DPR: Berdasar Keamanan, Bukan Kepentingan Politik

Penambahan 6 Kodam Dilakukan Bertahap
JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (pur.) T.B. Hasanuddin angkat bicara soal kekhawatiran publik terkait dampak pembentukan enam kodam baru terhadap anggaran negara.
Menurutnya, penambahan satuan TNI memang membutuhkan anggaran, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
“Begini, pada hari Minggu saya diundang dan menyaksikan peresmian pembentukan penambahan 6 kodam yaitu kodam di Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Jadi ada 6 kodam,” jelas TB Hasanuddin kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa 12 Agustus 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pengembangan organisasi TNI tak berhenti di situ. Kemudian juga peresmian pembentukan 20 Brigade Infantri Teritorial.
“Di dalamnya ada 100 bataliyon. Kemudian juga pengembangan Kopassus, ada penambahan 6 grup. Kemudian Marinir ditambah dengan 5 Batalion Infantri Pendarat. Kemudian Kopasga ditambah 2 Batalion, 1 Batalion Tempur dan 1 Batalion Bantuan Tempur,” jelasnya.
Mengenai beban terhadap APBN, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pengembangan ini sudah dikaji dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran, tetapi secara bertahap. Jadi apa yang diresmikan kemarin itu nanti mungkin membutuhkan waktu sekian tahun. Sesuai dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan secara resmi rincian anggaran pada pidato kenegaraan.
“Anggarannya ada penambahan, dan nanti saya tidak akan mendahului Bapak Presiden. Nanti kita akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus. Dalam pidato Presiden menyambut 17 Agustus tahun 2025,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa adanya peningkatan belanja pegawai dan kemungkinan pengurangan pos anggaran lain.
“Bahkan saya dapat informasi, semula sekarang ini, anggaran untuk TNI itu 0,87 PDB. Nanti mungkin di sekitar di atas satu. Mungkin bisa satu setengah,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kesejahteraan prajurit dan pengadaan alutsista tetap menjadi prioritas.
“Tidak. Jadi alutsista itu yang pertama itu sumber daya manusia dulu. Nah anggarannya bertambah, tetapi personil itu diutamakan,” katanya.
TB Hasanuddin menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme TNI. Hal itu karena adanya kritik masyarakat sipil mengenai kemungkinan terganggunya kehidupan warga akibat banyaknya kantor atau pos militer baru.
“Saya kira begini ya. Pengembangan pasukan itu harus benar-benar murni sebuah pengembangan kemampuan militer. Kita harus tetap bertahan. Jangan sampai militer menjadi kembali setback seperti di era Orde Baru. Itu saja,” paparnya.
“Kita harus pertahankan bahwa memang prajurit TNI itu benar-benar prajurit profesional, prajurit nasional, tidak berbisnis dan tidak berpolitik praktis,” sambungnya.
TB Hasanuddin menekankan bahwa penambahan struktur militer ini adalah respons terhadap tantangan dan ancaman ke depan, bukan semata-mata pembesaran organisasi.
“Bahwa organisasi militer itu tidak berdasarkan pada keuntungan, profit. Tetapi berdasarkan pada ancaman dan tantangan mendatang. Ancaman ya. Ancaman lebih gede, maka kita butuh postur TNI yang lebih gede,” tutupnya. (disway/c1/yud)