Tenggat DRH PPPK Diperpanjang

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 14 Sep 2025 - 20:08

Radar Lampung Baca Koran--

Antrean SKCK Membeludak

BANDARLAMPUNG – Proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diperpanjang.

Awalnya, pengisian dijadwalkan hingga 15 September, tetapi diperpanjang hingga 22 September 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Rendi Reswandi mengungkapkan bahwa perpanjangan ini dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

’’Ya, usulan dari pemerintah daerah ke BKN sehingga diperpanjang. Jadi yang diperpanjang semua instansi pusat dan daerah,” ujar Rendi, Minggu (14/9).

Perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi para PPPK paruh waktu untuk melengkapi dan menyelesaikan data riwayat hidup secara optimal.

BKD Lampung juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu tambahan ini sebelum batas waktu berakhir.

Diketahui, Pemprov Lampung resmi membuka rekrutmen PPPK paruh waktu untuk tahun anggaran 2024. Rekrutmen ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/5057/VI.04/2025 tentang Persyaratan Dokumen Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu, yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Dalam surat tersebut, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13324/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 680 Tahun 2025.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi sebanyak 870 formasi PPPK Paruh Waktu, terdiri dari 617 tenaga guru dan 253 tenaga teknis. Ini bagian dari upaya kami memberi kepastian status bagi pegawai non-ASN yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi,” ujar Marindo.

Lebih lanjut, jabatan PPPK Paruh Waktu yang dibuka mencakup tenaga guru dan tenaga teknis, dengan rincian Pengelola Umum Operasional (SD), Operator Layanan Operasional (SLTA/sederajat), Pengelola Layanan Operasional (D3/sederajat), Penata Layanan Operasional (S1/D-IV sederajat).

Adapun kriteria pelamar meliputi pegawai non-ASN yang telah aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus, baik yang terdaftar dalam database BKN maupun yang belum, khususnya untuk tenaga guru.

Proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id hingga tanggal 15 September 2025.

