Tekan Utang Negara, Fokus Pertumbuhan Ekonomi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 23 Sep 2025 - 21:04

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.--FOTO BERITASATU.COM/AKMALAL HAMDHI

"Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati skema penting jangka menengah, yakni pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan," ujar Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pada rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).

Said menjelaskan, dengan perubahan strategi tersebut, pemerintah perlu merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju keseimbangan anggaran dalam APBN.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah dilakukan secara mendalam mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII DPR, sebelum akhirnya dibawa ke Badan Anggaran.

“RAPBN 2026 yang kita minta persetujuan kepada sidang paripurna adalah instrumen negara untuk menghadapi dunia yang terus berubah, termasuk perang narasi yang tampak benar tetapi sejatinya menyamarkan kebohongan,” kata Said.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meski tidak ada karya yang sempurna, Banggar dan pemerintah berupaya maksimal agar RAPBN 2026 mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang bagi perekonomian nasional.

“Apakah APBN 2026 akan menjadi instrumen yang tangguh, itu kembali pada pemerintah sendiri. Namun yang pasti, proses pembahasan RAPBN 2026 telah melalui kajian mendalam. Pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan kekuatan fiskal,” tutup Said. (beritasatu.com/c1)

tekan utang negara, fokus pertumbuhan ekonomi                            jakarta - menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menegaskan bahwa pengelolaan utang negara tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. hal ini disampaikan terkait peta jalan pengelolaan utang dan jatuh tempo pembayaran pada tahun ini.
 
’’kalau ekonomi sedang kencang, utang tidak perlu banyak, tetapi kalau ekonomi butuh stimulus, maka stimulus bisa diberikan meski harus menambah utang,” ujar purbaya setelah rapat paripurna pengesahan ruu apbn 2025 di gedung dpr, senayan, jakarta, selasa (23/9).
 
purbaya menilai ke depan pemerintah tidak perlu menambah utang secara berlebihan. fokus utama akan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi. dengan begitu, penerimaan pajak dapat meningkat tanpa harus bergantung pada pembiayaan utang.
 
“saya perkirakan penerbitan utang bisa lebih rendah dari yang tercantum di apbn. nanti kita lihat realisasinya di semester pertama tahun depan. jika uang negara dikelola dengan baik tanpa mengganggu ekonomi, itu sudah menjadi tambahan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak,” jelas purbaya.
 
purbaya juga menyebutkan setiap tambahan 1% pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara sekitar rp220 triliun. sementara tambahan setengah persen pertumbuhan diperkirakan bisa menambah rp110 triliun.
 
“jadi, batas utang tidak boleh terlalu kaku. yang penting bagaimana apbn yang ada bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkap purbaya.
 
sementara itu, dpr bersama pemerintah menyepakati perubahan strategi jangka menengah dalam pengelolaan fiskal. strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang kini diubah menjadi strategi berbasis pendapatan.
 
"banggar dpr bersama pemerintah telah menyepakati skema penting jangka menengah, yakni pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan," ujar ketua badan anggaran dpr said abdullah pada rapat paripurna dpr, selasa (23/9).
 
said menjelaskan, dengan perubahan strategi tersebut, pemerintah perlu merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju keseimbangan anggaran dalam apbn.
 
pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2026 telah dilakukan secara mendalam mulai dari komisi i hingga komisi xiii dpr, sebelum akhirnya dibawa ke badan anggaran.
 
“rapbn 2026 yang kita minta persetujuan kepada sidang paripurna adalah instrumen negara untuk menghadapi dunia yang terus berubah, termasuk perang narasi yang tampak benar tetapi sejatinya menyamarkan kebohongan,” kata said.
 
lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meski tidak ada karya yang sempurna, banggar dan pemerintah berupaya maksimal agar rapbn 2026 mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang bagi perekonomian nasional.
 
“apakah apbn 2026 akan menjadi instrumen yang tangguh, itu kembali pada pemerintah sendiri. namun yang pasti, proses pembahasan rapbn 2026 telah melalui kajian mendalam. pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan kekuatan fiskal,” tutup said. (beritasatu.com/c1)