Pemprov Lampung Hibahkan 15 Hektare Lahan di Kota Baru untuk Pusat Pemerintahan dan Peradaban

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 25 Sep 2025 - 20:36

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menandatangani NPHD bersama Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, disaksikan Ketua MA RI Prof. Sunarto.-FOTO ADPIM PEMPROV LAMPUNG -

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya menjadikan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai pusat pemerintahan sekaligus ikon peradaban Lampung.

Langkah tersebut diwujudkan melalui hibah lahan milik daerah seluas 15 hektare kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta penyerahan barang milik daerah dilakukan di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu 24 September 2025.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menandatangani dokumen bersama Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, dengan disaksikan langsung oleh Ketua MA RI, Prof. Sunarto.

Dari total hibah tersebut, 10 hektare akan dimanfaatkan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung RI untuk pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Barat.

Sementara itu, 5 hektare lainnya akan digunakan untuk pembangunan kantor baru Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Rahmat Mirzani menegaskan, hibah ini bukan sekadar dukungan terhadap lembaga peradilan, tetapi juga langkah strategis menyiapkan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan masa depan Lampung.

“Rencana tahun depan, akan mulai dibangun perguruan tinggi di sana, seperti Universitas Lampung dan sejumlah kampus lainnya. Selain itu, Kodam baru juga akan didirikan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, hibah lahan bagi instansi vertikal akan memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Yang terpenting, kita bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, mulai dari kepastian hukum, pelayanan peradilan, hingga pembangunan ekonomi yang lebih merata,” ujar Mirza.

Ia juga berharap keberadaan pusat pendidikan hukum dan fasilitas peradilan di Kota Baru mampu melahirkan SDM unggul, hakim berintegritas, serta pemimpin masa depan. “Inilah warisan yang kita persiapkan untuk anak cucu kita di Provinsi Lampung,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Lampung. Menurutnya, hibah ini merupakan bentuk kolaborasi penting dalam mewujudkan pelayanan hukum dan tata pemerintahan yang lebih baik.

“Saya sangat menyambut baik segala bentuk sinergi yang dilakukan pemerintah daerah. Terima kasih atas hibah lahan yang diberikan. Insyaallah, kami akan membangun fasilitas yang dibutuhkan,” kata Sunarto.

Ia juga mendukung penuh konsep pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan terpadu. “Gagasan Kota Baru ini sangat baik. Kami dukung sepenuhnya, dan mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut demi mewujudkan tujuan bernegara,” pungkasnya.

