Ribuan Dapur Program MBG Diduga Fiktif
Radar Lampung Baca Koran--
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan ribuan titik dapur fiktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan serius, terutama dalam hal verifikasi dan pengawasan di lapangan.
Dalam rapat kerja dengan BGN pada Senin lalu, Nurhadi mengungkap telah melaporkan praktik penjualan lokasi dapur MBG oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA:BPBJ Buang Badan ke LKPP
’’Seperti yang pernah saya laporkan, ada oknum yang menjual titik dapur. Ternyata benar, buktinya BGN menemukan sekitar 5.000 titik fiktif setelah kebijakan roll back,” ujar Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat (19/9).
Nurhadi menilai temuan 5.000 dapur fiktif tersebut sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi yang diterapkan BGN.
Selain masalah dapur fiktif, ia juga menyoroti insiden keracunan makanan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program MBG.
Nurhadi meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
“Bapak harus turun langsung, bukan hanya saat acara seremonial atau launching dapur. Lakukan sidak rahasia ke dapur-dapur, bahkan dini hari, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kepala SPPI dan ahli gizi,” tegas Nurhadi.
Ia menambahkan, meskipun tenaga ahli gizi dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) telah mendapatkan pelatihan ketat di Universitas Pertahanan, kasus keracunan masih terjadi.
“Sudah ada ahli gizi dan kepala SPPI yang dilatih, tapi nyatanya keracunan masih terjadi di beberapa kabupaten,” ungkapnya.
Temuan 5.000 dapur fiktif ini menjadi sorotan serius, karena menunjukkan adanya potensi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.
Nurhadi mendesak BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi data dan memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan aman bagi masyarakat.
Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah segera mengambil langkah pemulihan bagi korban sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh pasca serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.