AS Kembali Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 19 Sep 2025 - 16:40

VOTING GENCATAN SENJATA: Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Morgan Ortagus (Tengah) mendengarkan Duta Besar Aljazair Amar Bendjama (kanan) berbicara setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi gencatan senjata di Gaza pada Kamis- FOTO AL JAZEERA -

JAKARTA – Amerika Serikat kembali memakai hak vetonya untuk menggagalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut diberlakukannya gencatan senjata permanen di Gaza, Palestina.

Sidang pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis, 18 September 2025 itu mengajukan resolusi mengenai penghentian pertempuran tanpa syarat di Gaza serta desakan agar seluruh sandera segera dibebaskan.

Rancangan resolusi tersebut disusun oleh 10 negara anggota terpilih dari total 15 anggota DK PBB. Sebanyak 14 negara memberikan persetujuan, hanya Amerika Serikat yang menolak.

Dengan demikian, ini menjadi kali keenam Washington menggunakan hak veto dalam resolusi terkait konflik Gaza.

“Penolakan AS terhadap resolusi ini sudah bisa diprediksi,” ucap Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus. Ia menilai resolusi tersebut tidak mengecam Hamas, mengabaikan hak Israel untuk mempertahankan diri, dan justru memberi legitimasi pada narasi yang menguntungkan Hamas.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut keputusan AS sangat disayangkan. Menurutnya, veto tersebut menghalangi Dewan Keamanan menjalankan mandatnya dalam merespons krisis kemanusiaan serta mencegah genosida terhadap warga sipil.

Ia juga menyatakan kecewa dengan sikap diam Dewan setelah veto dijatuhkan. “Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diterima, penggunaan hak veto semestinya tidak diperkenankan,” tegasnya.

Amerika Serikat tercatat berulang kali menolak resolusi sejenis. Kali terakhir, hak veto dipakai pada Juni lalu untuk membela posisi Israel.

Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Lassen, menekankan bahwa resolusi ini seharusnya mengirim pesan kuat bahwa Dewan Keamanan tidak berpaling dari penderitaan warga sipil, para sandera, serta tuntutan gencatan senjata.

“Satu generasi tengah berada di ambang kepunahan, bukan hanya akibat perang, tapi juga karena kelaparan dan putus asa. Operasi militer Israel yang kian meluas di Kota Gaza semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil,” ujarnya.(*)

as kembali veto resolusi dk pbb soal gencatan senjata gaza                            
jakarta – amerika serikat kembali memakai hak vetonya untuk menggagalkan rancangan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (dk pbb) yang menuntut diberlakukannya gencatan senjata permanen di gaza, palestina.
 
sidang pemungutan suara yang berlangsung pada kamis, 18 september 2025 itu mengajukan resolusi mengenai penghentian pertempuran tanpa syarat di gaza serta desakan agar seluruh sandera segera dibebaskan.
 
rancangan resolusi tersebut disusun oleh 10 negara anggota terpilih dari total 15 anggota dk pbb. sebanyak 14 negara memberikan persetujuan, hanya amerika serikat yang menolak.
 
dengan demikian, ini menjadi kali keenam washington menggunakan hak veto dalam resolusi terkait konflik gaza.
 
“penolakan as terhadap resolusi ini sudah bisa diprediksi,” ucap wakil utusan khusus as untuk timur tengah, morgan ortagus. ia menilai resolusi tersebut tidak mengecam hamas, mengabaikan hak israel untuk mempertahankan diri, dan justru memberi legitimasi pada narasi yang menguntungkan hamas.
 
sementara itu, duta besar palestina untuk pbb, riyad mansour, menyebut keputusan as sangat disayangkan. menurutnya, veto tersebut menghalangi dewan keamanan menjalankan mandatnya dalam merespons krisis kemanusiaan serta mencegah genosida terhadap warga sipil.
 
ia juga menyatakan kecewa dengan sikap diam dewan setelah veto dijatuhkan. “ini adalah kejahatan yang tidak bisa diterima, penggunaan hak veto semestinya tidak diperkenankan,” tegasnya.
 
amerika serikat tercatat berulang kali menolak resolusi sejenis. kali terakhir, hak veto dipakai pada juni lalu untuk membela posisi israel.
 
duta besar denmark untuk pbb, christina lassen, menekankan bahwa resolusi ini seharusnya mengirim pesan kuat bahwa dewan keamanan tidak berpaling dari penderitaan warga sipil, para sandera, serta tuntutan gencatan senjata.
 
“satu generasi tengah berada di ambang kepunahan, bukan hanya akibat perang, tapi juga karena kelaparan dan putus asa. operasi militer israel yang kian meluas di kota gaza semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil,” ujarnya.(*)

Tag

Share