Wagub Lampung Temui Ratusan Petani, Janji Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 24 Sep 2025 - 20:34

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui massa aksi petani dan berkomitmen membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. – JENI PRATIKA S/RTV --

BANDARLAMPUNG – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di depan kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Rabu (24/9).

Dalam aksinya, para petani menyuarakan tujuh tuntutan. Yaitu stabilisasi harga panen, penghentian impor pangan, kemudahan akses permodalan, penambahan subsidi alat mesin pertanian (alsintan), serta pengawasan aparat terhadap praktik proyek yang merugikan petani.

Selain itu, mereka juga meminta agar tanah hak guna usaha (HGU) yang habis tidak diperpanjang melainkan diberikan kepada petani, serta pemberian sanksi kepada pengusaha dan pihak yang merugikan kepentingan petani.

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan petani diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama jajaran pemprov di ruang Abung Balai Keratun. Usai pertemuan, Jihan turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan komitmennya.

Ia menegaskan salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan Pemprov Lampung adalah membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim tersebut akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi terkait, serta unsur masyarakat.

“Masalah agraria masih menjadi isu krusial, salah satunya terkait HGU PT BNIL. Kesimpulan yang diharapkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah untuk benar-benar berpihak pada keadilan agraria,” ujar Jihan.

Atas arahan Gubernur Lampung, Jihan memastikan pembentukan tim tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Pihaknya juga akan mempelajari daerah lain yang dinilai berhasil menyelesaikan konflik agraria, sehingga bisa diterapkan di Lampung.

Jihan menambahkan, Pemprov Lampung akan membuka ruang partisipasi publik dalam tim tersebut. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan melibatkan perwakilan masyarakat agar penyelesaian konflik lebih transparan dan berimbang. (jen/c1/abd)

wagub lampung temui ratusan petani, janji bentuk tim penyelesaian konflik agraria                            bandarlampung – ratusan petani yang tergabung dalam aliansi pusat perjuangan rakyat lampung (pprl) menggelar aksi demonstrasi memperingati hari tani nasional di depan kantor gubernur dan dprd lampung, rabu (24/9).
dalam aksinya, para petani menyuarakan tujuh tuntutan. yaitu stabilisasi harga panen, penghentian impor pangan, kemudahan akses permodalan, penambahan subsidi alat mesin pertanian (alsintan), serta pengawasan aparat terhadap praktik proyek yang merugikan petani. 
selain itu, mereka juga meminta agar tanah hak guna usaha (hgu) yang habis tidak diperpanjang melainkan diberikan kepada petani, serta pemberian sanksi kepada pengusaha dan pihak yang merugikan kepentingan petani.
setelah menyampaikan orasi, perwakilan petani diterima wakil gubernur lampung jihan nurlela bersama jajaran pemprov di ruang abung balai keratun. usai pertemuan, jihan turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan komitmennya.
ia menegaskan salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan pemprov lampung adalah membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. tim tersebut akan melibatkan badan pertanahan nasional (bpn), instansi terkait, serta unsur masyarakat.
“masalah agraria masih menjadi isu krusial, salah satunya terkait hgu pt bnil. kesimpulan yang diharapkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah untuk benar-benar berpihak pada keadilan agraria,” ujar jihan.
atas arahan gubernur lampung, jihan memastikan pembentukan tim tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) agar sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. 
pihaknya juga akan mempelajari daerah lain yang dinilai berhasil menyelesaikan konflik agraria, sehingga bisa diterapkan di lampung.
jihan menambahkan, pemprov lampung akan membuka ruang partisipasi publik dalam tim tersebut. bahkan, ia tidak menutup kemungkinan melibatkan perwakilan masyarakat agar penyelesaian konflik lebih transparan dan berimbang. (jen/c1/abd)

Tag

Share