tenggat drh pppk diperpanjang                            antrean skck membeludak
bandarlampung –  proses pengisian daftar riwayat hidup (drh) pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (pppk) paruh waktu di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) lampung diperpanjang.
awalnya, pengisian dijadwalkan hingga 15 september, tetapi diperpanjang hingga 22 september 2025.
plt. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) lampung rendi reswandi mengungkapkan bahwa perpanjangan ini dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah kepada badan kepegawaian negara (bkn).
’’ya, usulan dari pemerintah daerah ke bkn sehingga diperpanjang. jadi yang diperpanjang semua instansi pusat dan daerah,” ujar rendi, minggu (14/9).
baca juga:karantina lampung kembali gagalkan penyelundupan ratusan burung di bakauheni
perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi para pppk paruh waktu untuk melengkapi dan menyelesaikan data riwayat hidup secara optimal. 
bkd lampung juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu tambahan ini sebelum batas waktu berakhir.
diketahui, pemprov lampung resmi membuka rekrutmen pppk paruh waktu untuk tahun anggaran 2024. rekrutmen ini tertuang dalam pengumuman nomor: 800.1.2.2/5057/vi.04/2025 tentang persyaratan dokumen pengisian daftar riwayat hidup (drh) pppk paruh waktu, yang ditandatangani langsung oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi lampung, marindo kurniawan.
dalam surat tersebut, marindo kurniawan menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat kepala badan kepegawaian negara nomor 13324/b-si.01.01/sd/k/2025 tanggal 6 september 2025, serta keputusan menteri panrb nomor 680 tahun 2025.
“pemerintah provinsi lampung mendapatkan alokasi sebanyak 870 formasi pppk paruh waktu, terdiri dari 617 tenaga guru dan 253 tenaga teknis. ini bagian dari upaya kami memberi kepastian status bagi pegawai non-asn yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi,” ujar marindo.
lebih lanjut, jabatan pppk paruh waktu yang dibuka mencakup tenaga guru dan tenaga teknis, dengan rincian pengelola umum operasional (sd), operator layanan operasional (slta/sederajat), pengelola layanan operasional (d3/sederajat), penata layanan operasional (s1/d-iv sederajat).
adapun kriteria pelamar meliputi pegawai non-asn yang telah aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus, baik yang terdaftar dalam database bkn maupun yang belum, khususnya untuk tenaga guru.
proses pengisian daftar riwayat hidup (drh) dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id hingga tanggal 15 september 2025. 
calon pppk diwajibkan mengunggah berbagai dokumen, seperti pasfoto formal, ijazah, transkrip nilai, skck, surat sehat dari rs pemerintah, dan surat pernyataan bermaterai.
“kami mengimbau seluruh calon pppk untuk teliti dalam mengunggah dokumen. kesalahan unggah bisa menyebabkan gugurnya pemberkasan,” tegas marindo.
ia juga menegaskan bahwa seluruh proses ini tidak dipungut biaya, dan pihaknya tidak mentolerir praktik percaloan dalam bentuk apapun.
marindo juga menekankan bahwa peserta yang tidak melengkapi drh sesuai tenggat waktu akan dianggap mengundurkan diri. 
sementara itu, bagi calon yang terbukti memberikan informasi palsu saat pemberkasan maupun setelah pengangkatan, statusnya sebagai pppk akan dicabut.
“kami berharap seluruh peserta bisa mengikuti proses ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. pemerintah provinsi lampung berkomitmen penuh untuk menghadirkan proses rekrutmen yang adil, transparan, dan akuntabel,” pungkas marindo.
terpisah, ribuan orang mendadak menyerbu polres waykanan sejak rabu (10/9) lalu. mereka bukan hendak berdemo, melainkan berdesakan untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (skck), syarat wajib bagi honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
hingga jumat (12/9), antrean pemohon skck sudah menembus 2.200 orang. satintelkam polres way kanan bahkan kewalahan melayani tumpukan berkas. dari jumlah itu, 1.379 skck sudah berhasil dicetak, sementara 821 lainnya masih antre menunggu giliran.
kasat intelkam polres way kanan iptu mustholih mengakui lonjakan pemohon ini tak terelakkan pasca pengumuman kelulusan pppk.
“kami sudah menambah jam kerja hingga sabtu–minggu, bahkan menyiapkan tenda agar masyarakat tidak kepanasan atau kehujanan. alat cetak juga kami tambah. intinya, semua tetap kami layani,” tegasnya.
untuk di bandar lampung, pemkot memastikan 5.891 honorer segera diangkat menjadi pppk paruh waktu. namun ada syarat ketat, seperti semua wajib melengkapi administrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan massal.
plt kepala bkpsdm bandarlampung, zulkifli, meminta agar honorer yang diangkat menjadib pppk dapat melengkapi berkas sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.
“jika tidak melengkapi surat keterangan sehat hingga batas waktu, maka otomatis dianggap gugur,” ungkap zulkifli.
dari ribuan honorer di bandar lampung, terdapat 1.079 tenaga guru, 4.385 tenaga teknis, dan 427 tenaga kesehatan. pemeriksaan kesehatan dilakukan di rsud a. dadi tjokrodipo, yang hingga minggu (14/9) sudah melayani 5.800 honorer.
direktur rsud a. dadi tjokrodipo, dr. teti herawati, memastikan layanan akan terus dibuka hingga 22 september. “kami buka terus, jangan sampai ada yang gagal hanya karena telat melengkapi syarat,” katanya.
situasi berbeda justru terjadi di kota metro. dari total 2.465 tenaga harian lepas (thl), sebanyak 540 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) untuk diajukan sebagai pppk paruh waktu.
kondisi ini memicu keresahan. ketua forum thl non database, raden yusuf, mempertanyakan nasib mereka. “ada yang sudah lima tahun bekerja, tapi dinyatakan tms tanpa penjelasan. jika tak ada kejelasan, kami siap turun ke jalan,” tegasnya.
plt sekretaris bkpsdm metro, rama prastawa, menyebut 449 thl dengan sk sebelum 2025 masih bekerja hingga desember, sedangkan 91 thl dengan sk tahun 2025 langsung dirumahkan. “kami menunggu instruksi bkn, semoga ada solusi,” ujarnya.
di mesuji, muncul pertanyaan unik, apakah sk pppk paruh waktu bisa digadaikan di bank? kepala bkpsdm mesuji, ardi umum, mengaku belum bisa memastikan. 
“yang jelas, mereka punya nip, sk, dan gaji tetap. perjanjian kerjanya setahun dan bisa diperpanjang. soal bisa atau tidaknya dijadikan jaminan bank, kami masih menunggu regulasi,” katanya.
untuk di kabupaten mesujii, tercatat ada 1.140 non-asn memenuhi syarat menjadi pppk paruh waktu tahun 2025. (tim/c1/yud)