Data Pegawai BUMN hingga Dokter Penerima Bansos Perlu Diverifikasi

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong verifikasi data pegawai BUMN hingga dokter yang diduga terima bantuan sosial (bansos). Hal itu untuk memastikan agar bansos tidak salah sasaran.

 

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk lakukan ground checking atau verifikasi langsung di lapangan terkait kebenaran profesi penerima bansos.

 

Sebelumnya, PPATK telah menerima sekitar 29 juta data penerima bansos dari Kementerian Sosial. Dari jumlah tersebut, PPATK baru merampungkan analisis terhadap 14 juta rekening penerima bansos.

 

PPATK mengidentifikasi penyaluran bansos masuk ke rekening 27.932 pegawai BUMN dan 7.479 dokter. Selain itu, lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer yang terindikasi menerima bansos.

 

"Data (profesi) tersebut memang benar pengakuan nasabah saat pembukaan rekening. Jadi untuk kebenarannya akan dilakukan ground checking oleh Kemensos ke penerima bansos, intinya seperti itu," jelas Danang, Senin (11/8).

 

Danang menambahkan, verifikasi profil penerima bansos ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan bansos tersalurkan tepat ke masyarakat yang membutuhkan. Sebab, ribuan rekening penerima bansos ditemukan memiliki saldo di atas Rp50 juta, dengan data penghasilan di atas Rp50 juta-Rp100 juta.

 

Profil nasabah tersebut juga harus diverifikasi, apakah masih berprofesi yang sama saat pertama kali terima bansos. Selain itu, perlu dilacak kapan penerima bansos dengan latar belakang elite tersebut kali pertama terima bantuan.