Sektor Pendidikan Lampung Alami Deflasi 15,10 Persen

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 07 Sep 2025 - 20:55

Kebijakan prorakyat Gubernur Mirza membawa dampak nyata, sektor pendidikan Lampung mengalami deflasi 15,10 persen.-FOTO DINAS KOMINFOTIK -

Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM. Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.

"Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung," ucapnya.

Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah.

Kebijakan penghapusan uang komite yang dilakukan oleh Pemprov Lampung mendapatkan sambutan positif dari para orang tua siswa, salah satunya, Rahmawati. Di tengah beban biaya yang meningkat setiap awal tahun ajaran, penghapusan uang komite tersebut dinilai sangat memberikan keringanan.

"Tiap awal tahun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Seperti untuk kebutuhan seragam, alat tulis, hingga perlengkapan sekolah lainnya,"ujar Rahma.

Sehingga ia menilai penghapusan uang komite tersebut dapat memberikan keringanan bagi orang tua siswa.

"Dengan dihapusnya uang komite, setidaknya ada satu beban yang terangkat. Biasanya setiap bulan saya bayar uang komite 500 ribu," jelasnya.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari kebijakan Pemprov Lampung terkait pembebasan biaya pendidikan.

Soma menjelaskan bahwa strategi Pemprov Lampung telah berhasil mencapai tujuan jangka pendeknya. Berdasarkan data BPS, ia melihat bahwa keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah kini sedikit terbebaskan dari beban biaya sekolah yang selama ini cenderung mahal.

"Dari konteks itu, kita bisa melihatnya sebagai inovasi dalam sudut pandang sosial ekonomi yang bisa menjadi percontohan untuk daerah lain," ujar Soma. Ia menambahkan bahwa strategi ini berpotensi menjadi model reformasi biaya pendidikan yang lebih inklusif.

Namun, Soma juga memberikan catatan penting terkait tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai. Keberhasilan jangka pendek ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa isu, seperti potensi penggunaan dana pusat yang dapat menimbulkan pembengkakan pembiayaan sektor pendidikan di daerah.

Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kekurangan biaya operasional sekolah yang selama ini sering ditutupi oleh dana komite.

"Tantangan yang bisa hadir tentu adalah bagaimana sekolah-sekolah yang membebaskan biaya pendidikan dan komite itu menjaga dengan stabil kualitas pendidikannya," tegas Soma.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Soma merekomendasikan Pemprov Lampung untuk menghadirkan skema pemberdayaan komite sekolah dengan gaya baru. Salah satunya adalah dengan mengubah peran komite dari sekadar pengumpul dana menjadi mitra pengawasan mutu dan inovasi pembelajaran. Peran baru ini juga mencakup penyalur aspirasi orang tua. (pip/c1/yud)

sektor pendidikan lampung alami deflasi 15,10 persen                            bandarlampung - berdasarkan data badan pusat statistik (bps) lampung, kelompok pendidikan mengalami deflasi 15,10 persen pada agustus 2025.
ini merupakan fenomena langka untuk kali pertamanya tercatat di provinsi lampung. indeks harga di sektor pendidikan turun dari 108,59 pada agustus 2024 menjadi 92,19 pada agustus 2025. 
kondisi ini terjadi di era kepemimpinan gubernur rahmat mirzani djausal, salah satunya dipicu oleh kebijakan penghapusan uang komite sekolah
baca juga:bandarlampung tanpa traffic light baru
secara umum, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) lampung pada agustus 2025 hanya mencapai 1,05 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen. 
inflasi lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat. 
namun, yang paling mengejutkan adalah peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah yang turun tajam hingga 51,23 persen. 
sebaliknya, pendidikan tinggi justru meningkat 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi (y-on-y) sebesar 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya pada jenjang sma/smk, smp, dan sd.
fenomena ini semakin kontras bila dibandingkan dengan kondisi nasional. pada agustus 2025, kelompok pendidikan di tingkat nasional justru mencatat inflasi (y-on-y) sebesar 1,43 persen, dengan tiga subkelompok mengalami kenaikan.
hanya pendidikan menengah yang mengalami deflasi tipis sebesar 0,40 persen. artinya, ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam.
kepala dinas kominfotik lampung, ganjar jationo menilai bahwa kebijakan gubernur, rahmat mirzani djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di lampung. 
dampak kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti bos, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.
"hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat," ujar ganjar melalui keterangan tertulis yang diterima radarlampung.co.id, kamis 4 september 2025.
dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. secara makro, hal ini ikut menekan inflasi lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.
jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan sdm. namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.
"keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi lampung berpihak pada sektor pendidikan. masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi lampung," ucapnya.
dengan kondisi ini, era kepemimpinan rahmat mirzani djausal tercatat dalam sejarah lampung. untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. 
kebijakan penghapusan uang komite yang dilakukan oleh pemprov lampung mendapatkan sambutan positif dari para orang tua siswa, salah satunya, rahmawati. di tengah beban biaya yang meningkat setiap awal tahun ajaran, penghapusan uang komite tersebut dinilai sangat memberikan keringanan. 
"tiap awal tahun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. seperti untuk kebutuhan seragam, alat tulis, hingga perlengkapan sekolah lainnya,"ujar rahma. 
sehingga ia menilai penghapusan uang komite tersebut dapat memberikan keringanan bagi orang tua siswa. 
"dengan dihapusnya uang komite, setidaknya ada satu beban yang terangkat. biasanya setiap bulan saya bayar uang komite 500 ribu," jelasnya. 
sementara, pengamat kebijakan publik universitas lampung (unila), vincensius soma ferrer, mengatakan, hal ini merupakan dampak nyata dari kebijakan pemprov lampung terkait pembebasan biaya pendidikan.
soma menjelaskan bahwa strategi pemprov lampung telah berhasil mencapai tujuan jangka pendeknya. berdasarkan data bps, ia melihat bahwa keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah kini sedikit terbebaskan dari beban biaya sekolah yang selama ini cenderung mahal.
"dari konteks itu, kita bisa melihatnya sebagai inovasi dalam sudut pandang sosial ekonomi yang bisa menjadi percontohan untuk daerah lain," ujar soma. ia menambahkan bahwa strategi ini berpotensi menjadi model reformasi biaya pendidikan yang lebih inklusif.
namun, soma juga memberikan catatan penting terkait tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai. keberhasilan jangka pendek ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa isu, seperti potensi penggunaan dana pusat yang dapat menimbulkan pembengkakan pembiayaan sektor pendidikan di daerah. 
selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kekurangan biaya operasional sekolah yang selama ini sering ditutupi oleh dana komite.
"tantangan yang bisa hadir tentu adalah bagaimana sekolah-sekolah yang membebaskan biaya pendidikan dan komite itu menjaga dengan stabil kualitas pendidikannya," tegas soma.
untuk mengatasi tantangan tersebut, soma merekomendasikan pemprov lampung untuk menghadirkan skema pemberdayaan komite sekolah dengan gaya baru. salah satunya adalah dengan mengubah peran komite dari sekadar pengumpul dana menjadi mitra pengawasan mutu dan inovasi pembelajaran. peran baru ini juga mencakup penyalur aspirasi orang tua. (pip/c1/yud)