Bandara Internasional Baru Harus Uji Dampak ke Pariwisata

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyatakan bakal terus mengevaluasi penambahan jumlah bandara internasional di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan penambahan bandara internasional merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak sektor pariwisata di Tanah Air. Indikator inilah yang menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap penambahan bandara internasional baru.

 

"Diharapkan akan menghadirkan arus pariwisata yang lebih baik, tetapi harus kita uji juga. Apakah benar, setelah dibuka (bisa tingkatkan pariwisata), harus kita ukur, apakah signifikan setelah dibuka, peningkatan arus pariwisata," ujar AHY saat membuka Rakor Lintas Kementerian di kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8).

 

AHY menjelaskan, penambahan jumlah bandara Internasional baru merupakan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, perlu waktu untuk mendongkrak pariwisata di daerah serta perlu dukungan tambahan seperti akses jalan, keterhubungan transportasi umum, dan lain sebagainya.

 

"Kita mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk bandara internasional ini. Mana yang sudah siap, mana yang masih perlu waktu. Atau ada faktor lain selain bandara internasional untuk peningkatan pariwisata," tambah AHY.

 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan 40 bandara internasional 40. Sebanyak 36 bandara umum sebagai bandar udara internasional dan menetapkan 3 bandara khusus sebagai bandara internasional.

 

Kemudian Kemenhub juga menetapkan Bandara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bandar udara internasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, penetapan status internasional pada suatu bandar udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.