Kasus Korupsi Kuota Haji, DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 22 Sep 2025 - 20:03

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. -FOTO DISWAY -

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ia menegaskan langkah tegas tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

’’Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Abdullah dalam keterangan resmi, Senin (22/9).

Menurutnya, praktik korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi juga menyangkut nilai keagamaan dan hak umat Muslim.

“Korupsi kuota haji adalah kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, KPK harus tegas dan transparan, jangan sampai ada intervensi atau keberpihakan,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyidikan kasus ini membutuhkan waktu karena aliran dana yang ditelusuri sangat kompleks.

“Itu hampir 400 travel, jadi penanganannya memang memakan waktu. Kami tidak ingin gegabah, karena harus memastikan ke mana saja uang ini mengalir dan siapa yang menyimpannya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, penyidik tengah mengejar pihak yang berperan sebagai ‘juru simpan’ dana hasil dugaan korupsi. Ia menegaskan, uang tidak serta-merta berhenti pada pimpinan lembaga tertentu, termasuk Kementerian Agama.

“Kalau sudah diketahui siapa yang menjadi juru simpan, maka proses tracing akan lebih mudah,” tambahnya.

KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana tersebut. Dari perhitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Dalam rangka penyidikan, KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu adanya campur tangan Istana dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

Lembaga antirasuah itu menegaskan penanganan kasus ini murni berdasarkan penegakan hukum.

“Tidak benar ada intervensi dari Istana. KPK bekerja sesuai aturan hukum,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Senin (22/9).

kasus korupsi kuota haji, dpr desak kpk segera tetapkan tersangka                            jakarta – anggota komisi iii dpr ri fraksi pkb abdullah mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
ia menegaskan langkah tegas tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
’’kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka kpk tidak boleh ragu. harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata abdullah dalam keterangan resmi, senin (22/9).
menurutnya, praktik korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi juga menyangkut nilai keagamaan dan hak umat muslim.
“korupsi kuota haji adalah kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. karena itu, kpk harus tegas dan transparan, jangan sampai ada intervensi atau keberpihakan,” tegasnya.
sebelumnya, kpk mengungkap sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan tahun 2023–2024. plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, menyebut penyidikan kasus ini membutuhkan waktu karena aliran dana yang ditelusuri sangat kompleks.
“itu hampir 400 travel, jadi penanganannya memang memakan waktu. kami tidak ingin gegabah, karena harus memastikan ke mana saja uang ini mengalir dan siapa yang menyimpannya,” ujar asep di gedung merah putih kpk, jakarta, kamis (18/9/2025).
menurutnya, penyidik tengah mengejar pihak yang berperan sebagai ‘juru simpan’ dana hasil dugaan korupsi. ia menegaskan, uang tidak serta-merta berhenti pada pimpinan lembaga tertentu, termasuk kementerian agama.
“kalau sudah diketahui siapa yang menjadi juru simpan, maka proses tracing akan lebih mudah,” tambahnya.
kpk bekerja sama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) untuk menelusuri aliran dana tersebut. dari perhitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari rp1 triliun.
dalam rangka penyidikan, kpk juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. mereka adalah mantan menteri agama yaqut cholil qoumas, staf khususnya ishfah abidal aziz, serta pemilik maktour travel, fuad hasan masyhur. 
komisi pemberantasan korupsi (kpk) menepis isu adanya campur tangan istana dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang ditaksir merugikan negara lebih dari rp1 triliun.
lembaga antirasuah itu menegaskan penanganan kasus ini murni berdasarkan penegakan hukum.
“tidak benar ada intervensi dari istana. kpk bekerja sesuai aturan hukum,” ujar wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto, senin (22/9).
fitroh menjelaskan, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus mengacu pada kecukupan bukti yang sah.
hingga kini, tim penyidik masih mengumpulkan dokumen dan keterangan yang relevan sesuai prosedur hukum.
sebelumnya, plt deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, menyebut meski status kasus telah naik ke tahap penyidikan sejak 9 agustus 2025, identitas tersangka belum diumumkan.
alasannya, penyidik masih fokus memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan sekaligus menghitung besaran kerugian negara.
menurut asep, penyidik menelusuri adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan aliran dana pada distribusi kuota haji khusus 2024.
investigasi mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah pejabat kementerian agama (kemenag), asosiasi, hingga agen penyelenggara perjalanan haji dan umrah.
“siapa yang memberi perintah, siapa yang menyusun, siapa yang mengumpulkan, dan siapa yang menerima dana, semua itu masih kami dalami,” ungkap asep.
meski tekanan publik semakin besar agar kpk segera mengumumkan tersangka, lembaga tersebut menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
di sisi lain, komisi iii dpr mendesak kpk untuk mempercepat penetapan tersangka.
menurut anggota komisi iii, abdullah, kasus dugaan korupsi kuota haji ini menyangkut kepentingan umat sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat dan tegas.
“kalau penyidikan sudah dimulai, kpk tidak boleh ragu. segera tetapkan tersangka agar proses hukum jelas, dan masyarakat bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” ujar abdullah, dikutip dari antara. 
ia menilai praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
karena itu, siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan pejabat maupun swasta, harus ditindak tanpa pandang bulu.
abdullah juga mengingatkan agar kpk bekerja secara transparan dan profesional.
ia menekankan bahwa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
“kpk memiliki mandat memberantas korupsi tanpa kompromi. jangan sampai publik menilai ada intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” tegasnya.
lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng kesakralan ibadah umat islam.
karena itu, ia mendorong agar kpk serius, adil, dan transparan dalam penanganannya.
komisi iii dpr, lanjut abdullah, akan terus memantau jalannya proses hukum di kpk untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan prinsip good governance serta akuntabilitas publik. (disway/c1/abd)