DPR RI Siapkan Reformasi Internal
Merespons gelombang aspirasi masyarakat yang terangkum dalam ’’17+8 Tuntutan Rakyat”, DPR RI akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.-FOTO ISTIMEWA -
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi serta kebijakan internal.
Hal ini ia sampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja dan fasilitas anggota DPR. ’’DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” ujar Dasco.
Dasco menegaskan bahwa DPR sedang melakukan evaluasi total terhadap kebijakan internal, termasuk fasilitas yang diterima oleh anggota.
Salah satu langkah yang sudah diputuskan adalah moratorium kunjungan luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
“Sebagai bentuk transparansi, hasil evaluasi ini menyangkut komponen tunjangan serta hal-hal lain yang diterima anggota DPR,” jelasnya.
Selain moratorium, DPR juga menyepakati pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas, antara lain yaitu Biaya langganan listrik, Biaya jasa telepon, Biaya komunikasi intensif, dan Tunjangan transportasi.
Dasco menambahkan, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen DPR merespons aspirasi masyarakat yang menuntut penghematan dan akuntabilitas.
Perlu diketahui, merespons gelombang aspirasi masyarakat yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat,” DPR RI akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jika DPR dalam konferensi pers, di komplek parlemen, Senayan, Jumat 5 September 2025.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” katanya.
Dasco menyatakan bahwa transparasi ini bedasarkan keputusan DPR dan disetujui Ketua DPR, Puan Maharani.
“Ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustofa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama,” ungkapnya.
“Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menerima langsung massa aksi 17+8 di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 4 Agustus 2025.
Massa aksi yang terdiri dari para influencer ini menyampaikan sejumlah tuntutan rakyat, termasuk isu tunjangan pejabat dan harga kebutuhan pokok.
Andre Rosiade menyampaikan bahwa kehadiran dirinya bersama Rieke merupakan mandat dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menerima aspirasi dari massa.
Ia menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap segala bentuk masukan dari masyarakat. “Kita ditugaskan pimpinan DPR, Pak Dasco tadi, untuk menerima teman-teman mendengarkan aspirasi. Ini menegaskan bahwa DPR sangat terbuka bagi aspirasi seluruh masyarakat,” ujar Andre di hadapan massa.
Terkait isu tunjangan yang sebelumnya memicu gelombang protes, Andre menyatakan bahwa DPR telah sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat, termasuk menghapus tunjangan tertentu yang dianggap tidak relevan.
“Kita tegaskan lagi, sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Kita membuka diri atas masukan aspirasi. Ketiga, juga disepakati tunjangan kerja luar negeri, insyaallah kita akan transformasi ke depan menjadi lebih baik sesuai tuntutan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa sebelumnya, yang ia sebut sebagai “September gelap”. “Tentu saja secara pribadi saya menyampaikan duka cita mendalam,” ucap Rieke.
Rieke juga menambahkan beberapa poin penting yang akan ia perjuangkan di parlemen, antara lain menurunkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula.
Ia juga menyuarakan penolakan terhadap impor pangan yang dinilai tidak mendesak dan penolakan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi, mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah,” tuturnya. (disway/c1/yud)