Anggota Bawaslu Puadi Rilis Buku Soal Dinamika Pengawasan Pemilu

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi meluncurkan buku berjudul Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan.
Dalam karyanya, Puadi menegaskan pemilu bukan sekadar pesta demokrasi, melainkan ajang perebutan kekuasaan yang penuh dengan kepentingan politik.
Menurut Puadi, peran Bawaslu sangat krusial untuk memastikan proses pemilu berjalan adil, transparan, dan berintegritas.
“Pengawasan pemilu tidak berdiri sendiri. Ia berada di tengah pusaran kepentingan mulai dari aktor politik, KPU, partai, kandidat, pemerintah, hingga masyarakat sipil. Di situlah Bawaslu hadir sebagai wasit, pengawas, sekaligus mediator,” ujar Puadi saat acara peluncuran buku di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Dalam buku tersebut, Puadi memaparkan berbagai tantangan pengawasan pemilu, seperti kesulitan mengakses data pemilih, keterbatasan alat bukti untuk menindak praktik politik uang, resistensi birokrasi terkait netralitas ASN, hingga tekanan politik dalam pencalonan.
Ia menyoroti dua hal penting dalam pengawasan. Pertama, pengawasan tidak boleh dipandang sebatas fungsi normatif, melainkan kapasitas kelembagaan yang mampu bernegosiasi dan berkolaborasi dengan berbagai kepentingan.
Kedua, interaksi kepentingan politik harus dipahami sebagai bagian dari realitas demokrasi yang menuntut independensi sekaligus inovasi.
“Pengawasan pemilu yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Dibutuhkan kolaborasi multipihak dan penguatan legitimasi. Demokrasi elektoral hanya dapat bertahan bila pengawasan berfungsi sebagai instrumen penyeimbang kepentingan politik,” tegasnya.
Buku ini berangkat dari disertasi akademik Puadi yang kemudian diperkaya dengan pengalaman praktisnya sebagai pengawas pemilu.
Ia berharap karyanya tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga pedoman praktis bagi penyelenggara pemilu, peneliti, maupun masyarakat sipil.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin,
Ketua Bawaslu periode 2012–2017 Muhammad, Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando, serta Ketua Bawaslu periode 2017–2022 Abhan. (bwl/c1/abd)