KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Minggu , 28 Sep 2025 - 12:07

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. -Foto Disway -

kpk geledah rumah gubernur kalbar terkait kasus jalan di mempawah                            jakarta – komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggelar penggeledahan di rumah dinas maupun kediaman pribadi gubernur kalimantan barat, ria norsan, pada 24–25 september 2025.
aksi tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di kabupaten mempawah.
tak hanya di rumah ria norsan, tim penyidik juga menyasar rumah dinas bupati mempawah, erlina, yang merupakan istri sang gubernur.
operasi dilakukan bersamaan di tiga titik berbeda di wilayah kalimantan barat.
“benar, pekan ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati mempawah, rumah dinas gubernur kalbar, serta rumah pribadi saudara rn,” ungkap juru bicara kpk, budi prasetyo, di jakarta. 
budi menjelaskan, langkah tersebut ditujukan untuk mencari tambahan bukti maupun petunjuk yang dapat menguatkan dugaan korupsi proyek jalan yang dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten mempawah.
namun ia belum merinci barang sitaan yang berhasil dibawa dari penggeledahan itu.
pada hari yang sama, sejumlah saksi turut diperiksa di mapolda kalimantan barat.
pemeriksaan tersebut digelar guna memperkokoh proses penyidikan.
sebelumnya, ria norsan bersama sang istri telah diperiksa sebagai saksi pada 21 agustus 2025.
pemanggilan dilakukan karena kasus ini berhubungan dengan masa jabatan ria sebagai bupati mempawah.
pelaksana tugas deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, mengungkapkan, perkara bermula dari proyek pembangunan jalan di mempawah ketika ria norsan menjabat dua periode sebagai bupati, yakni 2009–2014 dan 2014–2018.
“jadi, kasus ini terkait proyek jalan di mempawah ketika yang bersangkutan masih menjabat bupati, sebelum menjadi gubernur,” kata asep kepada awak media di gedung kpk, jumat (22/8). 
asep menambahkan, hingga kini penyidik telah menetapkan beberapa tersangka, salah satunya kepala dinas di kabupaten mempawah.
kpk masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan peran kepala daerah.
“baru kepala dinas yang ditetapkan tersangka. kami sedang mendalami kemungkinan adanya pihak lain,” ujarnya.
menurut asep, setiap proyek pembangunan maupun perbaikan jalan di daerah biasanya berada dalam pengetahuan kepala daerah.
karena itu, pemeriksaan terhadap ria norsan diperlukan untuk memastikan apakah ada kebijakan yang menyimpang dan menyebabkan kerugian negara hingga rp40 miliar.
“proyek di daerah tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan kepala daerah. jadi kami perlu memastikan apakah ada kebijakan yang keliru atau penyimpangan di dalamnya,” jelasnya.
sebagai informasi, kpk sebelumnya telah melakukan penggeledahan di 16 titik berbeda di mempawah, sanggau, dan pontianak pada 25–29 april 2025.
dari operasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
meski sudah ada tersangka, kpk masih belum membuka secara detail identitas maupun modus operandi kasus tersebut.
lembaga antirasuah itu memastikan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 29 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan