Tok! Tarif Cukai Rokok 2026 Tak Naik

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 26 Sep 2025 - 21:05

Ilustrasi rokok. --FOTO ANTARA

“Ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana, jadi konsepnya sentralisasi. One stop service ini sudah jalan di Kudus dan Parepare. Kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai kewajibannya,” ungkap Purbaya.

Menurutnya, langkah ini penting agar industri kecil juga bisa ikut masuk ke dalam sistem perpajakan tanpa dimatikan oleh regulasi yang terlalu berat

“Jadi mereka bisa masuk ke sistem kita. Enggak hanya bela perusahaan-perusahaan besar, tetapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya bayar cukai. Kan kita atur mereka bisa kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar,” terang Purbaya.

Ia menegaskan bahwa strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja di sektor padat karya seperti tembakau.

“Kalau kita bunuh semua, matilah mereka. Jadi tujuan kita untuk ciptakan lapangan kerja tidak terpenuhi juga. Jadi kita harus buat satu sistem khusus IHT,” ungkapnya. (beritasatu.com/c1)

tok! tarif cukai rokok 2026 tak naik                            jakarta - menteri keuangan purbaya yudhi sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.
’’pada 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” kata purbaya dalam taklimat media di kantornya, jakarta, jumat (26/9).
 
purbaya mengaku telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. dalam pertemuan itu, masing-masing pihak memberi masukan terkait kelanjutan industri rokok, termasuk kebijakan tarif cukai.
 
“satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukainya tahun 2026? mereka bilang, asal enggak diubah sudah cukup. ya sudah, saya enggak ubah,” ujar purbaya.
 
meski batal menaikkan tarif cukai rokok, purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.
 
salah satu strategi yaitu memperluas cakupan kawasan industri hasil tembakau. kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha rokok, termasuk menarik produsen rokok ilegal agar masuk ke sistem formal dan membayar pajak.
 
’’jadi, kami tidak hanya membela perusahaan besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem,” ungkap purbaya.
 
selain menetapkan kebijakan tarif, pemerintah kini fokus pada penanganan rokok ilegal yang merugikan negara karena tidak membayar pajak. untuk itu, kementerian keuangan tengah menyiapkan sistem khusus bagi industri hasil tembakau (iht) yang berbasis sentralisasi.
 
“ada mesin, gudang, pabrik dan bea cukai di sana, jadi konsepnya sentralisasi. one stop service ini sudah jalan di kudus dan parepare. kita akan kembangkan lagi supaya rokok ilegal masuk ke kawasan khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai kewajibannya,” ungkap purbaya.
 
menurutnya, langkah ini penting agar industri kecil juga bisa ikut masuk ke dalam sistem perpajakan tanpa dimatikan oleh regulasi yang terlalu berat
 
“jadi mereka bisa masuk ke sistem kita. enggak hanya bela perusahaan-perusahaan besar, tetapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya bayar cukai. kan kita atur mereka bisa kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar,” terang purbaya.
 
ia menegaskan bahwa strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja di sektor padat karya seperti tembakau.
 
“kalau kita bunuh semua, matilah mereka. jadi tujuan kita untuk ciptakan lapangan kerja tidak terpenuhi juga. jadi kita harus buat satu sistem khusus iht,” ungkapnya. (beritasatu.com/c1)