Rekomendasi Diskes, Disdikbud Hentikan Pendistribusian MBG

Atas rekomendasi Diskes, Disdikbud Bandarlampung menghentikan pendistribusian makanan program MBG. -ILUSTRASI/FOTO ANGGI RHAISA/RADAR LAMPUNG-
Sementara, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat, 247 siswa dari tiga sekolah menjadi korban, dengan 12 anak harus menjalani rawat inap di rumah sakit dan puskesmas. Sisanya menjalani perawatan jalan dengan keluhan mual, muntah, hingga pusing.
“Awal yang kami lakukan adalah memberikan penanganan medis terkait keluhan siswa. Alhamdulillah kondisi mereka berangsur membaik,” jelas Kepala Dinkes Bandar Lampung, Muhtadi A. Tumenggung, Rabu (3/9).
Muhtadi menjelaskan, Hasil pemeriksaan awal Dinas Kesehatan, menemukan fakta bahwa, air bersih yang digunakan untuk mengolah makanan MBG di dapur penyedia ternyata terkontaminasi bakteri E. coli.
Temuan ini menguatkan dugaan bahwa sanitasi dapur pengolah makanan jauh dari standar higienis. “Temuan langsung kami sampaikan ke SPPI, dan dapur dihentikan sementara sampai dinyatakan steril,” ujar Muhtadi.
Pemkot Bandar Lampung memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung, bahkan bagi siswa yang tidak tercover BPJS.
“Tidak boleh ada korban yang terbebani. Semua ditangani gratis oleh fasilitas kesehatan Pemkot,” tegasnya.
Terpisah, Ketua SPPI MBG, Deri Rian, angkat bicara soal insiden keracunan ini. Ia mengklaim langsung bergerak mendatangi sekolah, rumah sakit, hingga kediaman siswa yang terdampak.
“Kami memastikan semua anak sudah ditangani medis. Kondisinya sebagian besar sudah membaik,” kata Deri, Rabu (3/9).
Namun, ia juga mengingatkan agar makanan MBG tidak dibawa pulang dan dikonsumsi malam hari, karena rawan terkontaminasi bakteri setelah lebih dari dua jam di suhu ruang.
Meski mengaku bertanggung jawab, Deri belum memastikan apakah program MBG tetap dikelola yayasan yang sama jika terbukti sumber keracunan berasal dari makanan program.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, menyampaikan keprihatinannya. “Program ini seharusnya menjamin gizi anak. Namanya makanan bergizi tentu harus higienis dan aman,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni, menilai kasus ini tamparan keras bagi pengelola MBG. Menurutnya, pengawasan mulai dari pencucian bahan, proses memasak, hingga distribusi harus diperketat.
“Keselamatan siswa adalah prioritas utama. Jangan sampai kelalaian kecil berakibat fatal,” tegas Asroni. Ia menambahkan, DPRD menunggu hasil pemeriksaan detail sebelum memutuskan pemanggilan pihak terkait.
Diketahui, dapur katering MBG berada di bawah Yayasan Asri Amanah Barokah. Pasca kejadian, yayasan itu diberhentikan sementara oleh pengawas program sebagai langkah evaluasi.
Meski demikian, Asroni menekankan bahwa SOP dan pengawasan harus jadi prioritas mutlak agar tragedi serupa tidak terulang.