Presiden Prabowo Instruksikan Lartas Impor Tapioka, Aspirasi Petani Singkong Lampung Terjawab

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 21 Sep 2025 - 20:07

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan larangan terbatas impor tapioka demi melindungi petani singkong lokal. -FOTO DOK. BIRO ADPIM -

Hal senada disampaikan Budi Pranata Jati, Manajer PT Agung Mulia Bunga Tapioka. Ia berharap ada upaya pemerintah untuk menstabilkan harga tapioka di pasar lokal agar petani dan pabrik sama-sama bisa bertahan.

“Kalau harga tapioka stabil, pabrik bisa membeli singkong lebih tinggi. Jadi kedua belah pihak, petani dan pabrik, sama-sama diuntungkan,” ujarnya.

Para petani berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera turun tangan menindak tegas pabrik yang tidak patuh aturan, sekaligus menghadirkan solusi agar mereka tidak terus merugi akibat praktik yang dianggap merugikan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara khusus meminta bantuan Badan Legislasi (Banleg) DPR RI untuk segera menerbitkan regulasi nasional terkait tata kelola singkong secara komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Mirza –sapaan akrabnya– saat menyambut kedatangan Banleg DPR RI tersebut di VIP Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, Senin (14/7). (adpim/pip/c1/abd)

