Pemprov Lampung Kaji Anggaran Gaji PPPK Paro Waktu untuk Honorer R3 dan R4

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 02 Sep 2025 - 20:19

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Nurul Fajri. -FOTO IST -

Menurut Rendi, keterbatasan anggaran membuat Pemprov harus memprioritaskan honorer R3 dan sebagian R4. “Yang kami usulkan adalah R3 dan sebagian R4, supaya ada pemerataan meski anggaran terbatas. Kami sedang mencari skema terbaik agar semua honorer tetap bisa bekerja,” jelasnya.

Terkait jumlah honorer, Rendi mengungkapkan data masih dalam tahap validasi. “Untuk R3 sekitar 400 orang, sedangkan R4 masih kami bahas dan validasi. Nanti akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena formasi guru paling banyak,” paparnya.

Soal anggaran gaji, Rendi menegaskan hal itu juga sedang dibahas secara paralel. Meski demikian, rekrutmen akan tetap mengacu pada ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Prosesnya berdasarkan validasi data, kebutuhan organisasi, dan skala prioritas. Skemanya sedang kami matangkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemprov Lampung pada tahun ini telah menyerahkan SK PPPK tahap I kepada 5.469 pegawai, dan tahap II kepada 1.122 pegawai hasil seleksi PPPK tahun anggaran 2024.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak diperbolehkan mengajukan pindah instansi atau dinas.

Menurut Marindo, larangan ini ditetapkan untuk memastikan PPPK bertanggung jawab penuh terhadap formasi jabatan yang telah mereka pilih saat mendaftar. Pasalnya, kebutuhan formasi PPPK ditentukan berdasarkan kondisi riil di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), baik dari jumlah maupun spesifikasi jabatan.

“Saat seorang calon mendaftar sebagai PPPK, ia memilih formasi yang memang sangat dibutuhkan oleh OPD tertentu. Jika pindah, maka posisi tersebut akan kosong,” jelas Marindo, Rabu (20/8/2025).

Ia menambahkan, meski tidak bisa pindah instansi, PPPK tetap bisa mendapatkan tambahan tugas apabila dibutuhkan. Hal ini dapat diberikan melalui surat perintah dari atasan, tanpa mengubah status atau memindahkan OPD penempatannya.

“Kalau pindah itu tidak bisa. Tapi kalau tambahan tugas, itu bisa saja. Sama seperti ASN, PPPK juga wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya,” katanya.

Marindo menegaskan, aturan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dengan begitu, penempatan tenaga kerja benar-benar efektif sesuai kebutuhan awal.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menekankan beberapa hal penting bagi PPPK, antara lain:

Hanya dapat bertugas sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan saat pengangkatan.

Kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja PPPK berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022.

PPPK diwajibkan melakukan absensi harian melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2024.

