Ratusan Pengemplang Pajak Kelas Kakap Akan Dikejar

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 25 Sep 2025 - 17:13

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.--FOTO BERITASATU/JOANITO DE SAOJOAO

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin melibatkan lembaga antirasuah dalam mengejar sebanyak 200 pengemplang pajak besar dengan nilai tagihan mencapai Rp60 triliun.

"KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapa pun dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Budi menjelaskan, potensi terjadinya korupsi tidak hanya pada pos penganggaran atau pembiayaan, tetapi juga pos penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut, kata dia, bisa berasal dari pajak, bea cukai atau penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang juga rawan terjadinya korupsi.

"Memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya penerimaan-penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga supaya bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara. Kemudian ketika sudah masuk di dalam tas negara tinggal plotting-nya, penganggarannya ini juga perlu kita awasi," kata Budi.

"Bagaimana proses perencanaannya, pelaksanaan di lapangan termasuk evaluasi atau pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran itu. Artinya ini menjadi sebuah whole system yang memang harus kita sama-sama jaga dan ini juga penting melibatkan multi-stakeholder dalam pengawasan ini," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan KPK juga melakukan optimalisasi pajak dengan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi KPK khususnya secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para pemerintah daerah. KPK, kata dia, terus mendampingi Pemda mengambil langkah kreatif untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

"Misalnya dari potensi pariwisata, potensi kuliner, ataupun potensi-potensi lainnya. Nah, ini KPK terus mendorong melakukan pendampingan dan pengawasan. Supaya apa? Supaya bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan nilai lebih terhadap anggaran di pemerintah daerah," ungkap Budi. (beritasatu.com)

ratusan pengemplang pajak kelas kakap akan dikejar                            jakarta– menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa akan mengejar 200 penunggak pajak besar dengan nilai tagihan mencapai rp60 triliun. langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
 
purbaya menyebut, kementerian keuangan sudah mengantongi daftar nama para penunggak pajak tersebut dan siap melakukan penagihan dalam waktu dekat.
 
“tagihannya sekitar rp50 triliun sampai rp60 triliun. dalam waktu dekat, mereka akan kita tagih dan merekae nggak akan bisa lari,” ujar purbaya.
 
purbaya menegaskan, pemerintah tidak bekerja sendiri. penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan melibatkan kejaksaan agung, polri, kpk, hingga ppatk.
 
"ada pertukaran data juga dari kementerian/lembaga untuk mempermudah kami menagih pajak," tambah purbaya.
 
selain itu, purbaya menyoroti pentingnya pembenahan sistem inti administrasi perpajakan (coretax) agar layanan perpajakan lebih efektif.
 
“coretax akan kita perbaiki secepatnya. dalam waktu satu bulan harusnya bisa. nanti saya bawa jago-jago it dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” kata purbaya. 
 
di sisi lain, komisi pemberantasan korupsi (kpk) siap membantu menteri keuangan purbaya yudhi sadewa yang ingin melibatkan lembaga antirasuah dalam mengejar sebanyak 200 pengemplang pajak besar dengan nilai tagihan mencapai rp60 triliun. 
 
"kpk tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapa pun dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam hal ini dengan kementerian keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak," ujar juru bicara kpk budi prasetyo di gedung merah putih kpk, kuningan, jakarta selatan, rabu (24/9).
 
budi menjelaskan, potensi terjadinya korupsi tidak hanya pada pos penganggaran atau pembiayaan, tetapi juga pos penerimaan negara. penerimaan negara tersebut, kata dia, bisa berasal dari pajak, bea cukai atau penerimaan negara bukan pajak atau pnbp yang juga rawan terjadinya korupsi.
 
"memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya penerimaan-penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga supaya bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara. kemudian ketika sudah masuk di dalam tas negara tinggal plotting-nya, penganggarannya ini juga perlu kita awasi," kata budi. 
 
"bagaimana proses perencanaannya, pelaksanaan di lapangan termasuk evaluasi atau pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran itu. artinya ini menjadi sebuah whole system yang memang harus kita sama-sama jaga dan ini juga penting melibatkan multi-stakeholder dalam pengawasan ini," jelas budi.
 
lebih lanjut, budi mengatakan kpk juga melakukan optimalisasi pajak dengan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi kpk khususnya secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para pemerintah daerah. kpk, kata dia, terus mendampingi pemda mengambil langkah kreatif untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.
 
"misalnya dari potensi pariwisata, potensi kuliner, ataupun potensi-potensi lainnya. nah, ini kpk terus mendorong melakukan pendampingan dan pengawasan. supaya apa? supaya bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan nilai lebih terhadap anggaran di pemerintah daerah," ungkap budi. (beritasatu.com)