energy indonesia memang sempat menyetujui pembelian sebagian stok dari 100.000 barel base fuel impor milik pertamina.
namun hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan etanol sekitar 3,5%.
achmad menjelaskan bahwa kandungan etanol tersebut sebetulnya masih sesuai aturan.
berdasarkan ketentuan kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), kadar etanol yang diperbolehkan maksimal 20%. meski demikian, hal ini menjadi alasan bagi vivo untuk mundur dari kesepakatan.
“konten etanol itulah yang membuat rekan-rekan spbu swasta membatalkan pembelian. bukan soal kualitas, tapi lebih ke kandungan yang ada,” jelasnya dikutip dari antara.
tidak hanya vivo, spbu bp-akr juga mengambil keputusan serupa dengan membatalkan rencana pembelian.
alhasil, kesepakatan business to business (b2b) dengan pertamina kembali ke tahap awal, sementara 100.000 barel yang sudah diimpor tidak terserap.
kendati demikian, achmad tetap optimistis peluang negosiasi untuk pasokan berikutnya masih terbuka.
“mereka siap berunding kembali untuk kargo selanjutnya yang tiba pekan ini. jadi bukan masalah mutu, hanya soal konten etanol,” tegasnya.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia sempat menyatakan bahwa sejumlah spbu swasta, seperti shell, vivo, bp, dan exxonmobil, bersedia membeli pasokan tambahan bbm melalui mekanisme impor pertamina.
langkah ini ditempuh untuk mengatasi keterbatasan pasokan bbm di beberapa spbu swasta, terutama shell dan bp, yang sudah terjadi sejak agustus lalu.
dalam kesepakatan itu, pihak swasta meminta agar pertamina menyediakan bbm murni (base fuel), yang kemudian akan mereka olah sendiri di tangki spbu masing-masing. namun hingga kini, belum ada satu pun spbu swasta yang benar-benar menyerap base fuel dari pertamina.
 
sedangkan, anggota komisi xii dpr ri, ramson siagian mendesak kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) serta pt pertamina patra niaga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (bbm) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) swasta. 
ramson menegaskan, masalah pasokan bbm tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti jabodetabek. ia mengingatkan bahwa dpr memiliki fungsi pengawasan yang harus memastikan kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat.
“kalau spbu swasta sudah diberi izin oleh pemerintah, maka pasokannya juga harus dijamin. jangan sampai terjadi kelangkaan, karena ini bisa memicu gejolak di masyarakat,” tegas legislator fraksi partai gerindra itu.
ramson juga menyoroti potensi turunnya citra pertamina apabila spbu swasta dipaksa membeli stok bbm dari perusahaan pelat merah itu.
“pertamina harus dijaga wibawanya. jangan sampai seolah-olah pertamina hanya mengandalkan penjualan ke spbu swasta,” ujarnya.(*)