presiden prabowo instruksikan lartas impor tapioka, aspirasi petani singkong lampung terjawab                            jakarta – aspirasi petani singkong yang disuarakan gubernur lampung rahmat mirzani djausal akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat. 
presiden republik indonesia prabowo subianto memerintahkan penerapan larangan terbatas (lartas) impor etanol dan tepung tapioka guna melindungi petani lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
instruksi tersebut disampaikan menteri pertanian andi amran sulaiman usai memimpin  rapat perlindungan dan penyelesaian permasalahan petani ubi kayu dan tebu di auditorium gedung f kementerian pertanian, jakarta selatan, jumat (19/9). rapat dihadiri unsur pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, asosiasi petani, hingga pelaku usaha dari sektor singkong, tapioka, dan tebu.
mentan amran menegaskan, kebijakan lartas merupakan arahan langsung presiden. “khusus etanol, kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. kalau produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan, impor ditiadakan. begitu juga singkong, jika bisa dipenuhi, impor tepung tapioka tidak diperbolehkan,” ujarnya.
tepung tapioka sebagai produk turunan singkong kerap memengaruhi harga di tingkat petani. saat impor tinggi, industri lebih memilih pasokan luar negeri yang lebih murah, sehingga permintaan singkong lokal menurun dan harga anjlok meski produksi melimpah. dengan adanya lartas, industri dalam negeri diarahkan kembali menyerap hasil panen petani lokal.
gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyampaikan apresiasi atas langkah presiden yang berpihak pada petani. “alhamdulillah, perjuangan panjang kita bersama petani akhirnya mendapat perhatian serius presiden. dengan kebijakan lartas ini, harga singkong insyaallah akan kembali naik dan petani lampung bisa lebih sejahtera,” kata gubernur mirza.
selain itu, gubernur mirza juga mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi (het) tepung tapioka untuk menjaga kestabilan pasar. “kita ingin harga tapioka di pasar terkendali, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih layak. pemprov lampung akan terus mengawal implementasi kebijakan pusat ini agar benar-benar dirasakan oleh petani,” tegasnya. 
sebelumnya, kabar baik datang untuk petani singkong di lampung.
menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman resmi menetapkan harga minimal singkong rp1.350 per kilogram (kg) dengan rafaksi maksimal 15 persen.
penetapan harga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur lampung rahmat mirzani djausal bersama empat bupati sentra singkong, yakni bupati lampung utara hamartoni ahadis, bupati lampung tengah ardito wijaya, bupati lampung timur ela siti nuryamah, dan bupati mesuji elfianah. pertemuan berlangsung di kementerian pertanian, selasa malam (9/9/2025).
gubernur mirza menegaskan langkah ini diambil untuk menyelamatkan petani dari kerugian akibat terus merosotnya harga singkong.
’’jika dibiarkan, petani bisa meninggalkan singkong karena tidak lagi menguntungkan. padahal lampung menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional,” ujarnya.
menanggapi hal itu, mentan amran langsung mengeluarkan kebijakan harga dasar singkong. “petani harus punya jaminan harga. regulasi ini akan kita kawal bersama,” tegas amran.
selain penetapan harga, mentan juga mendorong peningkatan produktivitas singkong di lampung. ia menargetkan produksi bisa mencapai 70 ton per hektare dengan dukungan tim khusus dan program pelatihan.
“saya akan ajarkan langsung agar lampung bisa jadi percontohan peningkatan produksi singkong nasional,” tambahnya.
sebagai tindak lanjut, kementerian pertanian melalui direktorat jenderal tanaman pangan mengeluarkan surat nomor: b-2218/tp.220/c/09/2025 tentang kesepakatan harga ubi kayu. 
surat tersebut juga mengatur tata niaga tepung tapioka dan tepung jagung sebagai komoditas lartas (dilarang dan dibatasi), sehingga impor hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi.
kesepakatan ini resmi berlaku mulai 9 september 2025 dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam melindungi petani serta memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas lokal. 
sementara, sejumlah petani singkong di way kanan kembali menyuarakan keluhan terkait ketidakpatuhan sejumlah pabrik pengolahan singkong terhadap surat edaran gubernur lampung dan surat peringatan bupati way kanan mengenai harga serta potongan singkong.
petani dari wilayah pakuan ratu, negara batin, dan negeri besar mengaku masih menerima harga jual jauh di bawah standar. 
selain itu, mereka juga dirugikan oleh potongan (rafaksi) yang dianggap tidak transparan dan sistem buka-tutup pabrik yang menyulitkan penjualan hasil panen.
“di beberapa pabrik harga singkong masih rendah, tidak sesuai surat edaran gubernur. kami sangat dirugikan,” ujar nasir, petani asal pakuan ratu, rabu (10/9/2025).
keluhan serupa disampaikan hery, petani lainnya, yang menyoroti potongan timbangan hingga 40 persen tanpa perhitungan jelas. 
“alasannya kadang kadar air tinggi, kadang singkong kotor. tidak ada transparansi bagaimana cara menghitung potongan itu,” keluhnya.
selain harga dan potongan, sistem buka-tutup pabrik juga menambah beban petani. mereka kerap membawa hasil panen ke pabrik, namun ternyata pabrik tutup tanpa pemberitahuan. 
kondisi ini membuat petani harus menanggung biaya transportasi tambahan dan menjual singkong ke pembeli lain dengan harga lebih murah.
menanggapi keluhan itu, ko pimping, manajer cv gajah mada inter nusa, mengaku pihaknya menutup pabrik sejak rabu 9 september 2025. 
ia menyebut alasan utama adalah tuntutan petani agar pabrik hanya memotong 30 persen tanpa pengukuran kadar pati, sementara harga jual tapioka di pasar lokal masih rendah, hanya rp4.600/kg.
“kalau situasi ini tidak segera ada solusi dari pemerintah, banyak pabrik yang bisa tutup. kami diminta beli singkong sesuai ketentuan, tapi harga jual tapioka dibiarkan jatuh. pabrik juga butuh perhatian pemerintah,” jelasnya.
hal senada disampaikan budi pranata jati, manajer pt agung mulia bunga tapioka. ia berharap ada upaya pemerintah untuk menstabilkan harga tapioka di pasar lokal agar petani dan pabrik sama-sama bisa bertahan.
“kalau harga tapioka stabil, pabrik bisa membeli singkong lebih tinggi. jadi kedua belah pihak, petani dan pabrik, sama-sama diuntungkan,” ujarnya. 
para petani berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera turun tangan menindak tegas pabrik yang tidak patuh aturan, sekaligus menghadirkan solusi agar mereka tidak terus merugi akibat praktik yang dianggap merugikan. 
sebelumnya, gubernur lampung rahmat mirzani djausal secara khusus meminta bantuan badan legislasi (banleg) dpr ri untuk segera menerbitkan regulasi nasional terkait tata kelola singkong secara komprehensif.
hal tersebut disampaikan mirza –sapaan akrabnya– saat menyambut kedatangan banleg dpr ri tersebut di vip bandara radin inten ii, natar, lampung selatan, senin (14/7).  (adpim/pip/c1/abd)