pemprov lampung hibahkan 15 hektare lahan di kota baru untuk pusat pemerintahan dan peradaban                            bandar lampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung menegaskan komitmennya menjadikan kota baru, kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan, sebagai pusat pemerintahan sekaligus ikon peradaban lampung.
langkah tersebut diwujudkan melalui hibah lahan milik daerah seluas 15 hektare kepada mahkamah agung ri dan pengadilan tinggi tanjung karang.
penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) serta penyerahan barang milik daerah dilakukan di gedung mahkamah agung ri, jakarta pusat, rabu 24 september 2025.
gubernur lampung rahmat mirzani djausal menandatangani dokumen bersama sekretaris mahkamah agung sugiyanto, dengan disaksikan langsung oleh ketua ma ri, prof. sunarto.
dari total hibah tersebut, 10 hektare akan dimanfaatkan badan strategi kebijakan dan diklat hukum serta peradilan mahkamah agung ri untuk pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan wilayah barat.
sementara itu, 5 hektare lainnya akan digunakan untuk pembangunan kantor baru pengadilan tinggi tanjung karang.
rahmat mirzani menegaskan, hibah ini bukan sekadar dukungan terhadap lembaga peradilan, tetapi juga langkah strategis menyiapkan kota baru sebagai pusat pemerintahan masa depan lampung.
“rencana tahun depan, akan mulai dibangun perguruan tinggi di sana, seperti universitas lampung dan sejumlah kampus lainnya. selain itu, kodam baru juga akan didirikan di kawasan tersebut,” jelasnya.
menurutnya, hibah lahan bagi instansi vertikal akan memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sdm, serta mendukung visi indonesia emas 2045.
“yang terpenting, kita bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lampung, mulai dari kepastian hukum, pelayanan peradilan, hingga pembangunan ekonomi yang lebih merata,” ujar mirza.
ia juga berharap keberadaan pusat pendidikan hukum dan fasilitas peradilan di kota baru mampu melahirkan sdm unggul, hakim berintegritas, serta pemimpin masa depan. “inilah warisan yang kita persiapkan untuk anak cucu kita di provinsi lampung,” tandasnya.
sementara itu, ketua mahkamah agung ri prof. sunarto menyampaikan apresiasi atas langkah pemprov lampung. menurutnya, hibah ini merupakan bentuk kolaborasi penting dalam mewujudkan pelayanan hukum dan tata pemerintahan yang lebih baik.
“saya sangat menyambut baik segala bentuk sinergi yang dilakukan pemerintah daerah. terima kasih atas hibah lahan yang diberikan. insyaallah, kami akan membangun fasilitas yang dibutuhkan,” kata sunarto.
ia juga mendukung penuh konsep pembangunan kota baru sebagai pusat pemerintahan terpadu. “gagasan kota baru ini sangat baik. kami dukung sepenuhnya, dan mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut demi mewujudkan tujuan bernegara,” pungkasnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung memastikan pembangunan kawasan kotabaru berlanjut sebagai bagian dari program strategis di bawah kepemimpinan gubernur rahmat mirzani djausal.
hal tersebut disampaikan asisten perekonomian dan pembangunan setprov lampung mulyadi irsan usai menghadiri rapat percepatan pembangunan kawasan kotabaru yang digelar pada senin (4/8) di ruang sakai sambayan kantor gubernur lampung.
‘’“pembangunan kawasan kotabaru saat ini sedang dalam proses, terutama pada tahap perencanaan. kami dorong semua pihak yang telah menerima hibah lahan agar segera merealisasikan pembangunan,” ujar mulyadi.
rapat percepatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota seperti bandar lampung dan lampung timur.
mulyadi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi dan organisasi keagamaan yang telah menerima hibah lahan di kawasan kotabaru didorong segera membangun fasilitas mereka.
beberapa pihak penerima hibah tersebut antara lain: universitas lampung (unila) dan uin raden intan lampung masing-masing menerima 150 hektare, politeknik negeri lampung (polinela) menerima 50 hektare, organisasi keagamaan seperti pwnu dan pw muhammadiyah provinsi lampung, serta kodam ii/sriwijaya.
selain itu, pemprov lampung juga telah menyiapkan sekolah rakyat yang ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun depan di kawasan tersebut.
terkait rencana pembangunan gedung perkantoran pemprov lampung, mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan masih dalam tahap pertimbangan, khususnya dari sisi pembiayaan.
 “gedung gubernur juga menjadi prioritas dalam rpjmd. namun skema pembiayaan masih dikaji. inovasi pembiayaan akan menjadi salah satu solusi,” ujarnya.
ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan taman keanekaragaman hayati (kehati) sudah terealisasi di kawasan tersebut.
pembangunan kawasan kotabaru sebelumnya telah digaungkan oleh penjabat gubernur lampung samsudin saat menjabat. ia menyelesaikan pembangunan masjid di kawasan itu secara gotong royong, serta menggelar upacara hut ri ke-79 pada 17 agustus 2024 di bundaran kotabaru sebagai simbol kelanjutan pembangunan.
sekretaris daerah provinsi lampung, marindo kurniawan, turut menegaskan bahwa konsep pembangunan tidak harus selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
 “konsep membangun tidak harus selalu dari apbd. pemerintah daerah akan mengambil peran strategis dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan transportasi,” kata marindo saat acara di hotel bukit randu, 22 juli 2025 lalu.
dengan langkah ini, pemprov berharap percepatan pembangunan di kawasan kotabaru mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendorong pemerataan pembangunan, dan menarik lebih banyak investasi.
“dengan adanya pembangunan ini, wilayah kotabaru diharapkan akan berkembang menjadi kawasan strategis baru di provinsi lampung,” pungkas marindo.  (pip/abd)