pemprov lampung kaji anggaran gaji pppk paro waktu untuk honorer r3 dan r4                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung tengah mengkaji mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paro waktu. 
skema ini diprioritaskan untuk tenaga honorer r-3 yang tidak lulus seleksi pppk tahap i, serta sebagian honorer r-4 yang gagal pada tahap ii tahun anggaran 2025.
plt. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) lampung, nurul fajri, menjelaskan anggaran untuk gaji pppk paro waktu direncanakan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2026.
menurutnya, skema ini belum tercantum dalam apbd sebelumnya sehingga belum memiliki pos anggaran.
“ini yang sedang kami bahas dengan dprd. saat penyusunan apbd kemarin, pppk paro waktu belum ada rencana. ternyata muncul kebutuhan, dan belum teranggarkan,” ujar nurul, selasa (2/9/2025).
ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan komisi v dprd lampung untuk menyusun formulasi anggaran yang tepat. namun, besaran dana yang dibutuhkan masih belum bisa dipastikan karena gaji pppk paro waktu berbeda di setiap organisasi perangkat daerah (opd). 
durasi kontrak pppk paro waktu ditetapkan satu tahun, berbeda dengan pppk penuh waktu yang masa kontraknya lima tahun.
sebelumnya, plt. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) lampung, rendi reswandi, mengungkapkan pemprov telah menggelar rapat pembahasan skema pengangkatan pppk paro waktu pada 26 agustus 2025. ia menyebut, keterbatasan anggaran membuat pemprov memprioritaskan honorer r3 dan sebagian r4 untuk diangkat.
“r3 sekitar 400 orang, sementara jumlah r4 masih dalam proses validasi. data akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. kami juga koordinasi dengan dinas pendidikan karena formasi guru yang paling banyak,” jelas rendi.
ia menegaskan, proses rekrutmen tetap mengacu pada ketentuan badan kepegawaian negara (bkn), yakni berdasarkan validasi data, kebutuhan organisasi, dan skala prioritas. meski terdapat keterbatasan anggaran, pemprov berkomitmen agar rekrutmen berjalan sesuai rencana.
diketahui, pada tahun ini pemprov lampung telah menyerahkan surat keputusan (sk) pppk tahap i kepada 5.469 pegawai dan tahap ii untuk 1.122 pegawai hasil seleksi pppk tahun anggaran 2024.
sebelumnya nasib tenaga honorer berstatus r3 dan r4 di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) lampung mulai menemui titik terang. pemprov tengah membahas mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paro waktu.
pembahasan tersebut terpantau pada selasa (26/8), saat para kepala organisasi perangkat daerah (opd) menggelar rapat bersama sekretaris provinsi (sekprov) lampung. agenda utama rapat adalah rekrutmen pppk paro waktu, yang diprioritaskan untuk honorer r3 serta sebagian r4. mereka merupakan tenaga honorer yang tidak lolos pada seleksi pppk tahap i dan ii tahun anggaran 2024.
plt. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) lampung rendi reswandi mengatakan rapat kali ini fokus pada penyusunan mekanisme pengangkatan. ’’hari ini kami sudah melakukan pembahasan dan menyusun beberapa mekanisme terkait rekrutmen pppk paro waktu,” ujarnya di kantor gubernur lampung.
menurut rendi, keterbatasan anggaran membuat pemprov harus memprioritaskan honorer r3 dan sebagian r4. “yang kami usulkan adalah r3 dan sebagian r4, supaya ada pemerataan meski anggaran terbatas. kami sedang mencari skema terbaik agar semua honorer tetap bisa bekerja,” jelasnya.
terkait jumlah honorer, rendi mengungkapkan data masih dalam tahap validasi. “untuk r3 sekitar 400 orang, sedangkan r4 masih kami bahas dan validasi. nanti akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. kami juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan karena formasi guru paling banyak,” paparnya.
soal anggaran gaji, rendi menegaskan hal itu juga sedang dibahas secara paralel. meski demikian, rekrutmen akan tetap mengacu pada ketentuan dari badan kepegawaian negara (bkn). “prosesnya berdasarkan validasi data, kebutuhan organisasi, dan skala prioritas. skemanya sedang kami matangkan,” tegasnya.
sebagai informasi, pemprov lampung pada tahun ini telah menyerahkan sk pppk tahap i kepada 5.469 pegawai, dan tahap ii kepada 1.122 pegawai hasil seleksi pppk tahun anggaran 2024.
sekretaris provinsi (sekprov) lampung marindo kurniawan menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tidak diperbolehkan mengajukan pindah instansi atau dinas.
menurut marindo, larangan ini ditetapkan untuk memastikan pppk bertanggung jawab penuh terhadap formasi jabatan yang telah mereka pilih saat mendaftar. pasalnya, kebutuhan formasi pppk ditentukan berdasarkan kondisi riil di setiap organisasi perangkat daerah (opd), baik dari jumlah maupun spesifikasi jabatan.
“saat seorang calon mendaftar sebagai pppk, ia memilih formasi yang memang sangat dibutuhkan oleh opd tertentu. jika pindah, maka posisi tersebut akan kosong,” jelas marindo, rabu (20/8/2025).
 
ia menambahkan, meski tidak bisa pindah instansi, pppk tetap bisa mendapatkan tambahan tugas apabila dibutuhkan. hal ini dapat diberikan melalui surat perintah dari atasan, tanpa mengubah status atau memindahkan opd penempatannya.
“kalau pindah itu tidak bisa. tapi kalau tambahan tugas, itu bisa saja. sama seperti asn, pppk juga wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya,” katanya.
marindo menegaskan, aturan ini sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pppk. dengan begitu, penempatan tenaga kerja benar-benar efektif sesuai kebutuhan awal.
selain itu, pemprov lampung juga menekankan beberapa hal penting bagi pppk, antara lain:
hanya dapat bertugas sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan saat pengangkatan.
kepala opd wajib melakukan evaluasi kinerja pppk berdasarkan sasaran kinerja pegawai (skp) sesuai peraturan menteri panrb nomor 6 tahun 2022.
pppk diwajibkan melakukan absensi harian melalui aplikasi sistem informasi kinerja dan absensi pegawai (sikap), sebagaimana diatur dalam surat edaran gubernur lampung nomor 30 tahun 2024.
diketahui, pada tahun anggaran 2024, pemprov lampung merekrut ribuan pppk, baik tenaga pendidik maupun tenaga teknis. hingga 30 juli 2025 lalu, sebanyak 5.469 pegawai telah resmi diangkat, disusul tahap ii untuk 1.122 pegawai tambahan. (pip/c1/abd)