Ratusan Ekonom Ajukan 7 Tuntutan Darurat Ekonomi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 25 Sep 2025 - 20:45

Presiden Prabowo Subianto berpidato pada sidang umum PBB d New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9).--FOTO YOUTUBE/BERITASATU

“BPS, Bank Indonesia, KPK, BPK, serta lembaga-lembaga lain harus terbebas dari intervensi partai maupun kepentingan tertentu. Dengan begitu, semua bisa berjalan akuntabel dan transparan,” tegas Lili.

Lili mengungkapkan, tujuh tuntutan darurat ekonomi tersebut dirancang sebagai panduan agar pemerintah mampu menjaga stabilitas perekonomian, memperkuat kelembagaan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

Tujuh tuntutan tersebut, pertama adalah perbaiki alokasi anggaran. Pemerintah didesak memperbaiki misalokasi anggaran dan menempatkannya pada kebijakan dan program yang proporsional. Kedua, kembalikan independensi institusi negara. Mendesak Bank Indonesia, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, dan kejaksaan untuk kembali pada marwah serta fungsinya tanpa intervensi pihak tertentu.

Ketiga, hentikan dominasi negara di ekonomi. Meminta agar dominasi lembaga seperti Danantara, BUMN, TNI, dan Polri dalam perekonomian dihentikan agar tidak menyingkirkan UMKM, sektor swasta, serta lapangan kerja lokal.

Keempat, lakukan deregulasi. Penyederhanaan birokrasi, perizinan, dan lisensi yang menghambat iklim investasi kondusif. Kelima, atasi ketimpangan. Memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Keenam, terapkan kebijakan berbasis bukti. Mendesak pemerintah mengembalikan proses pengambilan keputusan yang teknokratis dan memberantas program populis yang mengganggu stabilitas fiskal. Ketujuh, tingkatkan tata kelola. Membangun kepercayaan publik, menyehatkan tata kelola negara dan demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan. (beritasatu.com/c1)

ratusan ekonom ajukan 7 tuntutan darurat ekonomi                             jakarta  - sebanyak 400 ekonom yang tergabung dalam aliansi ekonom indonesia (aei) mengajukan tujuh tuntutan darurat ekonomi yang dinilai mendesak dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional.
 
sekretaris jenderal international economic association (iea) lili yan ing menyebut tuntutan tersebut perlu segera diimplementasikan sebagai respons atas kondisi perekonomian indonesia saat ini.
 
lili menegaskan, desakan ini bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan bentuk keprihatinan atas berbagai persoalan pengelolaan anggaran negara.
 
“ini merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian ketidakbenaran dari alokasi anggaran. karena itu kami perlu mengingatkan pemerintah untuk kembali ke jalan yang benar,” ujar lili.
 
menurut lili, pemerintah dan aparatur negara harus memastikan penggunaan keuangan negara dilakukan secara bijak dan tepat sasaran. hal itu penting agar hasil kebijakan fiskal benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
"maka dari itu, kita mengingatkan kepada pemerintah dan segala aparatur negara untuk mengeluarkan atau membelanjakan uang negara itu secara bijak dan tepat sasaran, sehingga hasil dari kebijakan tersebut nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata lili.
 
lili juga menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang dijalankan secara baik, benar, serta berdasarkan analisis dan pemikiran yang jelas. ia pun mendesak agar independensi lembaga-lembaga negara dikembalikan sesuai mandat konstitusi.
 
“bps, bank indonesia, kpk, bpk, serta lembaga-lembaga lain harus terbebas dari intervensi partai maupun kepentingan tertentu. dengan begitu, semua bisa berjalan akuntabel dan transparan,” tegas lili.
 
lili mengungkapkan, tujuh tuntutan darurat ekonomi tersebut dirancang sebagai panduan agar pemerintah mampu menjaga stabilitas perekonomian, memperkuat kelembagaan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
 
tujuh tuntutan tersebut, pertama adalah perbaiki alokasi anggaran. pemerintah didesak memperbaiki misalokasi anggaran dan menempatkannya pada kebijakan dan program yang proporsional. kedua, kembalikan independensi institusi negara. mendesak bank indonesia, bps, dpr, ma, mk, kpk, bpk, dan kejaksaan untuk kembali pada marwah serta fungsinya tanpa intervensi pihak tertentu.
 
ketiga, hentikan dominasi negara di ekonomi. meminta agar dominasi lembaga seperti danantara, bumn, tni, dan polri dalam perekonomian dihentikan agar tidak menyingkirkan umkm, sektor swasta, serta lapangan kerja lokal.
 
keempat, lakukan deregulasi. penyederhanaan birokrasi, perizinan, dan lisensi yang menghambat iklim investasi kondusif. kelima, atasi ketimpangan. memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. keenam, terapkan kebijakan berbasis bukti. mendesak pemerintah mengembalikan proses pengambilan keputusan yang teknokratis dan memberantas program populis yang mengganggu stabilitas fiskal. ketujuh, tingkatkan tata kelola. membangun kepercayaan publik, menyehatkan tata kelola negara dan demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan. (beritasatu.com/c1)