KPK Bidik Bos Biro Haji di Daerah

kpk bidik bos biro haji di daerah jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan memanggil para bos travel dan biro haji di berbagai daerah. bukan hanya di jakarta dan jawa timur. langkah ini dilakukan untuk menuntaskan skandal korupsi kuota haji tambahan 2024 yang merugikan negara lebih dari rp1 triliun.   ’’dimungkinkan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” ujar juru bicara kpk budi prasetyo di gedung merah putih kpk, jakarta, rabu (24/9).   menurut budi, ada sekitar 400 travel dan biro haji yang diduga terlibat dalam kasus ini. pemeriksaan di luar jakarta menjadi bukti keseriusan kpk menelusuri konstruksi perkara. saat ini, fokus penyidik masih pada saksi-saksi dari biro haji di jawa timur setelah sebelumnya memeriksa sejumlah pihak di jakarta.   kpk juga menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) untuk menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. fokus penyelidikan kali ini adalah jumlah juru simpan uang yang diduga lebih dari satu orang.   ’’itu termasuk yang kami dalami, alur prosesnya seperti apa, termasuk dari sisi distribusi kuotanya yang beragam,” ujar budi.    menurut budi, juru simpan uang bisa berada di pihak kementerian agama (kemenag) yang mengumpulkan dana dari biro perjalanan haji. namun, tidak menutup kemungkinan peran tersebut juga dijalankan pihak travel dan asosiasinya, demi mendapatkan kuota haji khusus.   kpk tengah memetakan dua sisi aliran dana. pertama, hulu ke hilir, terkait distribusi kuota haji. kedua, hilir ke hulu, terkait mekanisme permintaan dana, jumlah, serta adanya pihak perantara. “apakah ada permintaan uang, mekanismenya seperti apa, jumlahnya berapa, itu yang sedang kami dalami,” jelas budi.   kpk juga mengungkap alasan terjadinya praktik jual-beli kuota haji khusus antara sesama travel dan biro perjalanan haji dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.   budi menjelaskan, fenomena ini muncul karena tidak semua biro perjalanan haji memiliki izin atau sertifikat penyelenggara ibadah haji khusus (pihk).    ’’ada biro perjalanan haji yang mendapatkan kuota haji khusus dari biro lain karena belum punya izin pihk. itu juga yang terjadi di lapangan,” ujar budi.    selain menjual kuota ke jamaah, sejumlah agen travel juga memperdagangkannya ke sesama biro untuk meraup keuntungan. bahkan, kpk menemukan adanya calon jemaah baru yang bisa langsung berangkat tanpa antrean panjang melalui skema ini.   ’’kami dalami juga mengapa ada calon jemaah baru yang bisa langsung berangkat haji tanpa menunggu antrean atau t0 (tahun nol),” tegas budi.   hingga kini, kpk masih melakukan penyidikan dengan memanggil saksi, menggeledah sejumlah lokasi, serta menyita barang bukti. kasus ini menyeret 400 agen travel haji dan umrah serta 13 asosiasi.   kpk telah memeriksa pejabat kementerian agama (kemenag), termasuk dirjen penyelenggara haji dan umroh hilman latief serta eks menag yaqut cholil qoumas. badan pengelola keuangan haji (bpkh) juga turut dimintai keterangan.   dari penggeledahan, kpk menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, uang tunai rp26,3 miliar, empat mobil, lima bidang tanah, serta dua rumah mewah di jakarta selatan senilai rp6,5 miliar.   skandal ini berawal dari pembagian kuota tambahan haji 2024 sebanyak 20.000 calon haji. sesuai aturan, 92% seharusnya untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. namun, kuota justru dibagi rata 50:50, kemudian dilegalkan lewat sk menag yaqut nomor 130 tahun 2024.   kpk menduga ada persengkongkolan antara pejabat kemenag dan agen travel haji untuk meloloskan kebijakan tersebut. dari hasil perhitungan sementara, kerugian negara ditaksir lebih dari rp1 triliun. (beritasatu.com/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•