Gubernur Lampung Ajak Parpol Perjuangkan Kebijakan Pro-Rakyat

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 24 Aug 2025 - 21:04

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Muswil VI PKS dan menyerukan pentingnya kolaborasi politik demi kesejahteraan rakyat.-BIRO ADPIM-

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI PKS Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (24/8/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa politik sejatinya harus menghasilkan keputusan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan.

“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi dari semua pihak,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi meski memiliki kekayaan sumber daya alam. Data mencatat angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen atau di atas rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan juga masih rendah. Hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang dapat berkuliah. “Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidangnya,” ungkapnya.

Gubernur Mirza juga menyinggung distribusi hasil pertanian, khususnya gabah. Menurutnya, mayoritas gabah Lampung justru dijual keluar daerah sehingga masyarakat harus membeli kembali beras dengan harga lebih tinggi. Ia menyebut kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat menghidupkan kembali penggilingan padi di desa.

Selain itu, Mirza menekankan pentingnya pendidikan murah dan berkualitas. “Kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan harus murah dan kualitas pengajarannya harus bagus. Kalau tidak, bonus demografi justru bisa menjadi bencana,” tegasnya.

Di hadapan jajaran PKS, Mirza kembali menekankan perlunya kolaborasi politik demi melahirkan kebijakan yang solutif. “Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari kemiskinan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya menghadirkan politik yang benar-benar berpihak pada rakyat. Menurutnya, politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, melainkan menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menyejahterakan masyarakat.

“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan menambah beban hidup mereka,” kata Ade.

Ia juga menyoroti potensi besar Lampung di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan yang selama ini belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Karena itu, PKS mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok kecil lainnya.

Selain itu, Ade menekankan pentingnya membangun generasi muda yang berpendidikan, sehat, dan berdaya saing. “Kalau anak-anak kita tidak mendapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban,” ujarnya.

Ade pun menutup dengan mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menghadirkan politik yang solutif dan bermanfaat. “Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan, agar Lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya. (*)

gubernur lampung ajak parpol perjuangkan kebijakan pro-rakyat                             
bandar lampung – gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengajak seluruh partai politik, termasuk partai keadilan sejahtera (pks), untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
ajakan tersebut disampaikan gubernur mirza saat menghadiri musyawarah wilayah vi pks provinsi lampung di ballroom hotel emersia, bandar lampung, minggu (24/8/2025).
dalam sambutannya, gubernur mirza menegaskan bahwa politik sejatinya harus menghasilkan keputusan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan.
“lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi dari semua pihak,” ujarnya.
ia menyoroti kondisi lampung yang masih menghadapi tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi meski memiliki kekayaan sumber daya alam. data mencatat angka pengangguran terbuka di lampung mencapai 10,67 persen atau di atas rata-rata nasional.
selain itu, tingkat partisipasi pendidikan juga masih rendah. hanya 62 persen lulusan smp yang melanjutkan ke sma, dan hanya 21 persen lulusan sma yang dapat berkuliah. “ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidangnya,” ungkapnya.
gubernur mirza juga menyinggung distribusi hasil pertanian, khususnya gabah. menurutnya, mayoritas gabah lampung justru dijual keluar daerah sehingga masyarakat harus membeli kembali beras dengan harga lebih tinggi. ia menyebut kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat menghidupkan kembali penggilingan padi di desa.
selain itu, mirza menekankan pentingnya pendidikan murah dan berkualitas. “kuncinya ada pada pendidikan. pendidikan harus murah dan kualitas pengajarannya harus bagus. kalau tidak, bonus demografi justru bisa menjadi bencana,” tegasnya.
di hadapan jajaran pks, mirza kembali menekankan perlunya kolaborasi politik demi melahirkan kebijakan yang solutif. “politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa lampung keluar dari kemiskinan. karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik menjadi kunci,” tuturnya.
sementara itu, ketua dpw pks lampung ade utami ibnu dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya menghadirkan politik yang benar-benar berpihak pada rakyat. menurutnya, politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, melainkan menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menyejahterakan masyarakat.
“politik adalah alat perjuangan. kita harus memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan menambah beban hidup mereka,” kata ade.
ia juga menyoroti potensi besar lampung di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan yang selama ini belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat. karena itu, pks mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok kecil lainnya.
selain itu, ade menekankan pentingnya membangun generasi muda yang berpendidikan, sehat, dan berdaya saing. “kalau anak-anak kita tidak mendapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi justru akan menjadi beban,” ujarnya.
ade pun menutup dengan mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menghadirkan politik yang solutif dan bermanfaat. “mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan, agar lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya. (*)

Tag

Share