Lima PR Menkeu Purbaya

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 09 Sep 2025 - 20:54

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. --FOTO ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

Keempat, mencopot seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan putusan MK dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, baik berupa stimulus maupun insentif fiskal, yang dinilai merugikan keuangan negara. (beritasatu.com/c1)

lima pr menkeu purbaya                            jakarta - presiden prabowo subianto resmi mengganti sri mulyani dari posisi menteri keuangan (menkeu). jabatan tersebut kini diisi oleh eks ketua lembaga penjamin simpanan (lps) purbaya yudhi sadewa. pakar menilai ada lima pekerjaan rumah (pr) bagi menkeu baru tersebut.
 
hal itu disampaikan oleh direktur eksekutif celios bhima yudhistira, direktur ekonomi celios nailul huda, dan direktur kebijakan fiskal celios media wahyudi askar dalam keterangan tertulis, senin (8/9).
 
menurut mereka, lengsernya sri mulyani dari jabatan menkeu merupakan kabar positif bagi perekonomian. tuntutan untuk mengganti sri mulyani sudah lama disuarakan berbagai pihak sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pajak, pengelolaan belanja, dan naiknya beban utang yang mempersempit ruang fiskal.
 
"sebagai lembaga riset independen, celios akan terus mengawal kebijakan menkeu pengganti sri mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," demikian tertulis dalam keterangan tersebut.
 
lima tugas bagi menkeu purbaya sebagai pengganti sri mulyani: pertama, memastikan strategi penerimaan pajak memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah. misalnya, dengan menurunkan tarif ppn menjadi 8% dan menaikkan ptkp menjadi rp7 juta per bulan. kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit (anomali keuntungan). selain itu, pajak kekayaan berupa 2% bagi aset orang superkaya dinilai mendesak dilakukan untuk menekan ketimpangan sekaligus memperbesar penerimaan negara.
 
kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. kebijakan efisiensi perlu dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat.
 
ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, serta membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan, mangrove, atau karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
 
keempat, mencopot seluruh pejabat kementerian keuangan yang rangkap jabatan di bumn, karena bertentangan dengan putusan mk dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 
kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, baik berupa stimulus maupun insentif fiskal, yang dinilai merugikan keuangan negara. (beritasatu.com/c1)